Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies
Widodo Ramadhana
Universitas Prima Indonesia
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016) Alex Safri Laia; Tommy Chandra; Fefri Butarbutar; Widodo Ramadhana; Ardina Khoirun Nisa
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799

Abstract

Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi yang kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan hak kepemilikan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, jaminan hutang juga menjadi faktor penting dalam proses jual beli tanah, karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Salah satunya ialah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang memiliki kekuatan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Namun, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM KARYAWAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR DI PENGADILAN NIAGA Muhammad Thaufik Saragih; Widodo Ramadhana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.777

Abstract

This study aims to understand the regulations regarding PKPU applications according to the Bankruptcy and PKPU Laws, this is related to understanding the legal basis for submitting PKPU applications, both by Debtors and Creditors in accordance with the laws and regulations in Indonesia and to know and understand the position of employees as preferred creditors in PKPU applications at the Commercial Court. This study uses a normative legal approach with an approach to statutory regulations. This normative legal research is based on the interpretation of laws, court decisions, and other relevant legal documents.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tentang Kepailitan PT.Sinar Galaxy dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor Juan Hanz Harkamto; Rizki; Widodo Ramadhana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1254

Abstract

This study aims to determine the legal considerations in Supreme Court Decision Number 605 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024 related to the bankruptcy of PT Sinar Galaxy, as well as review the legal protection provided to creditors and debtors during the bankruptcy process. This research uses normative juridical with a case approach. Relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions were thoroughly studied. The results of the study show that the Supreme Court affirmed the invalidity of EGMs held without the consent of the curator as a form of protection to creditors and to maintain legal certainty in the bankruptcy process. This decision also strengthens the position of the curator as the supervisor of the legality of legal actions during the bankruptcy period and is an important reference in ensuring fair treatment for all parties involved, both creditors and debtors. Thus, this study confirms the importance of the principles of justice, legal certainty, and the authority of the curator in the bankruptcy system in Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Ditinjau dari Tingkat Kecanduan dan Dampaknya Bagi Masyarakat : (Studi di Tanah Karo) Rika Adeyorita Br Sembiring; Widodo Ramadhana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.892

Abstract

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, kondisi mental, dan keamanan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Karo. Tingginya angka penyalahgunaan tidak hanya meningkatkan jumlah pecandu, tetapi juga memicu tindak kriminalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan tingkat kecanduan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku berada pada tingkat kecanduan sedang hingga berat, yang berdampak pada meningkatnya tindak pidana. Meskipun regulasi memberikan ruang rehabilitasi, dalam praktiknya tingkat kecanduan belum sepenuhnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional.
Legal Analysis of The Supreme Court Decision Number 5296 K/Pdt/2024 Concerning Customary Land Disputes Between Families Sara Delima Putri Siagian; Widodo Ramadhana
JURNAL MERCATORIA Vol. 19 No. 1 (2026): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v19i1.17622

Abstract

This study aims to analyze the juridical construction applied in Supreme Court Decision Number 5296 K/Pdt/2024, examine its implications for the protection of customary inheritance rights, and assess the extent to which the decision reflects the principles of justice, legal certainty, and expediency. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, analyzed descriptively and analytically through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the Supreme Court tends to emphasize formal evidentiary aspects and physical control over land as the primary basis for determining rights. Consequently, the juridical construction applied is more oriented toward positive civil law rather than customary law, which is genealogical and communal in nature. The implication of this decision is the weakening of the protection of customary inheritance rights, as ownership claims based on kinship are not adequately recognized without physical possession or formal administrative evidence. This condition contributes to a paradigm shift from communal ownership toward the individualization of land rights. Furthermore, from the perspective of the three fundamental legal values, the decision reflects legal certainty to a certain extent but falls short in achieving substantive justice and expediency. Legal certainty is attained through clear evidentiary standards; however, justice for customary heirs is overlooked, potentially leading to long-term social consequences, including the erosion of customary law. Therefore, this study underscores the need for a more proportional integration between customary law and positive law in judicial practice to produce decisions that are not only legally certain but also just and beneficial for societ.
Criminal Accountability of Perpetrators of Child Molestation Supreme Court Decision Number 1041/K/Pid.Sus/2020 Muhammad Arif Prasetyo; Rodiatun Adawiyah; Widodo Ramadhana; Hebri Gokman Lumbantungkup
LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 1 No. 3 (2024): August
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/lawpass.v1i3.31

Abstract

The crime of molestation is a form of crime against decency, where criminal acts and criminality can be committed by anyone, whether parents, adults, teenagers and children, either directly or indirectly. However, children are very vulnerable to physical or sexual violence because they are powerless creatures who depend on the people who are present in their lives to be able to keep them alive in the world safely. The purpose of this study is to find out how the criminal liability of perpetrators of child molestation and to find out how the legal considerations of judges in handling criminal cases in accordance with the Supreme Court Decision Number 1041 / K / Pid.Sus/2020. The author uses the Normative Legal research method with a Normative Juridical approach. The source of legal material used consists of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. In this study, the authors used data collection techniques in the form of literature studies (library search). Data analysis techniques use qualitative data analysis to find out and explore certain phenomena. In this study, the authors examined the Crime of Child Molestation under the age of the defendant Syarifuddin bin Alm, Tayat at the Level of Justice of the Seluma District Prosecutor's Office sentenced the perpetrator to imprisonment, fines and was proven guilty and convincing of the accused crime of molestation based on witness testimony, instructions, evidence, and defendant's statement.
Co-Authors Alex Safri Laia Ardina Khoirun Nisa Fefri Butarbutar Hebri Gokman Lumbantungkup Juan Hanz Harkamto MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO Muhammad Thaufik Saragih Rika Adeyorita Br Sembiring Rizki Rodiatun Adawiyah Sara Delima Putri Siagian Tommy Chandra