Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Handoko; Suci Megawati; Firre An Suprapto
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/isihumor.v4i3.1839

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan kapasitas sesuai kebutuhan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building Pemerintah Desa Leran belum berjalan optimal pada dimensi sumber daya manusia, organisasi, dan kelembagaan. Pada dimensi sumber daya manusia masih ditemukan rendahnya kompetensi aparatur, keterbatasan pelatihan, dan rendahnya disiplin kerja. Pada dimensi organisasi terdapat rangkap jabatan, ketidakseimbangan beban kerja, serta koordinasi dan kepemimpinan yang belum efektif. Sementara itu, pada dimensi kelembagaan, implementasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam mewujudkan good governance belum terlaksana secara optimal. Faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas meliputi kompetensi aparatur, kepemimpinan, koordinasi organisasi, partisipasi masyarakat, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan tugas pokok dan fungsi, peningkatan literasi digital, serta penerapan sistem absensi digital sebagai strategi penguatan kapasitas aparatur desa.               
Penanganan Kekerasan dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya Titis Dewi Cahyani; Suci Megawati; Tjitjik Rahayu; Ahmad Nizar Hilmi
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 4, No 7 (2026): August 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21681138

Abstract

Cases of violence against children in the City of Surabaya continue to occur despite the city's achievement of the Main Category Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) designation and its international recognition by UNICEF. This condition indicates that the implementation of the Child-Friendly City policy, particularly in addressing violence against children, still requires greater attention and strengthening. This study aims to describe the handling of child violence within the implementation of the Child-Friendly City policy in Surabaya. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis of policy implementation was based on George C. Edward IIIs policy implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy has been implemented relatively well through cross-sectoral coordination, public outreach and socialization programs, the utilization of the SIAP PPAK information system, and the support of standard operating procedures (SOPs) and inter-agency collaboration. However, several challenges remain, including a shortage of psychologists and counselors, the uneven distribution of PUSPAGA facilitators, and the suboptimal use of digital media. Therefore, strengthening human resources, expanding service coverage, and optimizing information systems are necessary to improve the effectiveness of efforts to address violence against children in the City of Surabaya.