Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Patrick Winson Salim; Sota James Sakila; Rasji Rasji
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4582

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 11% adalah langkah yang bertujuan untuk memperkuat pilar keuangan negara. PPN yang dikenakan pada setiap transaksi memiliki peran penting dalam mendanai program-program pemerintah, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2025. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan penerapan asas equality dalam pemungutan pajak. Riset bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang “Bagaimana asas equality dalam perpajakan dapat diartikan dan diimplementasikan dalam kebijakan kenaikan PPN?”. Studi ini mengadopsi riset kualitatif dengan jenis penelitian berbasis perpustakaan (library research). Hasil riset menegaskan bahwa asas equality memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat. Pajak harus diterapkan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kebutuhan mereka, terutama saat negara sedang dalam fase pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, kebijakan kenaikan tarif PPN seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja Patrick Winson Salim; John Michael Hizkia; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5383

Abstract Wage determination is a crucial element in ensuring workers' rights, including their right to achieve a decent standard of living in line with human dignity. In alignment with this, the presence of the Job Creation Law represents a significant change in a country's labor law framework, aimed at promoting investment and economic growth. However, these changes also potentially impact worker wages, especially concerning the setting of minimum wages that depend on economic and labor market conditions. In this context, the determination of minimum wages must adhere to specific criteria. The conduct of this research aims to address the main issue, "How can the implementation of the Omnibus Law on Job Creation affect workers' wage compliance?". The type of research used is the juridical-normative method, which essentially involves the analysis of literature review. Findings from the research indicate that the uneven minimum wage levels among provinces and regencies/cities in the Job Creation Law drive employers to seek regions with lower minimum wages for investment. Consequently, workers are forced to accept lower wages than their counterparts in other regions, potentially widening wage disparities. Keywords: Job Creation Law; Fulfillment of Minimum Wage; Workers Abstrak Pengupahan merupakan unsur yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk mencapai standar hidup yang pantas dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi memengaruhi pengupahan pekerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu. Dilakukannya riset ini untuk menjawab permasalahan utama, yaitu "Bagaimana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi pemenuhan upah bagi pekerja?". Tipe penelitian yang dipakai yaitu Metode yuridis-normatif, yang esensinya melibatkan analisis studi kepustakaan. Temuan dari riset menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam UU Cipta Kerja mendorong pengusaha mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya, pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, dan ini dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; Pemenuhan Upah Minimum; Pekerja

Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja Patrick Winson Salim; John Michael Hizkia; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5383

Abstract Wage determination is a crucial element in ensuring workers' rights, including their right to achieve a decent standard of living in line with human dignity. In alignment with this, the presence of the Job Creation Law represents a significant change in a country's labor law framework, aimed at promoting investment and economic growth. However, these changes also potentially impact worker wages, especially concerning the setting of minimum wages that depend on economic and labor market conditions. In this context, the determination of minimum wages must adhere to specific criteria. The conduct of this research aims to address the main issue, "How can the implementation of the Omnibus Law on Job Creation affect workers' wage compliance?". The type of research used is the juridical-normative method, which essentially involves the analysis of literature review. Findings from the research indicate that the uneven minimum wage levels among provinces and regencies/cities in the Job Creation Law drive employers to seek regions with lower minimum wages for investment. Consequently, workers are forced to accept lower wages than their counterparts in other regions, potentially widening wage disparities. Keywords: Job Creation Law; Fulfillment of Minimum Wage; Workers Abstrak Pengupahan merupakan unsur yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk mencapai standar hidup yang pantas dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi memengaruhi pengupahan pekerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu. Dilakukannya riset ini untuk menjawab permasalahan utama, yaitu "Bagaimana penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi pemenuhan upah bagi pekerja?". Tipe penelitian yang dipakai yaitu Metode yuridis-normatif, yang esensinya melibatkan analisis studi kepustakaan. Temuan dari riset menunjukkan bahwa perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam UU Cipta Kerja mendorong pengusaha mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya, pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, dan ini dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; Pemenuhan Upah Minimum; Pekerja

Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Patrick Winson Salim; Tundjung Herning Sitabuana
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10907

The purpose of this study is to analyze and find out the application of the parliamentary threshold in Law No. 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 and evaluate whether its application meets the principles of justice. This is motivated by the application of the parliamentary threshold regulated in Law No. 7 of 2027 on General Elections and reaffirmed through Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 which is considered not fulfilling the principle of justice and violating the 1945 Constitution. The urgency of this research is to provide legal clarity regarding the parliamentary threshold, which is intended to maintain the quality of representation in parliament, but in practice creates problems of injustice for parties that are unable to meet the threshold. The novelty in this author's research is to show that the application of the parliamentary threshold can reduce the diversity of political choices and affect the fairness of representation. The research method used in this study is the normative method. The results show that the application of the parliamentary threshold in Law No. 7/2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XIX/2023 reflects the Court's efforts to consider the principle of justice. Stating that the threshold is still needed, but it must be reviewed to ensure more proportional and democratic representation. This is in line with the concept of justice according to philosophers who view that the review of the threshold also aims to provide opportunities for underrepresented parties, support the principle of justice as fairness, and achieve justice that allows future parliamentary thresholds to be determined based on popular sovereignty. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan parliamentary threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 serta mengevaluasi apakah penerapannya memenuhi asas keadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh penerapan ambang batas parlemen yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum dan ditegaskan kembali melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 yang dianggap tidak memenuhi asas keadilan dan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urgensi penelitian ini ialah memberikan kejelasan secara hukum mengenai parliamentary threshold yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas representasi di parlemen dalam praktiknya justru menciptakan permasalahan ketidakadilan bagi partai-partai yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut. Kebaruan dalam penelitian penulis ini adalah menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold dapat mereduksi keberagaman pilihan politik dan memengaruhi keadilan representasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-XIX/2023 mencerminkan upaya MK mempertimbangkan asas keadilan. Menyatakan ambang batas tetap diperlukan, tetapi harus ditinjau untuk memastikan representasi yang lebih proporsional dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan menurut filsuf-filsuf yang memandang peninjauan ambang batas juga bertujuan memberi kesempatan bagi pihak yang kurang terwakili, mendukung prinsip justice as fairness serta mencapai keadilan yang memungkinkan parliamentary threshold masa depan ditetapkan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search