Rafiqa Sari
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Darwance Darwance; Rafiqa Sari; Tiara Ramadhani
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2294

Abstract

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sedemikian rupa, yakni bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitanya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi georafis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang.
Marriage Appreciation Trust Viewed From Indonesian Positive Law Rafiqa Sari; Tiara Ramadhani; Darwance Darwance
Kosmik Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i2.17343

Abstract

Indonesian society is the society it consists of from various ethnicity, nation, culture, religion and beliefs are diverse . Indonesian citizen, deep matter implementation his marriage subject to Law No. 1 of 1974, however only for people whose religion and beliefs recognized by the state. Objective from study This is analyze validity marriage devout trust seen from regulation the prevailing laws and regulations in Indonesia. Study This done with use method law normative through studies library. The resulting research results is after legalized Regulation Government Number 40 of 2019 concerning Implementation Constitution Number 24 of 2013 concerning Administration Population. So that he admitted marriage devout trust in Indonesia in law positive, with implementation marriage through procedures that have determined in regulation legislation. Is one _ proof that law positive in Indonesia, admitted existence devout trust after exists decision court Constitution.Keywords:  Marriage, Appreciation Trust, Positive Law