Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Buana Ilmu JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Anwar Hidayat
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG Muhamad Abas; Anwar Hidayat; Wike Nopianti; Raden Hisyam Al Naupal
BUANA ILMU Vol. 10 No. 1 (2025): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/0c7dgf65

Abstract

Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalahpemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu. Politik uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih atau peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan mereka. Dasar hukum politik uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai tindak pidana politik uang. Pasal ini membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku politik uang termaktub dalam undang-undang tersebut.
Deciphering Smart Contracts, Legal Challenges, and Opportunities in Implementing Blockchain in the Property Sector in Indonesia Robby Setiawan; Anwar Hidayat; Muhamad Abas
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5743

Abstract

This research investigates the implementation of smart contracts in the Indonesian property sector, examining the legal opportunities and challenges involved. Blockchain technology offers high transparency, efficiency, and security in property transactions, but faces regulatory and infrastructural hurdles. The aim of this research is to explore the related legal dynamics, identify socio-economic impacts, and offer sustainable solutions. The research method employed is a qualitative legal approach to gather and analyze data. The findings indicate that although blockchain can expedite transaction processes and enhance transparency, the legal validity of smart contracts and consumer protection remain major issues. Regulatory updates and increased awareness of data security are necessary to optimize the adoption of this technology in Indonesia.Keywords: Blockchain., Property law., Regulation., Smart contracts., Transparency
Efektivitas Pengawasan Oleh Dinas Kesehatan Karawang Terhadap Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotik Rizky Heryawati Barkah; Sartika Dewi; Muhamad Abas; Anwar Hidayat
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5347

Abstract

Obat keras adalah jenis obat yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter karena memiliki efek farmakologis yang kuat serta berisiko menimbulkan efek samping apabila digunakan secara tidak sesuai. Dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia, obat keras ditandai dengan simbol lingkaran merah berhuruf “K” dan mencakup antibiotik, kortikosteroid, tramadol, trihexyphenidyl, serta berbagai obat golongan daftar G lainnya. Penggunaan obat keras tanpa pengawasan tenaga medis dapat menyebabkan berbagai dampak berbahaya seperti resistensi antibiotik, ketergantungan, overdosis, bahkan kematian. Meskipun demikian, pada praktiknya masyarakat masih dapat membeli obat-obatan tersebut secara mudah di sejumlah apotek tanpa resep dokter, yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan penelitian mengkaji tentang efektifitas pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas terhadap peredaran obat keras tanpa resep Dokter. Metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh Faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Pengawasan dilakukan secara langsung, tidak langsung, preventif dan represif. Kendala pengawasan diantaranya: banyaknya jumlah apotek yang tersebar di berbagai wilayah, keterbatasan sumber daya pengawas, pola pengawasan yang cenderung pasif, belum optimalnya penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku, semakin luasnya peredaran obat melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce), keterbatasan jumlah personel penegak hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan ketentuan penggunaan obat keras.
Co-Authors Muhamad Abas Raden Hisyam Al Naupal Rizky Heryawati Barkah Robby Setiawan Sartika Dewi Wike Nopianti