Frans Simangunsong
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Malakh Joy Barak Sucipto; Frans Simangunsong
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1761

Abstract

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menekankan hukum sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai pedoman terdepan dalam pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Putusan hakim yang seharusnya mencerminkan kebenaran dan keadilan justru kehilangan legitimasi ketika lahir dari praktik korupsi peradilan. Hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang jelas terkait pembatalan atau koreksi pada putusan inkracht namun kemudian terbukti lahir dari praktik suap dan gratifikasi. Permasalahan hukum yang muncul ialah adanya pertentangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada putusan inkracht dengan prinsip keadilan substantif yang menolak legitimasi putusan hasil kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum putusan inkracht apabila terbukti dihasilkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan pada norma hukum. yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah sistematis ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang membentuk struktur normatif dari permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan konstruktif terhadap isu yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status inkracht tidak boleh dipandang absolut, karena hukum tetap menyediakan ruang koreksi melalui mekanisme luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar putusan pengadilan tidak menjadi alat pembenaran ketidakadilan, melainkan benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.
Women In East Sumba Society Based On A Human Rights Perspective Brenda Avila Chandra; Frans Simangunsong
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 7 No. 3 (2026): June 2026 ( Indonesia -Kazakhstan- China - Uzbekistan )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v7i3.944

Abstract

This study examines the protection and fulfillment of women's rights in East Sumba society from a human rights perspective. The focus of the study is directed at various forms of gender inequality that are still influenced by social structures, traditional culture, and power relations that impact women's access to education, health, social participation, and legal protection. The study uses an empirical juridical method with a legislative and socio-cultural approach. Data were obtained through literature studies, analysis of laws and regulations, and a study of social practices that have developed in East Sumba society. The results show that women still face various obstacles in obtaining their rights equally, even though they are normatively guaranteed by national and international human rights instruments. This article analyzes the gap between legal norms and social reality and identifies factors that influence the effectiveness of women's rights protection. The research findings indicate the need for policy strengthening, increasing public legal awareness, and synergy between the government, traditional institutions, and the community to realize more effective and equitable protection of women's rights in East Sumba.