<![CDATA[ABSTRACTThe fulfillment of the right to health services is a constitutional right of every Indonesian citizen. Therefore, the purpose of this study is to analyze the fulfillment of the rights of participants in the Social Security Administering Body (BPJS) from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This type of research is normative legal research. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal material in the form of statutory provisions, secondary legal material in the form of text books, literature and writings of experts in general. Data collection techniques in this study were carried out through library research. The rights of citizens to health insurance will not be fulfilled by the state if these citizens do not carry out their obligations in the form of paying contributions for health insurance. The ideal fulfillment of the rights of BPJS participants from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance is that each participant must pay contributions no later than the 10th of each month. In addition, BPJS Health is required to record and collect arrears as BPJS Health receivables for a maximum of 24 (twenty four) months. Furthermore, ideally, BPJS Health will collect fines according to the number of months in arrears.ABSTRAKPemenuhan hak pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan. Hak warga negara atas jaminan kesehatan tidak akan dipenuhi oleh negara apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam bentuk membayar iuran atas jaminan kesehatan. Pemenuhan hak peserta BPJS yang ideal ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan adalah setiap peserta wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan. Selanjutnya, idealnya, BPJS Kesehatan memungut denda kepada sesuai dengan jumlah bulan tertunggak.]]>
