Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Jeane Neltje Saly
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Jeane Neltje Saly
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.44 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6098

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum yang terkait dengan subyek hukum dalam sengketa bersenjata internasional sekaligus menganalisis bagaimana kedudukan hukum humaniter internasional dalam hubungannya dengan implementasi teori monisme dan dualisme menurut hukum internasional. Berdasarkan kerangka teori daya ikat hukum internasional terhadap masyarakat internasional yang diterapkan dalam praktik di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perkembangan dalam hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan perkembangan aturan, jenis-jenis konflik bersenjata yang diakibatkan oleh pergeseran perubahan pelaku atau subyek-subyek yang ada di dalamnya. Sementara kedudukan hukum humaniter internasional dalam sistem hukum nasional menimbulkan teori voluntaris dan obyektivis yang mengakui adanya perbedaan mendasar tentang subyek dan sumber hukum dalam kedua sistem hukum yang bersangkutan. Kata Kunci: hubungan HI dan HN, monisme, dualisme, sistem hukum nasional
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Kayla Zendy Alfanny Hayfa; Jeane Neltje Saly
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1047

Abstract

Merek merupakan bagian penting dari setiap perusahaan agar produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih dikenal berkat kualitas/pelayanan yang diberikan. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan kepastian hukum agar merek yang sudah didaftarkan tidak lagi dapat dipakai oleh orang lain karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun hukum yang memberikan perlindungan saja sudah terbentuk akan tetapi pelanggaran dapat terjadi tanpa pemberitahuan seperti halnya kasus antara Benny Abednego dengan PT Dynasti Indomegah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian secara desktriptif, selain itu guna mendukung analisis dari kasus ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan yang dituangkan oleh penulis bahwa penggunaan merek terkenal tidak diperbolehkan oleh UU Merek karena hal itu bertentangan dengan isi dari Pasal yang mengaturnya kemudian tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan Mereknya, guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab
PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Caroline Tresnoputri; Jessica Chandra; Fico Acchedya Wijaya; Jennifer Claudia; Cherlyne Baby Florencia; Jeane Neltje Saly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2333-2341

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang kaya, memiliki sistem ketatanegaraan yang unik. Hukum adat merujuk pada aturan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku bangsa tertentu. Latar belakang dari peran hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan upaya untuk mengakomodasi keberagaman nasional. Hukum adat memiliki peran penting dalam beberapa bidang, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tanah adat, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Aturan-aturan hukum adat ketatanegaraan serta pengaruh dari hukum tata negara Hindia-Belanda (Staatsrecht van Nederland) memiliki peran penting dalam menentukan hukum tata negara Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta upaya-upaya masyarakat hukum adat ini sendiri. Dengan adanya pembatasan ini, bahwa peranan dan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu sebuah partisipasi aktif serta penyesuaian nilai-nilai agar tidak hanya lestari, namun juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PERAN PEMERINTAH DAN SOSIALISASI DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDUSTRI PINJAMAN ONLINE Lenny Sriwijaya; Khanifa Fauziah; Lisentia Putri; Jeane Neltje Saly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2504-2517

Abstract

Industri pinjaman online telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan konsumen akses dana yang cepat dan mudah. Namun, dengan berkembangnya industri ini, kekhawatiran tentang perlindungan konsumen yang memadai juga muncul. Oleh karena itu, peran pemerintah dan upaya sosialisasi menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan upaya sosialisasi dalam meningkatkan perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan di industri pinjaman online. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam melindungi konsumen di industri pinjaman online melalui pengembangan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Upaya sosialisasi juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan risiko yang terkait dengan pinjaman online. Kampanye sosialisasi yang berkelanjutan dan inovatif telah berhasil membawa perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap industri. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan industri pinjaman online melalui regulasi yang tepat dan program sosialisasi yang efektif merupakan kunci penguatan perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, regulator,
Analysis Regarding Brand Dispute Cases Based on Case Study of Decision Number 4 Pk/Pdt.Sus-Hki/2023 Jeane Neltje Saly; Ivana Trixie; Margaretha Putri; Pricillia Imanuela; Angeline Wellvy Santoso
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.834

Abstract

Brand is a very important thing for the business world, especially for business people, because the brand is the identity of a product or company that is very valuable. A well-known brand from the United States, namely TIMBERLAND, is in dispute with a local brand, namely TIMBERLAKE, judging from the sentence that dominates the word "TIMBER" and from its mention it can confuse consumers. The registration of the TIMBERLAKE trademark had bad faith and wanted to piggyback on the well-known American brand, TIMBERLAND, because there were similarities in the marks that were detrimental to the plaintiff.
Mediation Legal Protection in Handling Minor Crimes Shelly Adisti Setiawati; Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga; Jessica Zelma Adriela; Reva Naira; Indy Kanaishia; Jeane Neltje Saly
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.805

Abstract

The position of the judiciary as the last place to seek justice has a very important role in the way of solving a case or problem through mediation peace. The first appearance of a mediation process was in 1970 in California where another name is usually Alternative Dispute Resolution (ADR) which was only practiced thoroughly in 1979. The purpose of writing is so that readers will understand the existence of mediation law with protection by means of criminal acts light through mediation, research methods that use the, journal writing with normative legal research methods. Approach to normative juridical means an approach using literature, doctrine, and document studies that have been made by the opinion of experts. In handling criminal acts, mediation can be an effective and useful alternative in cases of minor crimes.
Legal Protection of a Notary Against the Crime of Falsification of Information in an Authentic Deed According to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary Roland Nofenick; Gavriele Liberty; Deco Hosenio; Clarissa Mayella; Shavira Ardita; Jeane Neltje Saly
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.798

Abstract

Notary is a public official appointed by the government to carry out the task of making authentic deeds or other legal actions in accordance with applicable statutory provisions. The functions of a notary vary depending on the legal system in each country. In some cases where documents notarized by a notary contain false or fraudulent information, the notary may be subject to legal sanctions. Law Number 2 of 2014 concerning the Office of a Notary indeed regulates the duties of a notary in certifying detailed documents provided by clients, as stated in Article 16 paragraph (1) letter (f). Notary Honorary Council (MKN) is an institution established under UUJN and has a role in carrying out ethical oversight of notaries. However, MKN is not an institution that provides direct legal protection in criminal cases. MKN's duties are more focused on the ethical and disciplined aspects of the notary profession. This research uses a normative legal approach and departs from a void of norms, the aim of the research can be to identify and analyze the legal protection available to notaries in contexts where there are no specific provisions regarding the matter. The results of the study show that there is legal protection for notaries, namely stated in article 66 paragraph (1) UUJN by establishing a new legal protection institution for Notaries, namely MKN, law enforcers when summoning them must ask permission from the Notary Honorary Council.
Implementation of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2019 concerning the Resolution of Disharmony of Laws and Regulations through Mediation Against the Examination of Laws and Regulations in Indonesia Tundjung Herning Sitabuana; Jeane Neltje Saly; Rasji Rasji; Nada Dwi Azhari
JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.778

Abstract

The disharmony of legislation occurs because of the existing of the selfishness at ministry/institution sector in the planning process the creation of law. The hierarchy of legislation aims to determine its own degrees in order to create the harmonic legislation system. In fact, the contradiction inter legislation still becomes one of the legal issues in Indonesia which never been closed. The other problems are many dispute resolutions of legislation not infrequently a rule under the legislation whom it must be sourced from. The existence of the regulation from Ministry of Law and Human Rights No. 2 in 2019 about the disharmony resolution of legislation is assumed as a change effort in seeking an alternative resolution out of the court if the norm conflicts happen inter legislation. This mediation comes out as an answer because of not satisfaction with dispute resolution in court that takes a long time, needs much money the decision which is resulted by the court often make dissatisfaction for the parties. They cause a case, namely how is the authority of the Ministry of Law and Human Rights in resolving the disharmony of legislation through mediation based on its legislation? The method which is used in this research is normative legal. The result shows that the mediation gives new hopes for new institutions in resolving a dispute of legislation in Indonesia. However; the delegation of ministerial regulation should be given some clear limitations to avoid overlapping rules, so it doesn’t bring confusion in its implementation. 
Kajian Hukum Terhadap Pelaggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Frangky Jonatan; Natashya Natashya; Cindy Laurencia; Edward Jonathan; Gabriel Yericho Damanik; Jeane Neltje Saly
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 17 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8307166

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat, pentingnya kedisiplinan dan professionalitas dalam menjalankan tugas menjadi kunci utama dalam menjaga nama baik advokat, yang menjadi permasalahan dalam bagaimana kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat dan bagaimana efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik advokat. Dalam artikel ini pula dijelaskan mengenai contoh kasus dan juga penyelesaiannya, sehingga diharapkan pembaca dapat menerima informasi yang dituangkan oleh penulis di dalam artikel ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan jenis penelitian normatif berpatok pada kajian pustaka dalam mencari sumber dan informasi khusus dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penulis, tujuannya agar dapat teranalisis sebuah aturan yang berlaku secara sistematis dan objektif terkhusus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada pencariannya penulis menemukan bahwa diperlukannya perbaikan secara sistematis terhadap mekanisme penegakan hukum, prosedur pemeriksaan, dan perlindungan hak bagi seorang advokat.
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Co-Authors Agnes Sri Fortuna Nainggolan Angeline Wellvy Santoso Aufa Fakhrana Rizky Aurelia Jessica Mavelynn Brandon Christoper Kantong Caroline Tresnoputri Cherlyne Baby Florencia Cherya Metriska Christian Bellarminus Fradinata Cindy Laurencia Clarissa Mayella Darren Patrick Fortino Deco Hosenio Dicki Candra Ambarita Edward Jonathan Eileen Carsnelly Ermita Ekalia Fatima Azzahra Fico Acchedya Wijaya Frangky Jonatan Gabriel Yericho Damanik Gavriele Liberty Grace Mercy Dina Manoppo Hafidz Indra Pratama Helen Setia Budi Indri Elena Suni Indy Kanaishia Irene Mariboto Sitanggang Irwandhy Idrus Ivana Trixie Jedyzha Azzariel Priliska Jennifer Claudia Jessica Chandra Jessica Zelma Adriela Joshua Anggie Bobby Kaniko Dyon Kayla Zendy Alfanny Hayfa Khanifa Fauziah Lenny Sriwijaya Lisentia Putri Lubna Tabriz Sulthanah Margaretha Putri Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga Maximillian Ivander Kiyoshi Muhammad Faidhil Iman Muhammad Lutfi Pratama Nada Dwi Azhari Nadiaintanceria Nadiaintanceria Natashya Natashya Noel Sinurat Nurijlal Hafizh Syah Pricillia Imanuela Puja Ayu Purwanti Rasji Reva Naira Roland Nofenick Shahrazad Elmaniz Shavira Ardita Shelly Adisti Setiawati Sthasia Lintong Syafira Aulia Deswita Tanjung Pamungkas Tiffany Setiawaty Tundjung Herning Sitabuana Vanessa Wijaya Vaudy Starworld Vennia Neshya Rusli Zildjian Aditya Muda