Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.635

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Awang Long Law Review SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal La Sociale Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Advances in Community Services Research SASI

Muhammad Rinaldy Bima

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 1036340

Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Andi Mutmainnah; Ma'ruf Hafidz; Mu. Rinaldy Bima
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang27

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes

Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng A. Sudarman Kantao; Azwad Rachmat Hambali; Muh. Rinaldy Bima
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.

Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Rinaldy Bima; Muhammad Kamal; Hardianto Djanggih
Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p03

Artikel ini menganalisis legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus permasalahan pada hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, namun harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 79 ayat (3), Pasal 199, dan Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya berbagai upaya penguatan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga yang independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, mengingat keberadaan KPK sangat penting bagi Negara Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi.

Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Muhammad Rinaldy Bima
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Corruption is a special crime that has a negative impact on the survival of the nation and the state. corruption can occur everywhere / all levels. From this description, this study aims to analyze the verdicts of the Makassar District Court judges in cases of corruption. The problems that arise in this study are: What is the judge's verdict against the occurrence of criminal acts of corruption. The method used in this study is a normative legal research method by analyzing data descriptively-quantitatively. The results showed, first, the verdict was a very significant influence on the rampant cases of criminal acts of corruption, corruption cases increased from year to year. secondly, the judge's verdict in the case of corruption is strongly influenced by the demands of the prosecutor. Prosecutors 'demands and judges' verdicts are very low, so they do not provide a deterrent effect for perpetrators of corruption. This illustrates that the judge has not fully applied the punishment to the perpetrators of corruption in order to give a deterrent effect, because there are still many judicial verdicts that are lower than the demands of the public prosecutor. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. korupsi dapat terjadi dimana-mana/semua level. Dari uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang vonis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah vonis hakim terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif dengan menganalisis data secara deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, vonis hakim sangat berpengaruh signifikan terhadap maraknya kasus tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. kedua, vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi, sangat dipengaruhi oleh tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa dan vonis hakim sangat rendah, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa hakim belum sepenuhnya dalam menerapkan penghukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberi efek jera, karena masih banyak terdapatnya vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

IMPLEMENTATION OF STATE OF EMERGENCY WITHIN THE CONSTITUTIONAL LAW SYSTEM IN INDONESIA Muhammad Rinaldy Bima
Diponegoro Law Review Vol 4, No 1 (2019): Diponegoro Law Review April 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

This research aims at analyzing the state governance practice which frequently and extraordinarily takes place when governing the state administration, in which the common legal system is unable to accommodate the people's interests. Self-governance is highly necessary that the state function may effectively run independently as the state organ by ensuring respect and compliance of right guaranteed by the state 1945 constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) as the highest legal document in governing the state. The legal equipment should be able to anticipate various possibilities of emergency conditions to ensure the sustainability of state life

Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Muhammad Rinaldy Bima
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Permasalahan yang timbul adalah, Pertama, Bagaimanakah tolok ukur hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan bagaimanakah implikasi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual aproach) dan pendekatan historis (historical aproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tolok ukur hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu: adanya ancarnan yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Implikasi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang secara substansi bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dengan Undang-Undang, dimana di dalamnya juga mengatur tentang implikasi hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dicabut.

Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Muhammad Rinaldy Bima; Muhammad Kamal; Hardianto Djanggih
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Publisher : University of Islam Malang

The problem of village fund management in 2015 and until 2018, the budget of village funds from the central government to South Sulawesi has reached a total of Rp.5.7 trillion spread over 2,255 villages. With that much budget, it should be a trigger for the performance of village officials to increase development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law. But in its development, the abundant village funds were prone to be misused. Based on ICW monitoring since from 2015 to 2018, cases of corruption in village funds have increased from year to year and there have been at least 181 cases of corruption in village funds with 184 suspects of corruption and a loss of Rp. 40.6 billion. Increasing abuse of village funds has also occurred in South Sulawesi, namely 22 cases have been recorded with state losses of 3.4 billion, so it is deemed necessary to take efforts through preemptive and preventive patterns so that misuse of village funds is not repeated in various regions, particularly in Baji Mangngai Village, Mandai District, Maros Regency. we make a legal study, as it is believed that jurisprudence ha dir in an effort to provide legal problem solving.

Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum Nur Yusriyyah Bakhtiar; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules

Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak Sary Zettira Shyafril; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis penerapan penyanderaan (gijzeling) dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Kanwil DJP Sulselbartra telah melaksanakan penyanderaan (gijzeling) di beberapa KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Sulselbartra dan upaya tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan penerimaan pajak namun masih belum optimal disebabkan terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyanderaan (gijzeling) sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Sulselbartra diantaranya berupa kurangnya sumber daya manusia, sangat terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan penyanderaan (gijzeling), kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah serta tidak kooperatif dan proses yang masih panjang dikarenakan harus berkordinasi dengan instansi pemerintahan terkait untuk menitipkan penanggung pajak yang disandera. The research objective to analyze the application of hostage taking (gijzeling) in an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South, West and Southeast Sulawesi and what factors influence it. The type of research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the Regional Office of DJP Sulselbartra has carried out hostage-taking (gijzeling) in several KPP Pratama in the Regional Office of DJP Sulselbartra and these efforts have a significant impact on increasing tax revenues but are still not optimal because there are factors that become obstacles in taking hostage (gijzeling) as an effort to optimize tax revenue at the Regional Office of DJP Sulselbartra including a lack of human resources, very limited budget in the implementation of hostage taking (gijzeling), taxpayer awareness is still very low and uncooperative and the process is still long due to having to coordinate with relevant government agencies to entrust hostage tax bearer.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sitti Arkanul Pascahyati Rahim; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya. Dalam Putusan Nomor : 391/PID.B/LH/2019/PN.CKR an. Terpidana PT. Gunung Garuda, Majelis Hakim menggunakan Doktrin Strict Liability dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana dalam putusan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi tidak menghilangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan. The research objective is to analyze criminal liability against corporations that commit environmental crimes and judge considerations in proving criminal liability against corporations that commit environmental crimes in the Cikarang District Court Decision Number: 391 / Pid.B / LH / 2019 / PNCkr. This research is a normative-empirical legal research. From the research conducted, it is known that criminal liability against corporations that commit environmental crimes can be carried out based on the doctrine of corporate responsibility, namely: the doctrine of identification, vicarious liability, and strict liability, as well as regulating criminal liability for business entities as corporations together with their management. In Decision Number: 391 / PID.B / LH / 2019 / PN.CKR an. The convicted PT. Gunung Garuda, the Panel of Judges used the Strict Liability Doctrine with reference to Perma 13/2016 where in the decision, there were mistakes made by the management so that accountability to the corporation did not eliminate any mistakes made by the management who committed.

Co-Authors A Wari Andani A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Sudarman Kantao Aan Aswari Abbas, Ilham Abd Rahman Abdul Qahar Abdul Rahman Ade Savirah Mahmud Adri Eddyanto Pontoh Amar Bachti Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Mutmainnah Andi Risma Andi Risma Ardianto Ardianto Arifyansyah Nur Aswari, Aan Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Buana, Andika Prawira Dhermawan, Dhiky Eka Eman Rosi Firabi AS, Rayhanah Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasbuddin Khalid Imran Eka Saputra Jacob, John Tumba Jefrianto Jefrianto La Ode Husen Lauddin Marsuni Lusy Fradina Ma'ruf Hafidz Medina Medina Muhajiin Muhajirin Muhammad Elis Winandar Muhammad Kamal Muhammad Kamal Muhammad Rizhal Djunu Mulyati Pawennei Namira Aryani Nashihah, Indah Ismy Nur Fadillah Juanda Putri Juanda Nur Yusriyyah Bakhtiar Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rahmat Rahadi Ramadhani, Rezky Aulia Rasyid, Zulfa Rismana Ridwan R, Muhammad Risdesenta Gafaldi Sahar Riska Musdarniati Riskamusdarniati Riskamusdarniati Rizki Ramadani Salim Basamalah Salle, Salle Salmawati Salmawati Saraswathi, Debby Cahya Ainun Sary Zettira Shyafril Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sutiawati Sutiawati Syahruddin Nawi Tahwin Alamsyah Thalib, Hambali Yusril Mahendra

Title

Found 53 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 53 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 53 Documents
Search