Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Philosophy (JLP)
Muhajiin Muhajirin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Luwu Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Muh. Rinaldy Bima; Muhajiin Muhajirin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.591 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.974

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pada Pemilu Tahun 2019 Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 91 TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sedangkan pada Pemilihan 2020 terjadi PSU di 1 (Satu) TPS di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 (dua) TPS pada Pemilihan Tahun 2018. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mencolok pada Pasal 372 dan Pasal 112 terkait syarat dilaksanakannya PSU. The research objective is to analyze the difference in the comparison of re-voting in Article 372 which regulates re-voting in General Elections with Article 112 which regulates re-voting in Regional Head Elections. This study uses a normative approach. The results of the study indicate that in the 2019 General Election there were 91 TPS in South Sulawesi Province which were spread over 9 (Nine) Regencies/Cities throughout South Sulawesi, while in the 2020 Election there were PSUs in 1 (One) TPS in Pangkajene Regency, Sulawesi Province. South and 2 (two) TPS in the 2018 Election. In this case there are some striking differences in Article 372 and Article 112 regarding the conditions for the implementation of the PSU.
Co-Authors Muhammad Rinaldy Bima