Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara
Ratna Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN KOLABORATIF PADA PROGRAM BERSIH NARKOBA (DESA BERSINAR) DI KABUPATEN BALANGAN Ratna Sari
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Program Bersih Narkoba yang dilakukan dalam model kolaborasi antara pemerintah daerah di tingkatan Desa/ Kelurahan dengan Badan Narkotika Nasional di Tingkat Kabupaten (BNNK), Kepolisian, dan Unsur Masyarakat lainnya. Penelitian yang mengambil pilot program di beberapa Desa di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dari sumber yang kredibel dan literasi (dokumen) dari media massa, dan selanjutnya dilakukan interpretasi sebagai teknik analisis data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bersih Narkoba di desa-desa di Kabupaten Balangan belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dilihat dari proses kolaborasi antara pihak BNNK dengan unsur masyarakat serta perangkat daerah belum berjalan secara rutin, dan terlibat langsung secara nyata dalam program penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Kendala yang memberikan dampak kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penaggulangan dan pemberantasan narkoba dalam program Desa Bersinar meskipun telah didukung oleh Peraturan Daerah (PERKAB) Balangan Nomor 11 Tahun 2021, namun secara eksisting kurang dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber daya manusia dari unsur pemerintah maupun dari BNNK, serta sikap masyarakat yang cenderung apatis.
IMPLEMEMTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI PRODUK HALALPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Siti Rahmah; Ramona Handayani; Ratna Sari
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2246

Abstract

Kebijakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memperluas jaminan kehalalan produk sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha kecil. Namun demikian, capaian kepemilikan sertifikat halal di banyak daerah masih jauh dari target, termasuk di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tempat baru enam dari 145 UMKM yang terdaftar memiliki sertifikat halal. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan enam variabel implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi dan wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive, dilengkapi dokumentasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan terimplementasi dengan baik pada hampir seluruh variabel, kecuali pada aspek kerja sama kelembagaan antara Kantor Urusan Agama, pendamping produk halal, dan aparat desa yang relatif berjalan baik. Hambatan utama meliputi rumitnya persyaratan administratif, terbatasnya jumlah pendamping halal yang hanya satu orang untuk 11 desa dan satu kelurahan, minimnya sosialisasi berkelanjutan, serta persepsi keliru sebagian pelaku UMKM bahwa penggunaan bahan halal semata sudah cukup tanpa sertifikat resmi. Faktor pendukung utama adalah pembiayaan sertifikasi yang gratis dan koordinasi lintas pihak yang sudah terbangun. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi halal berbasis UMKM tidak cukup ditopang oleh insentif fiskal, tetapi memerlukan penguatan kapasitas pendampingan dan komunikasi kebijakan yang berkelanjutan
Co-Authors Ramona Handayani Siti Rahmah