<![CDATA[Abstrak Penerapan asas persamaan hukum (equality before the law) dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pemberian remisi untuk narapidana korupsi akan diberikan setelah narapidana memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosioalisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif, dan defensif sehingga disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pelaksaanaan masa hukuman tidak bisa disamakan dengan narapidana tindak pidana umum. Kata Kunci: Telaah Normatif, Asas Persamaan, Perkara Korupsi Abstract Application of the principle of equality before the law in granting remissions to convicts in corruption cases. This research is normative legal research. Remission for corruption convicts will be given after the convicts meet the set conditions. Penitentiary considerations in granting remissions to convicts of corruption cases aim to create a correctional system that leads to the process of rehabilitation and resocialization of prisoners through educative, corrective and defensive efforts so that it can be concluded that the state has an obligation to correct every lawbreaker who commits a crime. criminal offenses through an effective promotion of socialization to the wider community that the criminal act of corruption is a special crime or an extraordinary crime so that in the implementation of a sentence it cannot be equated with a general crime convict. Keywords: Normative Study, Equality, Corruption Cases]]>
