Articles
<![CDATA[KESESUAIAN PERESEPAN OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN EVIDENCE BASED GUIDELINE JNC 8 DI PUSKESMAS BANGUNTAPAN II PERIODE AGUSTUS – OKTOBER TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Octariana Sofyan]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Kefarmasian Akfarindo Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37089/jofar.v0i0.51
<![CDATA[Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 63,8%, khususnya kota DIY masuk urutan pertama dari sepuluh besar penyakit di Puskesmas dengan angka kesakitan sebesar 114.449 pasien pengidap hipertensi esensial. Salah satu Puskesmas di Kota Yogyakarta yaitu Puskesmas Banguntapan II pada tahun 2017 prevalensi hipertensi menjadi peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit dengan jumlah kasus sebanyak 1159 yang di dominasi oleh pralansia pada bulan Agustus-Oktober tahun 2017. Seiring dengan peningkatan kasus hipertensi maka penanganan hipertensi harus ditangani dengan tepat dan sesuai dengan pedoman pengobatan yang merupakan salah satu elemen penting dalam tercapainya kualitas kesehatan serta perawatan medis bagi pasien sesuai standar yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian peresepan obat antihipertensi dengan evidence based guideline JNC 8 di Puskesmas Banguntapan II periode Agustus – Oktober tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebanyak 60 rekam medik yang meliputi resep data obat-obat antihipertensi yang diberikan dan diagnosa pasien hipertensi pralansia pada bulan Agustus – Oktober 2017. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (non probability sampling) yaitu pengambilan sampel dengan kriteria inklusi meliputi pasien yang terdiagnosa hipertensi tanpa penyakit penyerta dan pasien yang mendapatkan pengobatan pertama. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif mengenai kesesuaian jenis item obat yang diberikan dengan evidence based guideline JNC 8. Analisis terhadap 60 resep dan rekam medis pasien hipertensi pralansia didapatkan bahwa terdapat terapi tunggal sebanyak 86,6% (amlodipine 55,7%, captopril 44,3%) dan terapi kombinasi sebesar 13,4% (amlodipin dan captopril 87,5%, captopril dan nifedipin 12,5%.). Kesesuaian jenis obat antihipertensi yang diberikan dengan evidence based guideline JNC 8 pada pasien hipertensi pralansia yaitu sebesar 86,7%.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSERVATISME (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2014) ]]>
<![CDATA[Barkah Susanto]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 23 No 2 (2016): Vol. 23 No. 2 EDISI SEPTEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.314 KB)
<![CDATA[This study is aimed at examining the effects of leverage, company size, capital intensity, liquidity, and growth opportunities toward conservatism in the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). This study sample consisted of 22 manufacturing companies in BEI taken through the use of purposive sampling method. The analytical tool implemented was SPSS. The findings provide evidences that company size and capital intensity have positive influence on conservatism. Meanwhile the leverage, liquidity and growth opportunities have no positive effects on conservatism. Keywords: Conservatism, leverage, company size, capital intensity, liquidity, growth opportunities]]>
<![CDATA[Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom ]]>
<![CDATA[Michael Jeffri Sinabutar]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>;
<![CDATA[Waldimer Pasaribu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2671
<![CDATA[One of the basic rights of every citizen is to obtain educational services, as stated in the preamble to the 1945 Constitution. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System article 12 paragraph 1 letter a mandates that every student in the education unit receives religious education according to the religion prescribed by him, adhered to and taught by religious educators within the same religion. After the decision of the Constitutional Court of MK Number 97/PUU-XIV/2016 and the Regulation of the Minister of Education and Culture 27 of 2016 became a new spirit and opportunities for believers in Indonesia. The Constitutional Court's decision did not eliminate the problems experienced by believers in relation to access to education. The guarantee of religious and moral education services for children of spiritual beliefs in accordance with their own beliefs based on article 8 paragraph 4 about the Covenant on Social and Political Rights becomes substantial in accessing religious education services. This study seeks to figure out the dynamics of the implementation of religious education services and practices experienced by children of spiritual beliefs and community strategies in gaining access to educational services.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Rafiqa sari]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3504
<![CDATA[Data mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi negara dengan sumber daya alam paling melimpah di dunia. Perspektif kekayaan intelektual, potensi-potensi itu merupakan produk yang dapat dilindungi berdasarkan kepemilikan komunal indikasi geografis. Setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, terutama Persetujuan TRIPs, Indonesia berkewajiban memiliki regulasi yang memberikan perlindungan kepada indikasi geografis. Pada beberapa regulasi yang pernah ada, pemerintah daerah diberikan kewenangan sebagai pemohon saat pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis di kementerian. Faktanya, peran pemerintah daerah kurang optimal, terutama bila dilihat dari potensi yang dimiliki, ditambah regulasi sifatnya tidak imperatif. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, didapati hasil bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak imperatif mengatur secara spesifik kedudukan pemerintah daerah, sehingga dengan yang melimpah hanya sedikit yang didaftarkan akibat kurangnya kontribusi pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Metode Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pendidikan Tinggi ]]>
<![CDATA[Nurul Handini]]>;
<![CDATA[Rizki Ramadhani]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>;
<![CDATA[Siti Fadilla]]>;
<![CDATA[Annisa Ramadhani]]>
<![CDATA[ CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2024): CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/cendekia.v4i3.3000
<![CDATA[The Problem-Based Learning (PBL) method is a popular approach in education that allows students to develop critical thinking and problem-solving skills through solving real problems. PBL involves steps such as problem identification, research, and presentation of solutions, with a focus on students learning independently and in small groups. Although PBL is effective in improving student learning outcomes, there are challenges such as the need for teachers who are skilled in guiding students and longer time to solve problems. Characteristics of PBL include student-centered learning, teachers as facilitators, and problems as learning stimuli. The PBL strategy emphasizes the importance of starting learning with problems that are relevant to students' real lives and gives students great responsibility in their own learning process. The research method in this study uses qualitative research methods. The method used is library research.]]>
<![CDATA[PERAN PT. TIMAH TBK TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN (PK) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG ]]>
<![CDATA[Nabila Jannatul Putri]]>;
<![CDATA[Fitri Ramdhani Harahap]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/triwikrama.v3i9.3538
<![CDATA[Pelaksanaan Program Kemitraan merupakan progam untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri serta fokus kerja dalam mengembangkan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang diperoleh Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan sekitar tempat operasional BUMN. Sebagai salah satu BUMN terkemuka, PT. Timah Tbk. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dari PT Timah Tbk serta Dampak yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti Program Kemitraan PT Timah Tbk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Teori Stakeholder milik Edward Freeman yang dapat dilihat bahwa adanya pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan Instansi dengan struktur sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 19 orang terdiri dari 18 orang sebagai penerima bantuan program kemitraan atau mitra binaan serta 1 anggota pada unit kerja Divisi CSR Satuan Kerja PKBL PT Timah Tbk. Temuan penting dalam penelitian ini antara lain distribusi pembinaan proses survey maupun monitoring terhadap mitra binaan yang dimana hal ini sangat penting bagi masyarakat terkait kendala yang dihadapi oleh masyarakat binaan. Perlu adanya optimalisasi dalam pelaksanaan Program Kemitraan oleh PT Timah Tbk dalam melakukan penyaluran, pemantauan, dan pembinaan kepada mitra binaan, agar tujuan perusahaan untuk menciptakan usaha yang tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dapat tercapai dengan baik dari waktu ke waktu.]]>
<![CDATA[PRAKTIK SUBALTERN TERHADAP REMAN PEREMPUAN PADA PERTAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL DI DESA RIDING PANJANG, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA ]]>
<![CDATA[Tenti Safitri]]>;
<![CDATA[Aimie Sulaiman]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/triwikrama.v4i4.4444
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penambangan timah yang melibatkan perempuan sebagai Reman, yang meminta jatah timah dari pemilik Tambang Inkonvensional (TI). Mereka berharap mendapatkan timah dengan memberi makanan atau minuman kepada pekerja TI. Namun, perempuan dalam peran ini seringkali tidak seimbang dengan laki-laki dalam hal pengaruh kuasa. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis perlakuan subaltern terhadap reman perempuan di pertambangan timah inkonvensional di Desa Riding Panjang, Kabupaten Bangka. Meskipun awalnya dianggap sebagai peluang ekonomi, perempuan tetap berada dalam posisi kedua setelah laki-laki, mengalami hegemoni dan diskriminasi. Meskipun demikian, mereka terus bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan dengan menggunakan hubungan seksual sebagai transaksi, meskipun hal ini menimbulkan stigma dan perlakuan tidak adil dari masyarakat. Sebagai hasilnya, perempuan tersebut mengalami posisi tersubaltern baik di tempat kerja maupun di masyarakat umum.]]>
<![CDATA[PERJUDIAN BERBASIS APLIKASI CHIP HIGGS DOMINO: STUDI PATOLOGI SOSIAL PERILAKU MASYARAKAT KOTA PANGKALPINANG ]]>
<![CDATA[Fitriani, Fitriani]]>;
<![CDATA[Fitri Ramdhani Harahap]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/triwikrama.v4i8.5219
<![CDATA[Masyarakat Kota Pangkalpinang melakukan perjudian berbasis aplikasi Chip Higgs Domino. Banyaknya tempat bandar meningkatkan motivasi kelompok remaja, dewasa, dan orang tua. Melalui konstruksi media, masyarakat mendapatkan keuntungan lebih dengan melakukan judi online meskipun tidak ada kepastian didalamnya. Merebaknya perjudian online menciptakan bentuk baru dalam sub komunitas masyarakat (masyarakat patologi). Dampak negatif yang muncul berdasarkan perjudian berbasis aplikasi mulai dari kriminalitas yang merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjudian game online sebagai bentuk patologi sosial mengalami normalisasi dan mendeskripsikan sumber daya yang digunakan oleh pemain judi atau game online dalam menormalisasi aktivitas yang dilakukannya. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pemikiran George C. Homans mengenai teori pertukaran sosial sebagai bentuk konstruksi pelaku yang terlegitimasi dengan siklus permodalan judi demi memenangkan pertaruhan. Lokasi penelitian di kota Pangkalpinang. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan judi online di Pangkalpinang. Hasil panitia menunjukkan bahwa perjudian online berbasis hits domino mengalami normalisasi karena adanya pertukaran sosial berorientasi ekonomi, kemenangan, dan tidak adanya kontrol sosial. Sumber daya yang digunakan oleh setiap pemain judi berbasis Chip Higgs Domino di Kota Pangkalpinang diantaranya seperti uang sebagai permodalan awal untuk mencapai kemenangan. Kemudian alat produksi wajib tersedia serta sistem patron klien antara pengguna dengan bandar koin Chip Higgs Domino agar jual beli lebih mudah dilakukan. Terakhir adalah jaringan perjudian membuat normalisasi terjadi secara tidak sadar bagi setiap pelaku yang terlibat.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI PEREMPUAN PENDOBRAK STEREOTIP GENDER (STUDI KASUS BUTET MANURUNG DALAM FILM SOKOLA RIMBA) ]]>
<![CDATA[Putri, Adelia]]>;
<![CDATA[Fitri Ramdhani Harahap]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/triwikrama.v4i8.5228
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini berjudul "Representasi Perempuan Pendobrak Stereotip Gender (Studi Kasus Butet Manurung dalam Film Sokola Rimba). Film Sokola rimba mengisahkan perjuangan Butet Manurung dalam memberi pendidikan kepada Orang Rimba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana representasi Butet Manurung dalam film "Sokola Rimba" menantang dan mendobrak stereotip gender yang ada. Penelitian ini menggunakan teori stereotip gender. Metode yang digunakan adalah studi kasus dan pendekatan analisis wacana untuk membongkar teks/dialog dari representasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap film Sokola Rimba dengan sumber data primer dan sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa Butet Manurung, sebagai karakter utama dalam film, merepresentasikan perempuan yang mampu mendobrak stereotip gender. Representasi perempuan sebagai pendobrak stereotip studi kasus Butet Manurung dalam Film Sokola Rimba dikategorikan sebagai berikut Atribut yakni Perempuan sebagai sosok yang kuat dan berani serta perempuan mandiri yang tidak bergantung dengan orang lain. Dengan label yaitu Perempuan yang memilih beraktivitas (mengajar) dilingkungan yang tidak biasa dan Perempuan yang mampu mengontrol emosinya di berbagai situasi. Dan Stereotip gender yaitu, perempuan sebagai subjek yang bisa menentukan pilihan untuk diri sendiri dan perempuan yang diakui kontribusinya dan diperlakukan setara dengan laki-laki. Karakter Butet dalam film ini memperlihatkan bagaimana seorang perempuan dapat mematahkan stereotip gender yang ada melalui tindakan nyata, dan juga membuktikan bahwa perempuan juga mampu berkontribusi secara signifikan di luar ranah domestik seperti yang kisah Butet yang diangkat menjadi Film Sokola rimba. Kata Kunci: representasi perempuan; stereotip gender; Manurung; Sokola Rimba.]]>
<![CDATA[PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI KEBIJAKAN KONTROL SOSIAL DI DESA PAYUNG ]]>
<![CDATA[Adili, M. Adli]]>;
<![CDATA[Fitri Ramdhani Harahap]]>;
<![CDATA[Tiara Ramadhani]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/triwikrama.v4i8.5232
<![CDATA[Abstrak Berangkat dari fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja saat ini menggambarkan betapa lemahnya fungsi pengendalian sosial dimasyarakat yang akan menyebabkan munculnya permasalahan sosial baru. Keluarga miskin sangat rentan akan memunculkan masalah sosial seperti kurangnya pendidikan yang ditempuh akan memicu pernikahan dini sehingga menjadi salah satu fokus diterapkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain penelitian yakni melalui studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi langsung ataupun tidak langsung, dan dokumentasi melalui foto, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian kali ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKH terhadap pengendalian angka pernikahan dini di Desa Payung dapat dikatakan maksimal dan juga belum maksimal. Hal ini didasarkan pada adanya bentuk kontrol eksternal dan internal pada penerima manfaat PKH sehingga maksimal dalam mengurangi kemiskinan namun dalam pernikahan dini belum dikatakan maksimal karena hilangnya peran pendamping PKH dalam penanaman karakter dan kesadaran terkait pernikahan dini. Kemudian terdapat faktor pendukung PKH yakni 1) Peningkatan pendidikan pada anak, 2) Adanya penunjang perekonomian keluarga. Faktor penghambatnya yakni kurangnya kesadaran penerima manfaat PKH dan kurangnya sosialisasi oleh pendamping PKH. Ditemukan pula dampak positif dan negatif implementasi PKH di Desa Payung. Dampak positifnya yaitu kesadaran pendidikan anak meningkat dan kemandirian pada penerima manfaat PKH. Dampak negatifnya yakni munculnya sifat malas dan ketergantungan serta memicu kecemburuan sosial. Kata Kunci: PKH; Kontrol Sosial; Pernikahan Dini]]>
