Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Buana Ilmu
Anwar Hidayat
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Muhamad Abas; Anwar Hidayat; Wike Nopianti; Raden Hisyam Al Naupal
BUANA ILMU Vol. 10 No. 1 (2025): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/0c7dgf65

Abstract

Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalahpemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu. Politik uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih atau peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan mereka. Dasar hukum politik uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai tindak pidana politik uang. Pasal ini membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku politik uang termaktub dalam undang-undang tersebut.
Deciphering Smart Contracts, Legal Challenges, and Opportunities in Implementing Blockchain in the Property Sector in Indonesia Robby Setiawan; Anwar Hidayat; Muhamad Abas
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5743

Abstract

This research investigates the implementation of smart contracts in the Indonesian property sector, examining the legal opportunities and challenges involved. Blockchain technology offers high transparency, efficiency, and security in property transactions, but faces regulatory and infrastructural hurdles. The aim of this research is to explore the related legal dynamics, identify socio-economic impacts, and offer sustainable solutions. The research method employed is a qualitative legal approach to gather and analyze data. The findings indicate that although blockchain can expedite transaction processes and enhance transparency, the legal validity of smart contracts and consumer protection remain major issues. Regulatory updates and increased awareness of data security are necessary to optimize the adoption of this technology in Indonesia.Keywords: Blockchain., Property law., Regulation., Smart contracts., Transparency
Co-Authors Muhamad Abas Raden Hisyam Al Naupal Robby Setiawan Wike Nopianti