Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Syura: Journal of Law Journal of Shariah Economics Sharia Oikonomia Law Journal
Ernu Widodo
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Status Tersangka Terhadap Hak Klaim Asuransi Gatra Sandhitya Kurnia Putra; Ernu Widodo; Moh. Taufik
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 2 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i2.1145

Abstract

In the context of Indonesian law, the status of a suspect in a criminal case can have significant legal implications, including regarding insurance claim rights. In many cases, individuals who are suspects in criminal cases often face difficulties in obtaining the insurance claims they submit, whether related to life insurance, accident insurance, or other types of insurance. This article aims to examine how suspect status can affect a person's insurance claim rights, as well as how legal rules and insurance practices in Indonesia regulate claim rights in this case. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study methods and in-depth interviews with legal practitioners, insurance experts, and parties involved in the insurance claims process. The research results show that although in many cases insurance claims are not automatically rejected due to suspect status, there are administrative procedures that often limit claim rights, as well as the potential for legal discrimination in insurance practices.
Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika di Indonesia Hardian Estu Prabowo; Ernu Widodo; Vieta Cornelli; Hartoyo .
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i1.1186

Abstract

The circulation and abuse of narcotics in Indonesia has reached avery alarming stage and has had a far-reaching impact on socialorder, public health, and the future of the nation's future generations.The government has responded to this phenomenon by imposingstrict sanctions, including the death penalty, against perpetrators ofnarcotics crimes as a form of repression and deterrent. This studyaims to examine the legal regulations regarding the death penalty fornarcotics crimes in Indonesia and assess the effectiveness of itsimplementation in eradicating narcotics crimes. The research methodused is normative juridical with a legislative approach and casestudies. The results show that the legal basis for the death penalty innarcotics cases is stipulated in Law Number 35 of 2009 and theCriminal Code, and is reinforced by the decisions of the ConstitutionalCourt. However, its implementation continues to reap pros and consfrom a human rights perspective. The effectiveness of the deathpenalty in eradicating narcotics trafficking is considered suboptimaldue to the high number of violations, weak law enforcement, andpotential procedural violations. Therefore, an evaluation of the deathpenalty policy is necessary to ensure it aligns with the principles ofjustice, human rights protection, and the objectives of criminal lawitself.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Yefri Arraniri; Subekti .; Ernu Widodo
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol 4 No 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i1.1337

Abstract

Law enforcement against law enforcement officers is a primary prerequisite for the realization of a democratic state based on the rule of law. This article aims to analyze in-depth the law enforcement mechanism against ethical code violations and criminal acts committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify the obstacles that affect its effectiveness. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that law enforcement against police officers is carried out through two main channels: criminal justice and the Indonesian National Police Professional Code of Ethics Commission hearings. Although an adequate normative framework is in place, its implementation still faces structural, cultural, and institutional obstacles, such as conflicts of interest, weak internal oversight, and low public participation. Therefore, strengthening the oversight system, transparency of the law enforcement process, and reform of the internal legal culture of the Indonesian National Police are necessary.
Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel dalam Sengketa Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan (Studi Putusan MA No. 458) Kornelis Mario Alvarado Anu; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan prosedural dan substansial Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan yang diterbitkan bagi PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Awyu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Keputusan Kelayakan Izin Lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari mengandung cacat prosedural karena tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat adat secara bermakna (meaningful participation) dan asas keterbukaan informasi publik. Selain itu, keputusan tersebut juga bertentangan dengan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) karena tidak mempertimbangkan secara memadai dampak ekologis dan sosial terhadap wilayah hutan adat. Dari aspek perlindungan hukum, putusan mayoritas Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 458 K/TUN/LH/2024 lebih menitikberatkan pada keadilan formal melalui penolakan permohonan kasasi atas dasar daluwarsa tenggang waktu pengajuan gugatan tanpa memeriksa pokok sengketa. Sebaliknya, dissenting opinion Hakim Agung menekankan pentingnya keadilan substantif dengan menyatakan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, termasuk tidak terpenuhinya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Pengangkatan Wali bagi Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023 PN Dobo) Lidya Barends; Fitri Ayuningtyas; Subekti Subekti; Ernu Widodo
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12512

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengangkatan wali bagi anak luar kawin yang masih di bawah umur untuk menjamin terlindunginya hak-hak keperdataan anak, khususnya dalam pengurusan hak yang timbul akibat meninggalnya ibu kandung, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan wali bagi anak luar kawin sebagai ahli waris serta kesesuaian penetapan tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perwalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penetapan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai wali secara terbatas untuk mengurus uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum positif dan mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pembuktian mengenai tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis masih dapat diperkuat dengan alat bukti tertulis yang lebih memadai guna memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.
Legal Protection of Journalists' Rights Based on Law No 40 of 1999 on Freedom of the Press Albertus Makur; Ernu Widodo; Mahon Nitin
Sharia Oikonomia Law Journal Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/solj.v1i3.498

Abstract

This thesis is entitled legal protection for the journalist profession by raising several issues including the following: (a) abuse or physical violence against journalists who are carrying out their duties, (b) deletion, falsification of news reports produced by journalists, (c) intimidation or pressure on journalists to stop or limit the delivery of news or reports relating to the public interest, (d) prohibiting access or blocking journalists from gathering information or covering an event. Based on the main points calculated in the background, the researcher can analyze it to determine the formulation of the problem as follows what are the forms of criminalization of journalists' rights of profession and the legal protection of the rights of journalists who are criminalized by other parties. The research methods as researchers in a scientific or scientific way to get a discussion of theoretical studies. This research method consists of: (1) The type of research method used in this writing is the normative legal research method. (2) descriptive approach (3) and sources of legal materials consisting of secondary, primary and tertiary sources of legal materials, then also processing of legal materials and analysis of legal materials. Then the literature review section consists of (1) an overview of previous research, (2) an overview of journalists and the press, (3) an overview of legal protection, (4) an overview of victims. This literature review serves as a theoretical basis in outline so that it can complete the discussion and theory sections which consist of: (1) Forms of criminalization of the rights of the journalist profession, (2) Legal protection of the journalist profession which is criminalized by other parties.
Discretionary Evidence Loaning as Property Rights Protection for Victims of Motor Vehicle Theft: An Empirical Study on the Modernized Criminal Justice Paradigm Subekti Subekti; Maldine Ikhtiarsyah Putra; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo; Donny Irawan
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i2.1020

Abstract

Motor vehicle theft remains a dominant conventional crime that challenges local law enforcement stability. Although recovering stolen vehicles represents a success for investigators, it paradoxically triggers secondary victimization when those vehicles are impounded in police custody for extended periods as court evidence. This study aims to analyze the legal protections provided to victims regarding their property rights and identify the technical-legal obstacles faced by investigators in the field amid the transition toward Indonesia's modernized criminal justice framework. Using empirical legal research with fact and statute approaches, data were gathered through in-depth interviews with investigators at the Tanjungpinang City Police Resort (Polresta Tanjungpinang) and affected victims. The results indicate that legal protection is effectively delivered through transparent Case Progress Reports (SP2HP) and a fast-track, cost-free "evidence loaning" (pinjam pakai barang bukti) mechanism executed within three days based on the victim's economic urgency. However, investigators face significant challenges, including risks of evidence modification or loss before trial and physical tampering with engine and chassis serial numbers by criminals. This study concludes that progressive police discretion successfully bridges the gap between rigid statutory certainty and social utility for crime victims under contemporary legal reforms.
Perbandingan Pemenuhan Hak Anak Sah dan Anak Luar Kawin Ario Bimo Hanggono; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa; Nur Handayati
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.13103

Abstract

Perbedaan status kelahiran anak masih menjadi isu hukum yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan serta membandingkan pemenuhan hak antara anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah menjamin pemenuhan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya, meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi. Perbedaan utama antara anak sah dan anak luar kawin terletak pada mekanisme pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, khususnya setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan administrasi kependudukan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap seluruh anak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hak anak dalam praktik.
Co-Authors Albertus Makur Ario Bimo Hanggono Donny Irawan Fitri Ayuningtyas Gatra Sandhitya Kurnia Putra Hardian Estu Prabowo Hartoyo . Kornelis Mario Alvarado Anu Lidya Barends Mahon Nitin Maldine Ikhtiarsyah Putra Moh. Taufik Muhammad Yustino Aribawa Nur Handayati Sri Sukmana Damayanti Subekti . Subekti . Vieta Cornelli Yefri Arraniri Yoyok Ucuk Suyono