Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Biaya Ganti Kerugian oleh the Boeing Company Terhadap para Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Terhadap Keluarga Korban Dalam Peristiwa Kecelakaan Pesawat Lion Air JT610) Columbanus Priaardanto; Lewiandy
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5428

Abstrak Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak produsen pesawat udara akibat kecacatan produk yaitu The Boeing Company menjadi terkendala akibat pengiriman dana ganti kerugian tersebut yang terhambat, keterlambatan ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pengiriman uang dan dana yang berasal dari luar negeri dan bagaimana tata cara dan proses yang umumnya dilakukan dalam pengiriman dana ke dalam negeri, maka dalam hal pemberian ganti kerugian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, yang kemudian diikuti dengan prosedur dari pengiriman dan penerimaan uang dari dan kepada bank luar negeri adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022 , proses awal dilaksanakannya pengiriman dana ini adalah dimulai dengan verifikasi dan pengajuan oleh Remitting Bank dan diakhiri dengan penerimaan oleh Correspondent Bank, dalam pengiriman uang dari luar negeri maka terdapat proses screening yang menjadi salah satu faktor keterlambatan penerimaan uang dari luar negeri, Screening dimaksudkan sebagai upaya pencegahan apabila terdapat dugaan suatu uang berasal dari tindak pidana. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Diharapkan lembaga negara dan bank swasta di Indonesia dapat meningkatkan kualitas agar proses terjadinya transfer dana dari luar negeri dapat diminimalisir resiko keterlambatannya terutama kepada para keluarga korban kecelakaan pesawat yang hendak menerima dana ganti kerugian. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kecelakaan Pesawat, Keterlambatan

LEGAL LANDSCAPE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND LAND REGISTRATION IN INDONESIA Evan Tjoa Putra; Lewiandy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 9 (2024): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Blockchain technology provides exceptional potential for the elimination of the inefficiencies and vulnerabilities in the land registry system in Indonesia. This paper therefore examines the incorporation of blockchain in land registration by use of a legal analysis, while studying the current framework and pointing out key challenges such as data privacy, reliabilities of smart contract enforcement, and liability in decentralized systems. It underlines the need for legal reforms in the amendment of existing land laws and harmonization with information technology regulations such as the ITE Law and the Law on the Operation of Electronic Systems. However, effective implementation enforces regulatory frameworks that respond to the various complexities introduced by blockchain technology in an efficient manner, at the same time offering legal certainty and protection to all the parties involved. Indonesia can modernize the part of its processes related to land registration by applying blockchain, which at some point could reduce fraud and increase public trust in the land records system.

BIOETHICS DILEMMA TOWARDS THE PRACTICE OF EUTHANASIA FROM THE PERSPECTIVE OF LAW AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS Philip Anggra; Lewiandy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the bioethical dilemma regarding the practice of euthanasia, focusing on the perspectives of law and international human rights. The study aims to answer how the discipline of bioethics views the practice of euthanasia in the context of international human rights and how the dilemma between patient autonomy and the principles of non-maleficence and beneficence is addressed within euthanasia legal policies. This research uses normative and descriptive analysis to reveal the ethical and legal implications of euthanasia, and presents policy recommendations to strengthen the protection of patient rights and medical ethics.

The Incompatibility of the European Union Deforestation Regulation with Trade Liberalization Anthonio Bimo Raditya; Lewiandy
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/baexkk78

The European Union Deforestation Regulation (EUDR) is an environmental policy aimed at ensuring that agricultural and forestry commodities entering the European market are free from deforestation practices. While designed to support global sustainability, its implementation poses significant challenges for developing countries, particularly Indonesia, which heavily relies on exports of commodities such as palm oil, rubber, coffee, and cocoa. This study aims to analyze the implications of EUDR on international trade relations and its compatibility with the fundamental principles of the World Trade Organization (WTO), including most-favoured nation, national treatment, and trade liberalization. Using a qualitative normative approach, this research examines relevant legal frameworks, policy documents, and secondary data. The findings indicate that EUDR imposes complex administrative requirements, such as geolocation verification, supply chain traceability, and comprehensive due diligence, which disproportionately burden smallholders and medium-scale enterprises. Furthermore, the regulation potentially reflects elements of green protectionism, creating trade distortions and reducing the competitiveness of Indonesian commodities in the global market. In conclusion, while EUDR promotes environmental sustainability, it may conflict with fair trade principles and hinder market access for developing countries. Therefore, it is recommended that policymakers strengthen domestic readiness, enhance support for smallholders, and pursue diplomatic engagement to ensure fair and balanced trade practices.

Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Biaya Ganti Kerugian oleh the Boeing Company Terhadap para Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Terhadap Keluarga Korban Dalam Peristiwa Kecelakaan Pesawat Lion Air JT610) Columbanus Priaardanto; Lewiandy
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5428

Abstrak Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak produsen pesawat udara akibat kecacatan produk yaitu The Boeing Company menjadi terkendala akibat pengiriman dana ganti kerugian tersebut yang terhambat, keterlambatan ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pengiriman uang dan dana yang berasal dari luar negeri dan bagaimana tata cara dan proses yang umumnya dilakukan dalam pengiriman dana ke dalam negeri, maka dalam hal pemberian ganti kerugian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, yang kemudian diikuti dengan prosedur dari pengiriman dan penerimaan uang dari dan kepada bank luar negeri adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022 , proses awal dilaksanakannya pengiriman dana ini adalah dimulai dengan verifikasi dan pengajuan oleh Remitting Bank dan diakhiri dengan penerimaan oleh Correspondent Bank, dalam pengiriman uang dari luar negeri maka terdapat proses screening yang menjadi salah satu faktor keterlambatan penerimaan uang dari luar negeri, Screening dimaksudkan sebagai upaya pencegahan apabila terdapat dugaan suatu uang berasal dari tindak pidana. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Diharapkan lembaga negara dan bank swasta di Indonesia dapat meningkatkan kualitas agar proses terjadinya transfer dana dari luar negeri dapat diminimalisir resiko keterlambatannya terutama kepada para keluarga korban kecelakaan pesawat yang hendak menerima dana ganti kerugian. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kecelakaan Pesawat, Keterlambatan

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search