Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Fakhrudiin Fakhrudiin
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik Prespektif Good Governance Dan Maslahah Mursalah Fakhrudiin Fakhrudiin; Ahlan Ramadana
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit. pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. seharusnya adanya kenaikan dana parpol ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam partai politik. Namun yang terjadi malah begitu sebaliknya, karena kurang efektifnya pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana parpol dan sanksi yang terdapat dalam PP No 5 Tahun 2009 belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena banyak parpol yang masih terlambat untuk membuat laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai pengelolaan dana parpol baik berupa 25% digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, pembenahan tata kelola partai politik selalu terjadi, dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. penelitian yang kajiannya menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitiaan yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, berita baik media cetak maupun internet.
Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah Fakhrudiin Fakhrudiin; Ana Masruroh
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Youtuber adalah salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Profesi sebagai youtuber dinilai lebih mudah untuk mendapatkan pundi rupiah dibandingkan pekerjaan konensional. Namun, tidak ada kepastian hukum terkait penetapan pajak bagi youtuber menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Ketidakpastian hukum tersebut akan membuat sebuah tujuan hukum tidak bisa tercapai dalam suatu negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang akan mengkaji gagasan mengenai pentingnya penetapan peraturan khusus bagi youtuber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penting untuk membuat aturan khusus untuk para youtuber sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu negara. Kekosongan hukum dalam pemungutan pajak youtuber akan menyulitkan untuk melakukan pemunguan pajak bagi profesi youtuber. Sementara, seorang youtuber memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Sehingga perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban youtuber untuk membayar pajak. Penetapan peraturan khusus bagi para youtuber akan mewujudkan keadilan serta kebermanfaatan hukum. Tidak hanya itu, adanya aturan yang jelas juga akan memudahkan para youtuber untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah Endah Trirahayu; Fakhrudiin Fakhrudiin
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang juga berdampak terhadap pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menyingkapi dengan adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penganan pandemic Covid-19 tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020. Inpres tersebut merupakan salah satu kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum protocol kesehatan di masa pandemic covid-19 dalam Konsep saddu al dzariah, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pelanggar protocol kesehatan pandemic covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan protocol kesehatan pandemic Covid-19 sesuai dengan perspektif saddu al dzariah melarang segala sesuatu yang menyebabkan bahaya. Penerapan sanksi bagi pelanggar protocol kesehatan pandemic Covid-19 masih kurang efektif, masih banyaknya pelanggar protocol kesehatan yang mengabaikan dengan adanya virus tersebut.
Co-Authors Ahlan Ramadana Ana Masruroh Endah Trirahayu