Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurihum
Umbu Lily Pekuwali
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LAW ENFORCEMENT FOR DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE COASTAL AREAS OF KUPANG Johana Art Cindy Peny; Jimmy Pello; Umbu Lily Pekuwali
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.2.507

Abstract

Coastal zone is a crucial zone because it has a wealth of natural resources of high economic value while at the same time is prone to adverse affects due to interference of development activities. This research is an empirical legal research which examines that there have been various local regulations with which management of the zone must comply but within those regulations themselves there exist contradictory articles. Furthermore,  this research discovered that this was caused by the drafting of local regulations do not consider to environmental aspects in coastal  zone, inaccuracy in the process of local regulations drafting and the strong ego sector so that the Government issued building license by law enforcement officials that deviate much from the existing regulations. The incompliance of which was done for the sake of economic gain without the least consideration about the environmental aspects and proper land use whereas the development in coastal zone should have a strong regulatory foundation and not based on interests of public authority and sheer power. Keywords: Development Activities, Land Use, Coastal zone
Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960 Fatimah Nurikhsani Rahman; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lily Pekuwali
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hukum lex posteriori derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas lex posteriori diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex posteriori dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antara nya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
Efektifitas Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuan Waikelo Sumba Barat Daya Strina Alita Lifu; Umbu Lily Pekuwali; Dhesy A. Kase
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11979

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penyelenggaraan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas penerapan standar pelayanan penumpang angkutan  penyeberangan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, apa  penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya.tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi dan menganalisis  pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas  penerapan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan menurut Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, Untuk mengindentifikasi dan menganalisis penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya. Penelitian ini didasarkan pada teori transportasi laut, teori pelayanan publik, Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis  adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai, seperti ruang tunggu penumpang, fasilitas informasi, fasilitas keselamatan, akses bagi penyandang disabilitas, toilet, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Namun, validitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dan Kerusakan Infrastruktur fasilitas pendukung akibat akibat bencana, keterbatasan anggaran, tumpang tindih dan kendala kewenangan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas standar pelayanan penumpang di Pelabuhan Waikelo telah terlaksana.
Perlindungan Hukum Preventif dalam Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Maria Reinha Rosari Luntar; Umbu Lily Pekuwali; Hermawati A. Y. Dai
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8637

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of employment agreements as one of the means of providing legal protection for workers’ rights. The research method employed in this study is normative juridical, utilizing primary and secondary legal materials obtained through the analysis of statutory regulations, legal scholars’ opinions, as well as books and journals relevant to the subject under study. The results of the study indicate that employment agreements, as a form of preventive legal protection for workers’ rights, are a consequence of the application of the welfare state concept, thereby requiring the state to intervene in employment relationships arising from such agreements. This form of intervention can be observed in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The provisions contained in this law, particularly Article 54 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, constitute a form of preventive legal protection, especially in points (e) and (f), as they regulate economic rights as well as the rights and obligations of workers. These provisions provide protection and serve as a form of legal certainty that safeguards workers from the beginning of their employment. The obstacles encountered in the implementation of employment agreements as a preventive means of protecting workers’ rights are divided into three factors: regulatory factors, legal culture factors, and legal structure factors.
Co-Authors Dhesy A. Kase Fatimah Nurikhsani Rahman Hermawati A. Y. Dai Johana Art Cindy Peny Kotan Y. Stefanus Maria Reinha Rosari Luntar Pello, Jimmy Strina Alita Lifu