Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KAUSALITAS DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH Faisal Ahmad Ferdian Syah; Fatimah Azzahra; Mukhsin Achmad
At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol. 5 No. 3 (2023): Ahwal Syakhsiyah, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/tullab.vol5.iss3.art7

Abstract

Problematika dispensasi nikah menjadi sebuah problematika yang kasusnya terus naik dari waktu ke waktu, khususnya di Ponorogo. Jumlah kasus yang bocor ke media sosial menjadikan kasus dispensasi di Ponorogo marak diperbincangkan. Disebutkan dalam data bahwa jumlah kasus pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus, tahun 2018 sebanyak 241, lalu tahun 2021 sebanyak 266 kasus. Namun daripada itu, kompleksitas problematika dispensasi nikah harus terus ditinjau ulang. Pertama, mengenai pentingnya pembatasan usia pernikahan dalam undang-undang, sedangkan Islam sendiri tidak membatasi hal tersebut. Kemudian tentang perubahan undang-undang yang mengatur pembatasan usia tersebut, dimana terdapat peningkatan usia minimal dan penyetaraan usia pernikahan calon pasangan. Kedua, mengenai perincian ‘alasan mendesak’ pengajuan dispensasi nikah yang disebutkan dalam undang-undang. Generalisasi frasa ‘alasan mendesak’ ini memicu subyektivitas penilaian dalam pemberian dispensasi nikah, perbedaan interpretasi hukum, konsistensi regional atau local, serta kebijakan yang bertentangan. Untuk itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah akan dikaji ulang. Ketiga, mengenai implikasi diberikannya dispensasi nikah setelah pertimbangan hakim. Semua problematika itu kemudian ditinjau dalam Maqashid asy-Syariah Al-Syathibi, dimana terdapat sisi dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa pemberian dispensasi nikah oleh hakim sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, serta memerhatikan maslahah dan mafsadat. Namun lebih jauh, penulis menganjurkan ‘alasan mendesak’ yang disebutkan oleh undang-undang harus segera diperinci, guna menekan angka dispensasi nikah dan menghindari problematika yang telah disebutkan
Prayer Practices of International Students at Islamic University of Indonesia: A Comparative Madhhab Study Muhamad Syarif Hidayatulloh; Faisal Ahmad Ferdian Syah; Davud Soylu
Potret Pemikiran Vol 29, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v29i1.3764

Abstract

This study explores the diversity of salat (ritual prayer) practices among international students at the Islamic University of Indonesia (UII) who come from various Islamic legal madhahib (madhahib, madhahib of Islamic jurisprudence). These differing practices, particularly in salat al-farḍ (obligatory prayers), often raise questions among local students within a predominantly Syafi’i jurisprudential environment. The research aims to examine how international students perform salat and whether they adopt inclusive or exclusive attitudes in responding to local religious norms. Employing a qualitative approach grounded in Bhikhu Parekh’s theory of multiculturalism and comparative Islamic jurisprudence, this study draws on coordination with UII’s Office of International Affairs, closed and open interviews, observations, literature reviews, and Focus Group Discussions (FGDs). Data was analyzed through processes of reduction and interpretive analysis. The findings reveal significant variations in prayer practices, including the recitation of Surat al-Fatiḥah (the Opening Chapter of the Qur’an)—particularly the basmalah (the phrase “In the name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate”)—hand positioning, the practice of qunut (a supplicatory prayer), and attitudes toward additional movements during prayer. Theoretically, this study extends comparative madhhab jurisprudence by situating lived ritual differences within a multiculturalism framework, thereby conceptualizing jurisprudential diversity not merely as a practical accommodation, but as a normative foundation for religious inclusivity in contemporary Muslim academic settings.