Garuda - Garba Rujukan Digital

KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua RFS; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18903

Kebupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, Sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Riau yang menarik dan akan membuat kenangan indah bagi yang berkunjung ke daerah ini.Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam.Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kolaborasi pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat menuju desa wisata kategori maju, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya kesesuain materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.

KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874

Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.

KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874

Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.

Networking Governance in Waste Management in Pekanbaru City Hasim As’ari; Nurlaila Meilani; Ahmad Hadi; M. Arphin Dita; Nur Maharani Zurima; Anggi Hawarnia Batubara; Mawaddah Waramah
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 5 No. 1 (2026): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v5i1.3576

The issue of waste in urban areas, particularly in rapidly growing cities like Pekanbaru, has become a significant challenge for sustainable development. Waste composition is dominated by household waste, food scraps, plastics, paper, and waste from the trade and service sectors. This study aims to explore waste management in Pekanbaru City through the lens of networking governance, focusing on collaboration among various stakeholders. The research questions address who the key actors in waste management are, their roles, relationships, and the dynamics of networking governance. Additionally, it investigates the obstacles faced by the system and efforts to overcome these challenges. According to the 2024 DLHK report, the city's waste collection capacity is only able to handle 70% of daily waste, with the remaining waste accumulating in temporary storage areas, drainage systems, and vacant lots, creating environmental and public health risks. By mid-2025, Pekanbaru's waste management will rely heavily on third-party contractors. Using qualitative methods and a phenomenological approach based on Klijn and Koppenjan’s (2016) Network Governance theory, this research will examine networking management, actors, interdependencies, institutional features, and the interactions involved. The findings are expected to provide data-driven policy recommendations for improving waste management in a sustainable, equitable manner. The research will also contribute scientific outputs in the form of indexed articles, comprehensive monographs, policy briefs, and documentary videos documenting the research activities.

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang di Kota Pekanbaru Haura Zikra; Nurlaila Meilani; Khairul Amri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3020

Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota. pekanbaru. Latar belakang penelitian ini membahas mengenai banyaknya gudang. Di Kota Pekanbaru yang belum memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), meskipun kebijakan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith dengan empat indikator utama yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, faktor lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan TDG di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search