Widodo Ramadhana
Universitas Prima Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016) Alex Safri Laia; Tommy Chandra; Fefri Butarbutar; Widodo Ramadhana; Ardina Khoirun Nisa
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799

Abstract

Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi yang kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan hak kepemilikan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, jaminan hutang juga menjadi faktor penting dalam proses jual beli tanah, karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Salah satunya ialah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang memiliki kekuatan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Namun, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR DI PENGADILAN NIAGA Muhammad Thaufik Saragih; Widodo Ramadhana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.777

Abstract

This study aims to understand the regulations regarding PKPU applications according to the Bankruptcy and PKPU Laws, this is related to understanding the legal basis for submitting PKPU applications, both by Debtors and Creditors in accordance with the laws and regulations in Indonesia and to know and understand the position of employees as preferred creditors in PKPU applications at the Commercial Court. This study uses a normative legal approach with an approach to statutory regulations. This normative legal research is based on the interpretation of laws, court decisions, and other relevant legal documents.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tentang Kepailitan PT.Sinar Galaxy dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor Juan Hanz Harkamto; Rizki; Widodo Ramadhana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1254

Abstract

This study aims to determine the legal considerations in Supreme Court Decision Number 605 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024 related to the bankruptcy of PT Sinar Galaxy, as well as review the legal protection provided to creditors and debtors during the bankruptcy process. This research uses normative juridical with a case approach. Relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions were thoroughly studied. The results of the study show that the Supreme Court affirmed the invalidity of EGMs held without the consent of the curator as a form of protection to creditors and to maintain legal certainty in the bankruptcy process. This decision also strengthens the position of the curator as the supervisor of the legality of legal actions during the bankruptcy period and is an important reference in ensuring fair treatment for all parties involved, both creditors and debtors. Thus, this study confirms the importance of the principles of justice, legal certainty, and the authority of the curator in the bankruptcy system in Indonesia.