Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Dhesy A. Kase
Universitas Nusa Cendana
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Serta Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Dalam Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Darat Indonesia Dan Timor Leste Roy Adrian Dimoe; Dhesy A. Kase; Elisabeth N. S. B. Tukan
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1220

Abstract

Development and population growth during this period of modernisation have forced nations to work together to advance their own interests. Cooperating countries such as Indonesia and Timor Leste have problems related to border areas. The purpose of this research is to analyse the role of the NTT Provincial Border Management Agency in resolving land boundary issues between Indonesia and Timor Leste. This research is empirical legal research, namely research conducted by examining secondary data initially and then continuing with research on primary data in the field or on the community in accordance with the problems and objectives of the research. The results of this research show that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in the border area, as well as facilitating cross-border trade and activities. The Border Management Agency also has a role in maintaining state sovereignty, preventing the entry of illegal goods, and monitoring the movements of people entering and leaving the border area. In addition to carrying out the coordination function, the Border Management Agency also has the function of implementing the development, management and utilisation of State Territorial Boundaries and Border Areas. It can be concluded that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in border areas, as well as facilitating cross-border trade and activities. BPP is also expected to improve cooperative relations, use of technology, build the quality of human resources, as well as transparency and accountability in the implementation of its functions
Efektifitas Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuan Waikelo Sumba Barat Daya Strina Alita Lifu; Umbu Lily Pekuwali; Dhesy A. Kase
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11979

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penyelenggaraan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas penerapan standar pelayanan penumpang angkutan  penyeberangan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, apa  penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya.tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi dan menganalisis  pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas  penerapan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan menurut Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, Untuk mengindentifikasi dan menganalisis penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya. Penelitian ini didasarkan pada teori transportasi laut, teori pelayanan publik, Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis  adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai, seperti ruang tunggu penumpang, fasilitas informasi, fasilitas keselamatan, akses bagi penyandang disabilitas, toilet, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Namun, validitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dan Kerusakan Infrastruktur fasilitas pendukung akibat akibat bencana, keterbatasan anggaran, tumpang tindih dan kendala kewenangan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas standar pelayanan penumpang di Pelabuhan Waikelo telah terlaksana.
Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Fitriyadi Selan; Dhey Wego Thadeus; Dhesy A. Kase
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1946

Abstract

Aksesibilitas dalam pemilihan umum merupakan indikator penting dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Meskipun kerangka hukum Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah memberikan jaminan yang cukup progresif, temuan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu 2024 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penyelenggaraan pemilu di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum serta menganalisis apakah pengaturan yang ada telah mengakomodasi pemenuhan hak tersebut secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan pertanggungjawaban dalam 3 (tiga) kewajiban sebagai bentuk menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) melalui pengakuan hak politik dan pembentukan kerangka anti-diskriminasi, tetapi pertanggungjawaban memenuhi (to fulfill) masih lemah karena pengaturan aksesibilitas lebih berfokus pada tahap pemungutan suara dan belum mencakup seluruh siklus pemilu secara komprehensif. Sinkronisasi pengaturan bersifat harmonis secara formal namun belum substantif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum melalui penambahan ketentuan khusus pemilu inklusif dalam Undang-Undang Pemilu dan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Nasional Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas.  
Revitalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Kupang Bram Fredric Arison Lubalu; Saryono Yohanes; Dhesy A. Kase
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7406

Abstract

This study examines the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kupang City in overseeing the implementation of regional government policies from the perspective of constitutional and regional governance law. The research aims to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function, identify factors that hinder its effectiveness, and formulate a revitalization model to strengthen legislative oversight. This study employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected from legislation, books, and scientific literature. The findings reveal that the supervisory function of the Kupang City DPRD has been implemented through working meetings, public hearings, discussions of the Regional Head Accountability Report (LKPJ), field visits, and budget oversight. However, supervision remains predominantly administrative and procedural, limiting its contribution to substantive policy improvement. The principal obstacles include weaknesses in legal substance, institutional capacity, and legal culture, which collectively reduce the effectiveness of legislative oversight. To address these issues, this study proposes a revitalization model encompassing institutional capacity building, strengthening supervisory authority, improving human resources, enhancing legal frameworks, reinforcing institutional support, and promoting accountability-oriented legal culture. These efforts are expected to improve the effectiveness of legislative oversight and support transparent, accountable, and democratic regional governance.
Co-Authors Bram Fredric Arison Lubalu Dhey Wego Thadeus Elisabeth N. S. B. Tukan Fitriyadi Selan Roy Adrian Dimoe Saryono Yohanes Strina Alita Lifu Umbu Lily Pekuwali