Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ISLAM DAN KRITISASI KEBERADAAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adri yanto adri
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol 2 No 2 (2023): JULI
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v2i2.537

Abstract

Pancasila merupakan salah satu media pemersatu dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materil dari pembentukkan peraturan undang-undang. Di sisi lain, dalam perkembangan hukum nasional masih ditemui undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terjadinya ketidakpastian, disharmonisasi dan dikotomi dalam regulasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang akan berimplikasi terhadap implementasinya. Maka diperlukan penambahan pasal atau pencantuman Pancasila secara rinci dan jelas sebagai hierarki tertinggi dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang secara dasar antara Pancasila dengan Al-Quran tidak bisa disamakan karena berbeda sumber. Akan tetapi dalam Siyāsah dustūriyyah memegang prinsip keadilan, persamaan, toleransi, hak asasi manusia dan musyawarah sehingga memiliki korelasi dan relevansi yang erat dengan sistem pembentukan peraturan di Indonesia. Dengan demikian, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi dan lainya harus selaras dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.