Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurihum
Umbu Lily Pekuwali
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LAW ENFORCEMENT FOR DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE COASTAL AREAS OF KUPANG Johana Art Cindy Peny; Jimmy Pello; Umbu Lily Pekuwali
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.2.507

Abstract

Coastal zone is a crucial zone because it has a wealth of natural resources of high economic value while at the same time is prone to adverse affects due to interference of development activities. This research is an empirical legal research which examines that there have been various local regulations with which management of the zone must comply but within those regulations themselves there exist contradictory articles. Furthermore,  this research discovered that this was caused by the drafting of local regulations do not consider to environmental aspects in coastal  zone, inaccuracy in the process of local regulations drafting and the strong ego sector so that the Government issued building license by law enforcement officials that deviate much from the existing regulations. The incompliance of which was done for the sake of economic gain without the least consideration about the environmental aspects and proper land use whereas the development in coastal zone should have a strong regulatory foundation and not based on interests of public authority and sheer power. Keywords: Development Activities, Land Use, Coastal zone
Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960 Fatimah Nurikhsani Rahman; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lily Pekuwali
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hukum lex posteriori derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas lex posteriori diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex posteriori dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antara nya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
Efektifitas Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuan Waikelo Sumba Barat Daya Strina Alita Lifu; Umbu Lily Pekuwali; Dhesy A. Kase
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.11979

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penyelenggaraan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas penerapan standar pelayanan penumpang angkutan  penyeberangan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, apa  penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya.tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi dan menganalisis  pengaturan  tanggung jawab  pemerintah dalam memastikan efektivitas  penerapan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan menurut Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya, Untuk mengindentifikasi dan menganalisis penyebab  pemerintah belum optimal melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan standar pelayan penumpang di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya. Penelitian ini didasarkan pada teori transportasi laut, teori pelayanan publik, Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis  adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan analitis (analitycal approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai, seperti ruang tunggu penumpang, fasilitas informasi, fasilitas keselamatan, akses bagi penyandang disabilitas, toilet, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Namun, validitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dan Kerusakan Infrastruktur fasilitas pendukung akibat akibat bencana, keterbatasan anggaran, tumpang tindih dan kendala kewenangan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas standar pelayanan penumpang di Pelabuhan Waikelo telah terlaksana.
Co-Authors Dhesy A. Kase Fatimah Nurikhsani Rahman Johana Art Cindy Peny Kotan Y. Stefanus Pello, Jimmy Strina Alita Lifu