Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PENGGEMUKAN KAMBING DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG Dipha Rizka Humaira; Sopyan Resmana; Dewi Noor Azijah; Evi Priyanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18335

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Akan tetapi, ada permasalahan yang dihadapkan masyarakat dalam hal ini yaitu, kurangnya sosialisasi pemerintah desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Purwasari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Tahap seleksi lokasi, pemerintah desa sudah baik dalam proses pemilihan telah melalui tiga tahapan yaitu melalui bidang usaha bumdes, melalui musyawarah khusus internal desa, dan musyawarah khusus. Tahap sosialisasi, pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Tahap proses pemberdayaan, pemerintah desa cukup optimal karena pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Tahap pemandirian, pemerintah desa sudah baik karena membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut melalui perusahaan.
OPTIMALISASI PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENDORONG MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN KOTA DI BEKASI Angga Wiryo Tri Utomo; Cucu Sugiarti; Sopyan Resmana
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 8 No 02 (2025): Agustus 2025
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v8i02.6338

Abstract

This study analyzes the role of the Bekasi City Transportation Agency in enhancing public interest in using urban public transportation. The declining interest of the community, driven by poorly maintained fleets, limited supporting facilities, and traffic congestion, constitutes the central focus. The study aims to identify and examine the agency’s role as a regulator, facilitator, and evaluator in improving the operational system of urban transport to make it more efficient, safe, comfortable, and punctual. Employing a qualitative research method with a single-case study design, this research involved field observations, in-depth interviews, and document analysis to obtain both primary and secondary data. The findings indicate that, as a regulator, the Transportation Agency has actively carried out supervision and licensing functions through vehicle inspections, roadworthiness tests, and the OSS system, despite facing challenges such as low digital literacy among operators, suboptimal fleet conditions, and driver behavior. As a facilitator, the agency has conducted service ethics training and initiated urban transport modernization programs, including route reconfiguration, fleet renewal, and technological integration such as air conditioning, CCTV, and e-money systems, although constrained by budget and policy limitations. Lastly, as an evaluator, the agency has demonstrated a proactive approach by designing technology-based evaluation strategies, including the installation of CCTV and the development of a monitoring center, despite incomplete infrastructure readiness. This continuous evaluation commitment highlights the active role of the Transportation Agency in improving the urban transport system. In conclusion, the role of the transportation agency whether as regulator, facilitator, or evaluator is crucial in addressing challenges and increasing the attractiveness of urban transport in Bekasi, although several obstacles in implementation remain.