Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UNDERSTANDING AND IMPROVING THE PREVENTION OF PEOPLE TRAFFICKING THROUGH OBSERVATION AT CLASS I IMMIGRATION OFFICE NON TPI BEKASI Trisapto Wahyudi Agung Nugroho; W Wilonotomo
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v4i1.438

Abstract

Trafficking in persons is a serious threat to human rights that requires effective preventive measures. This study applies the observation method to explore efforts to prevent trafficking in persons at the Immigration Office Class I Non TPI Bekasi. Observations were made to reveal prevention practices in real contexts, interactions between officers and the public, as well as the impact of prevention programs. The observation results indicate that the Immigration Office has adopted various strategies to prevent trafficking in persons. Through the document inspection process, officers carefully identify potential falsification of identity and travel documentation. Outreach programs play an important role in increasing the awareness and understanding of the public and officials about trafficking in persons. The interaction between officers and the community seems to be going well, with the community responding positively to prevention efforts. Observations also reveal that cooperation with external agencies, such as the police and non-governmental organizations, plays a role in sharing information and handling cases. However, the observations also identified challenges, such as the existence of complex situations and the dynamics of cross-border corridors. Observations indicate that policy adaptation and improvement of prevention practices can contribute to overcoming this challenge. Taking into account the results of observations, this study provides an in-depth understanding of the prevention of trafficking in persons at the Immigration Office Class I Non TPI Bekasi. The practical implications of this research involve improving prevention processes, increasing the effectiveness of outreach programs, and developing cross-sectoral collaboration. As such, observation emerges as an important method of understanding and strengthening efforts to prevent trafficking in persons in this environment.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Ahmad Jazuli; Imam Lukito; Trisapto Wahyudi Agung Nugroho; Insan Firdaus
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.309-326

Abstract

Secara eksplisit, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan PermenPANRB Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan. Peran perancang dalam pembentukan peraturan dan penyusunan instrumen hukum lainnya membutuhkan kompetensi dan pengetahuan yang baik sehingga dapat dipahami oleh para pengguna peraturan perundang-undangan, dan dapat diimplementasikan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta empiris dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran perancang masih terkendala, antara lain: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 adalah salah bentuk penguatan peran perancang peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan organisasi dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional. Masih adanya kendala dalam pembinaan, antara lain: terhambatnya kenaikan pangkat perancang disebabkan oleh minimnya informasi keikutsertaan mengikuti diklat penjenjangan yang merupakan persyaratan kenaikan pangkat; keterbatasan kuota dan kesempatan untuk mengikuti diklat perancang; tidak jelasnya perbedaan dan pembagian tugas antara fungsional perancang dan fungsional analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, implementasi PermenPANRB terbaru ini adalah lebih memfokuskan tugas pejabat fungsional khususnya perancang pada capaian kinerja organisasi, bukan hanya pada capaian angka kredit sehingga berdampak pada penguatan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Co-Authors Ahmad Jazuli Imam Lukito Insan Firdaus Wilonotomo