Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Orpa G. Manuain
Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang Abyo Yohanis Fudikoa; Orpa G. Manuain; Deddy R. CH. Manafe
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1083

Abstract

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering di perbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan pelakunya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kasus pemerkosaan dan pembunuhan, mengidentifikasi upaya penanggulangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor penyebab, klasifikasi hukum, dan penerapan sanksi pidana terkait tindak pidana pembunuhan, khususnya pada kasus yang menjadi fokus di Kelurahan Batakte, Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya: (1) Faktor Penyebab Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu (a) Faktor Kejiwaan, (b) Faktor Sosial Masyarakat, (c) Faktor Ekonomi, (d) Faktor Lingkungan. (2) Upaya Penanggulangan Kejahatan Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan cara yaitu (1) Tindakan pre-emitif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. (2) Tindakan Preventif yaitu tindakan yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan (3) Tindakan Represif yaitu tindakan yang menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya agar pelaku tersebut sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum  
Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti; Jeffry A. Ch. Likadja; Orpa G. Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i9.2806

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Indonesia serta upaya rekonstruksi berdasarkan perspektif Legal Feminist Theory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perempuan narapidana memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, kekerasan terhadap narapidana perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hermeneutik untuk memahami aturan hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan narapidana, termasuk pemenuhan hak reproduksi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum yang berlaku masih memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan diperlukan melalui perumusan regulasi khusus, peningkatan kompetensi petugas lapas, dan perubahan budaya hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Studi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan perlindungan narapidana perempuan.
Co-Authors Abyo Yohanis Fudikoa Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti Deddy R. Ch. Manafe Jeffry A. Ch. Likadja