Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Public Policy Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Dhesy A. Kase
Universitas Nusa Cendana
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran Serta Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Dalam Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Darat Indonesia Dan Timor Leste Roy Adrian Dimoe; Dhesy A. Kase; Elisabeth N. S. B. Tukan
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1220

Abstract

Development and population growth during this period of modernisation have forced nations to work together to advance their own interests. Cooperating countries such as Indonesia and Timor Leste have problems related to border areas. The purpose of this research is to analyse the role of the NTT Provincial Border Management Agency in resolving land boundary issues between Indonesia and Timor Leste. This research is empirical legal research, namely research conducted by examining secondary data initially and then continuing with research on primary data in the field or on the community in accordance with the problems and objectives of the research. The results of this research show that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in the border area, as well as facilitating cross-border trade and activities. The Border Management Agency also has a role in maintaining state sovereignty, preventing the entry of illegal goods, and monitoring the movements of people entering and leaving the border area. In addition to carrying out the coordination function, the Border Management Agency also has the function of implementing the development, management and utilisation of State Territorial Boundaries and Border Areas. It can be concluded that the role of the Border Management Agency is very important in maintaining security and order in border areas, as well as facilitating cross-border trade and activities. BPP is also expected to improve cooperative relations, use of technology, build the quality of human resources, as well as transparency and accountability in the implementation of its functions
Efektifitas Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuan Waikelo Sumba Barat Daya Strina Alita Lifu; Umbu Lily Pekuwali; Dhesy A. Kase
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11979

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penyelenggaraan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas penerapan standar pelayanan penumpang angkutan  penyeberangan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, apa  penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya.tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi dan menganalisis  pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas  penerapan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan menurut Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, Untuk mengindentifikasi dan menganalisis penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya. Penelitian ini didasarkan pada teori transportasi laut, teori pelayanan publik, Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis  adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai, seperti ruang tunggu penumpang, fasilitas informasi, fasilitas keselamatan, akses bagi penyandang disabilitas, toilet, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Namun, validitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dan Kerusakan Infrastruktur fasilitas pendukung akibat akibat bencana, keterbatasan anggaran, tumpang tindih dan kendala kewenangan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas standar pelayanan penumpang di Pelabuhan Waikelo telah terlaksana.
Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Fitriyadi Selan; Dhey Wego Thadeus; Dhesy A. Kase
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1946

Abstract

Aksesibilitas dalam pemilihan umum merupakan indikator penting dari pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Meskipun kerangka hukum Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah memberikan jaminan yang cukup progresif, temuan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu 2024 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penyelenggaraan pemilu di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban negara dalam menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum serta menganalisis apakah pengaturan yang ada telah mengakomodasi pemenuhan hak tersebut secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan pertanggungjawaban dalam 3 (tiga) kewajiban sebagai bentuk menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) melalui pengakuan hak politik dan pembentukan kerangka anti-diskriminasi, tetapi pertanggungjawaban memenuhi (to fulfill) masih lemah karena pengaturan aksesibilitas lebih berfokus pada tahap pemungutan suara dan belum mencakup seluruh siklus pemilu secara komprehensif. Sinkronisasi pengaturan bersifat harmonis secara formal namun belum substantif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum melalui penambahan ketentuan khusus pemilu inklusif dalam Undang-Undang Pemilu dan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Nasional Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas.  
Revitalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mengawasi Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Kupang Bram Fredric Arison Lubalu; Saryono Yohanes; Dhesy A. Kase
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7406

Abstract

This study examines the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kupang City in overseeing the implementation of regional government policies from the perspective of constitutional and regional governance law. The research aims to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function, identify factors that hinder its effectiveness, and formulate a revitalization model to strengthen legislative oversight. This study employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected from legislation, books, and scientific literature. The findings reveal that the supervisory function of the Kupang City DPRD has been implemented through working meetings, public hearings, discussions of the Regional Head Accountability Report (LKPJ), field visits, and budget oversight. However, supervision remains predominantly administrative and procedural, limiting its contribution to substantive policy improvement. The principal obstacles include weaknesses in legal substance, institutional capacity, and legal culture, which collectively reduce the effectiveness of legislative oversight. To address these issues, this study proposes a revitalization model encompassing institutional capacity building, strengthening supervisory authority, improving human resources, enhancing legal frameworks, reinforcing institutional support, and promoting accountability-oriented legal culture. These efforts are expected to improve the effectiveness of legislative oversight and support transparent, accountable, and democratic regional governance.
Gendered Procedural Inclusion: Women’s Participation and Substantive Power in Village Policy-Making in South-Central Timor Regency, Indonesia Joseph Mario Monteiro; Kotan Y. Stefanus; Dhesy A. Kase; Rafael Rape Tupen; Megi Octaviana Radji; Marlyani A. Seran; I Putu Yoga Bumi Pradana
Journal Public Policy Vol 12, No 4 (2026): October (in Progress)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i4.15706

Abstract

Women’s participation in village policy-making is widely promoted as a core element of gender-responsive and participatory governance, yet formal access does not necessarily translate into agenda-setting, regulatory, or allocative influence. This study examines how that conversion occurs across village policy processes in South-Central Timor Regency, Indonesia. Drawing on a qualitative multi-village case study in Boti, Bijeli, Anin, and Oinlasi, the analysis uses 36 purposively selected informants, observation, and village policy and budget documents. The findings show that women are formally present through representative attendance, drafting teams, PKK and Posyandu networks, BPD membership in some villages, and monitoring forums, but their influence is uneven across policy stages. Women’s proposals are most consistently translated into health, nutrition, weaving, home-garden, and small-enterprise items; agenda-setting, regulatory initiation, and final budget allocation remain more male-dominated. Cross-village comparison shows that conversion from access to influence is stronger where women hold embedded institutional positions, receive organisational backing, participate repeatedly across policy stages, and connect proposals to recognised policy instruments. It weakens where participation is episodic, policy language is inaccessible, socially legitimate issue frames are narrow, and final authority is concentrated in male-led institutions. Building on invited-space, representation, agency, and feminist-institutionalist scholarship, the article develops gendered procedural inclusion as an integrative mechanism: formal access exists, but gendered filters attenuate the conversion of access into voice and policy authority. The concept therefore specifies how procedural inclusion can produce selective responsiveness without redistributing decision-making power.
Kewenangan International Criminal Court dalam Penanganan Kasus Dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Rodrigo Duterte Maria Merry De Angel Putri; Dhesy A. Kase; Gerald A. Bunga
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8724

Abstract

This study aims to analyze the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in addressing alleged crimes against humanity related to the War on Drugs policy under the leadership of Rodrigo Duterte. This research employs a normative juridical method with statute, case, and comparative approaches, supported by library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the ICC retains jurisdiction under the Rome Statute 1998, particularly through ratione materiae, ratione temporis, and ratione personae. The Philippines’ withdrawal from the Rome Statute in 2019 does not eliminate ICC jurisdiction over crimes committed prior to withdrawal, as stipulated in Article 127(2). The War on Drugs policy fulfills the elements of crimes against humanity due to widespread and systematic attacks against civilians, supported by extrajudicial killings and ineffective national law enforcement. The principle of complementarity demonstrates a condition of state unwillingness, positioning the ICC as a court of last resort. This study concludes that the ICC’s jurisdiction in this case is legally justified and plays a crucial role in ensuring accountability and preventing impunity in international law.
Victim Protection in Domestic Violence Cases: An Analysis of the Implementation of Law Number 23 of 2004 in East Nusa Tenggara Debby F. Ng. Fallo; Deddy R. Ch. Manafe; Heryanto Amalo; Adrianus Djara Dima; Dhesy A. Kase
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 4 (2026): October
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i4.4849

Abstract

Domestic violence is no longer viewed as a private matter, but rather as a violation of human rights that requires state intervention through a comprehensive protection system. This study aims to analyze the implementation of protections for victims of domestic violence in East Nusa Tenggara based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study employs a juridical-empirical method with a policy evaluation approach. Data were collected through document analysis, interviews with law enforcement officials, health workers, social workers, and victim support organizations, as well as the researcher’s experience in advocating for the protection of women and children. The results show that victim protection has been implemented in three main dimensions: legal protection through the PPA Unit; health protection through the Integrated Service Center at Bhayangkara Hospital in Kupang; and socioeconomic protection through safe house mechanisms and social support. However, the implementation has not been optimal. In the legal sphere, differences in understanding were found among law enforcement officials regarding the scope of the household, the victim’s age status, and the approach to handling cases of domestic violence. In the health sector, there are structural barriers because service centers are housed within the vertical police structure, which cannot be funded by the regional budget (APBD), even though they are required to serve victims from the general public. Meanwhile, socioeconomic protection remains hampered by limited facilities, insufficient shelter capacity, a shortage of support staff, and a lack of funding that is responsive to victims’ needs. This study confirms that the effectiveness of protection for victims of domestic violence cannot rely solely on the existence of regulations but requires harmonized understanding among law enforcement officials, strengthening the capacity of integrated services, and developing a protection system oriented toward the recovery and empowerment of victims.
Co-Authors Adrianus Djara Dima Bram Fredric Arison Lubalu Debby F. Ng. Fallo Deddy R. Ch. Manafe Dhey Wego Thadeus Elisabeth N. S. B. Tukan Fitriyadi Selan Gerald A. Bunga Heryanto Amalo I Putu Yoga Bumi Pradana Joseph Mario Monteiro Kotan Y. Stefanus Maria Merry De Angel Putri Marlyani A. Seran Megi Octaviana Radji Rafael Rape Tupen Roy Adrian Dimoe Saryono Yohanes Strina Alita Lifu Umbu Lily Pekuwali