Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Merger dan Akuisisi Tanpa Batas: Perspektif Hukum Dalam Bisnis Internasional Hasya Ramania; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8336

Abstract

Merger dan akuisisi lintas batas (cross-border M&A) merupakan fenomena strategis yang semakin dominan dalam lanskap bisnis global sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hukum yang melingkupi praktik merger dan akuisisi internasional, khususnya terkait kompleksitas regulasi, harmonisasi hukum, serta tantangan yurisdiksi yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap berbagai kerangka hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun M&A memberikan efisiensi ekonomi dan akses pasar global, perbedaan regulasi, risiko politik, serta keterbatasan koordinasi antar otoritas kompetisi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas batas.
STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA GIG ECONOMY: STUDI KASUS DRIVER OJEK ONLINE DI INDONESIA Hasya Ramania; Gunardi Lie
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (April)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i4.6884

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model hubungan kerja baru yang dikenal sebagai gig economy, yang ditandai dengan fleksibilitas kerja berbasis platform digital. Fenomena ini di Indonesia paling nyata terlihat pada keberadaan driver ojek online yang diklasifikasikan sebagai mitra. Klasifikasi status hukum sebagai mitra tersebut menimbulkan persoalan serius dalam hal pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang bersifat normatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status hukum driver ojek online serta implikasinya terhadap perlindungan hak pekerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan adanya ambiguitas status hukum yang mengakibatkan pekerja gig kehilangan hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi melalui pengakuan kategori pekerja antara (intermediate category) guna menjamin keadilan bagi pekerja tanpa menghambat inovasi platform digital.
Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato Hasya Ramania; Gunardi Lie; Indah Siti Aprilia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2387

Abstract

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks model bisnis baru seperti Tempo Gelato milik Rudy Christian Festraets. Jurnal ini membahas kompleksitas hukum seputar perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, menggunakan studi kasus Tempo gelato milik Rudy Christian Festraets degan Ema Susmiyarti sebagai titik analisis. Melalui pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus ini, Jurnal ini menjelaskan isu-isu hukum yang kompleks yang dihadapi oleh bisnis dan individu dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka di lanskap digital. Selain itu, Jurnal ini mengeksplorasi implikasi dari tantangan-tantangan ini dan membahas strategi dan solusi hukum potensial untuk mengatasinya secara efektif. Dengan menganalisis kasus-kasus dunia nyata, Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang sifat evolusi hukum kekayaan intelektual di era digital dan berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang peningkatan kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
Legal Protection Rights for Children Resulting from Interfaith Marriages in Choosing the Religion They Embrace Nailah Ariqah; Poppy Primadana Top Gea; Hasya Ramania; Regina Victoria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.845

Abstract

Marriage for Muslims is carried out by the bride's guardian (father who is still alive) together with the groom witnessed by officials from the Office of Religious Affairs (KUA). For those who are Christian, the wedding must be performed in front of a priest. After that, those who are Muslim will register with the KUA, while for non-Muslims the registration will be carried out by the Population Bureau (KCS) officers in each city/region. Marriage is closely related to religion. Article 29 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that the state is based on Belief in the One and Only God. The main points of this article can be explained as follows: in Indonesia, there may not be or apply any law that is contrary to religious principles that affect adherents of religions that affect Indonesia. Religious freedom is not only for adults but also for children. UU no. 35 of 2014 concerning changes to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 43 gives responsibility to the state, federal and regional governments, communities, families, parents, guardians and public institutions to ensure child protection in the regions. adopt their religion. Parents teach and instill the basics of religion in their children, including principles of governance, morality and other social interactions.