<![CDATA[Abstrak Keefektifan penerapan pidana bersyarat terhadap kasus Tindak Pidana pemilihan menggunakan hak pilih orang lain (Study Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020), Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam praktiknya, Pemilu atau pemilihan seringkali diwarnai tindak pidana. Penelitian ini didasari pada ketidaktepatan dalam penerapan pidana bersyarat terhadap terpidana yang terbukti secara sah melanggar pasal 178 A UU Pemilihan. Metode penilitian yang dipakai dalam analisis Tipe penilitian penelitian hokum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dotktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum untuk mendukung penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terangkum akan dianalisi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis ini menunjukan bahwa terbukti secara Sah melakukan tindak pidana pemilihan yang dilakukanya namun hakim dalam memutus dengan pidana bersyarat menurut penulis tidak tepat karena argumentasi pendukungnya mengacu pada doktrrin bahwa syarat tambahan untuk mendapatkan pidana bersyarat adalah tindakanya berkualifikasi kealpaan, sementara terhadap kasus a quo adalah kesengajaan. Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pidana Pemilihan, Hak Pilih Orang Lain]]>
