Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Digital Law and Policy
Jeffry A. Ch. Likadja
Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Existence Of The International Anarcho-Syndicalism Movement Based On Indonesian Law Perspective Ledy Nelsih Rumala; Jeffry A. Ch. Likadja; Viktor Eben Sabuna
Journal of Digital Law and Policy Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Digital Law and Policy - September 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58982/jdlp.v3i1.322

Abstract

Anarcho-syndicalism is an ideology in which workers want to work freely, not bound by rules. Anarcho-syndicalism is an ideology that wants the dissolution of all political power institutions that are narrated to oppress and exploit workers to be replaced by free communities bound by socio-economic interests. This research aims to find out the existence of the anarcho-syndicalist movement based on international law and the readiness of national law in facing the threat of anarcho-syndicalist ideology in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research (library research) which has relevance to the research issues studied. Sources and legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research that has been carried out, it is known that the existence of the anarcho-syndicalism movement in terms of International Law has an impact on the application of the Right to freedom of association for workers/laborers as regulated in ILO (International Labour Organization) Convention No. 87 of 1948 concerning freedom of association and protection of the right to organize. Furthermore, the State has regulated people who join organizations to commit criminal offenses or prohibited organizations will be subject to imprisonment or fines, namely by what is written in the Criminal Code/KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Article 261 concerning Participation in Organisations to commit Criminal Offences.
Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti; Jeffry A. Ch. Likadja; Orpa G. Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i9.2806

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Indonesia serta upaya rekonstruksi berdasarkan perspektif Legal Feminist Theory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perempuan narapidana memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, kekerasan terhadap narapidana perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hermeneutik untuk memahami aturan hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan narapidana, termasuk pemenuhan hak reproduksi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum yang berlaku masih memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan diperlukan melalui perumusan regulasi khusus, peningkatan kompetensi petugas lapas, dan perubahan budaya hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Studi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan perlindungan narapidana perempuan.
Co-Authors Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti Ledy Nelsih Rumala Orpa G. Manuain Viktor Eben Sabuna