Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review
Alofsen Sianturi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law Alofsen Sianturi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.219

Abstract

Sejumlah kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil alih oleh pemerintah pusat pasca UU Omnibus Law. Dalam perspektif pemerintahan daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, omnibus law dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana dalam UU omnibus law irisannya bertalian erat dengan persoalan lingkungan hidup secara sektoral, memiliki dampak yang signifikan dan sistemik, sehingga berpotensi mengancam berbagai komponen di lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang sentralisasi kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ditarik dan didominiasi pemerintah pusat saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitan menyatakan bahwa keberadaan undang-undang omnibus law telah mengambil alih kewenangan daerah untuk mmenetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL sehingga mengakibatkan degradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan Pemeintah Pusat yang tidak sesuai karakteristik wilayah.
Co-Authors