Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Perspektif Masyarakat pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sutiyana Fachruddin; Asriani Asriani; Wa Ode Rosmina
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): Agustus 2023, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v5i2.1030

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menemukan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah daerah Kota Kendari dalam perspektif publik terkait akuntabilitas program dan transparansi informasi pelayanan. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Subjek dan informan penelitian ini dipilih dengan kriteria masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebanyak 30 orang penduduk dan pegawai pada instansi terkait. Adapun informan penelitian ini ditetapkan sejumlah 7 orang. Teknik penentuan informan berdasarkan purposive sampling. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, observasi, angket, dan penelusuran literatur. Teknik Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara “mengangsur atau menabung” informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Akuntabilitas pelayanan publik yang telah dilakukan yakni pertama, akuntabilitas program yakni berkaitan dengan Kemampuan dan keterampilan pegawai. kedua, Akuntabilitas Publik, yakni Kejelasan informasi dan Standar pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan informasi yang transparan dalam melayani masyarakat. Transparansi dalam pelayanan publik memiliki dimensi atau kondisi aktual dalam pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, Kepastian rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat.
Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Perspektif Masyarakat pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sutiyana Fachruddin; Asriani Asriani; Wa Ode Rosmina
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 2 (2023): August, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and find accountability and transparency in the Services for Making Identity Cards, Family Cards and Birth Certificates at the Department of Population and Civil Registry of the local government of Kendari City in a public perspective related to: 1) Program Accountability and 2) Service information transparency. The research location is at the Kendari City Population and Civil Registry Service Office. The subjects and informants of this study were selected according to the criteria of the people who took care of identity cards (KTP), family cards (KK) and birth certificates at the Department of Population and Civil Registry with as many as 30 residents and employees at related agencies. The informants for this study were determined to be 7 people. The technique for determining informants was based on purposive sampling. Data collection techniques used (1) interviews, (2) observation, (3) questionnaires and (4) literature search. Data analysis techniques using descriptive qualitative According to Hamidi in Susanto (2006: 142) qualitative research data analysis was carried out from the beginning going down to the location to collect data, by "installing or saving" information, reducing, grouping and so on until finally giving interpretation. The results of the study show that there is accountability for public services that have been carried out, namely first, program accountability, which is related to the capabilities and skills of employees. second, Public Accountability, namely clarity of information and service standards for identity cards, family cards and birth certificates, especially in terms of the speed and accuracy of transparent information in serving the public. Transparency in public services has dimensions or actual conditions in public services in improving their services to the community. Certainty regarding the details of service costs must be informed to the public.