Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu) Burhan Sesa; Kodrat R
Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen
Publisher : CV. Aksara Global Akademia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59031/jkpim.v1i2.224

Abstract

Salah satu strategi percepatan dan pemerataan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melaui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahtaraan masyarakat. Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi layanan public untuk mengakselerasi dan memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur. Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
Kemunduran Budaya Gotong Royong Dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Sahra Roba; Amra Amra; Kodrat Rippi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 4: Maret 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i4.3162

Abstract

Gotong royong merupakan salah satu wujud kesetiakawanan sosial, perilaku gotong royong perlu untuk terus dijaga dan ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan gotong royong sudah menjadi ciri khas dan warisan budaya tak benda bangsa Indonesia yang menjadi cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pentingnya menumbuhkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi salah satu aspek atau dimensi yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan budaya gotong royong yang ada di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deksriptif kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis teori Miles and Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merosotnya budaya gotong royong dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat memahami tentang nilai dan makna dari gotong royong, adanya pergeseran nilai-nilai budaya local serta adalanya perubahan sosial seperti tekanan ekonomi dan perubahan poli pikir masyarakat yang lebih modern.
Implementasi Kebijakan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo Junaid, Junaid; Kodrat, Kodrat; Sri Wahyuti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Permukiman kumuh di wilayah ini ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, serta kondisi sanitasi yang buruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan melalui tiga tahapan utama: perencanaan partisipatif, pelaksanaan fisik dan non-fisik, serta monitoring dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta memperoleh manfaat langsung dari kegiatan padat karya. Pelaksanaan program berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan kebersihan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepuasan warga terhadap kondisi lingkungan mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam kebijakan penanganan permukiman kumuh berbasis komunitas.