Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Pemuliaan Hukum
Fitri Wahyuni
Universitas Islam Nusantara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Status Kepemilikan Tanah Yang Melebihi Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Hak Milik Non Pertanian Fitri Wahyuni
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.667 KB) | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1025

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat tinggal dan ruang guna melakukan berbagai kegiatan. Kondisi dan tersedianya tanah yang tidak seimbang terus berlanjut dan akan menimbulkan masalah dalam penggunaan tanah, antara lain: berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah pemukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya. Salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan pembatasan terhadap status kepemilikan tanah namun kenyataan masih dijumpai pemilik tanah yang melebihi batas maksimum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan hak milik atas tanah non pertanian di wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat melebihi batas kepemilikan dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka penertiban terhadap kepemilikan tanah non pertanian yang melebihi batas. 
Problematika Penerapan Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Fitri Wahyuni
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.798 KB) | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1021

Abstract

Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Bagaimana Penerapan dan Pelaksanaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari 1 (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan kendala-kendala dan faktor serta solusi yang mengakibatkan  pelaksanaan Pajak Progresif tidak dapat memaksimalkan penerimaan dari Wajib Pajak? Pelaksanaan pungutan biaya progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) berlaku perhitungan yaitu : terhadap kepemilikan Pertama 1,75%, Kedua 2,25%, Ketiga 3,75%, Keempat 3,25%,  Kelima 3,75% Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Hambatannya, terjadi perlawanan yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif, serta sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya. 
PAJAK KARBON SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: TELAAH KRITIS DAN PROSPEK DI INDONESIA Wahyuni, Fitri
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i2.906

Abstract

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di era modern, dengan dampak yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dalam konteks ini, pajak karbon muncul sebagai instrumen kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak karbon sebagai instrumen kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan dari berbagai studi dan penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengolahan data melibatkan analisis kritis dan sintesis temuan untuk menghasilkan wawasan baru. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai alat mitigasi perubahan iklim di Indonesia, dengan kemampuannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Implementasi pajak karbon dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi rendah karbon, serta pengembangan pasar karbon domestik. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, termasuk hambatan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan dinamika politik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Secara keseluruhan, pajak karbon dapat berkontribusi penting terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors