Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Renita Zulianty
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan Imelda Martinelli; Fricila Anggitha Sugiawan; Renita Zulianty
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1306

Abstract

Indonesia menghadapi tantangan dalam era digital yang terus berkembang karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diberlakukan sejak tahun 2008, untuk mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi hak privasi individu. UU ITE mengatur banyak aspek teknologi informasi, seperti hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan tindakan kriminal di dunia maya. Namun, undang-undang ITE telah menimbulkan kontroversi karena ketentuannya yang tampak tidak jelas, yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berbicara. Hak privasi di era modern mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penggunaan dan pengawasan yang tidak sah. Setelah ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu. Kerangka hukum di era digital sangat dipengaruhi oleh konsep filosofi hukum Roscoe Pound, termasuk konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan dan hak-hak individu yang harus dilindungi adalah penyesuaian UU ITE dengan prinsip-prinsip ini. Rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum termasuk pengawasan yang jelas, klarifikasi ketentuan ITE yang ambigu, dan perubahan untuk menerima kemajuan teknologi. Masyarakat harus lebih menyadari hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Filosofi hukum memberikan landasan teoritis yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum, memengaruhi pengambilan keputusan hukum, dan membantu mencapai keseimbangan antara hukum dan hak asasi manusia. Ini berdampak pada cara hukum digunakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik hukum.
Analyzing the Implications of Living Law in the Draft Criminal Law Substance Based on Case Studies of Indigenous Peoples in Indonesia Renita Zulianty; Andre Kurniawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.856

Abstract

In carrying out policies to formalize customary law in the RKUHP it is not a solution in an essential settlement to humanize citizens in indigenous peoples. But especially in an effort to provide mapping and identification of social substance with adat that is rolling in Indonesia and it is not an easy matter to identify identities within indigenous peoples and their laws are also not single and uniform in developments and changes in law and there are people who cannot be detained. The purpose of this research article is the implications of living law on the draft criminal law substance based on case studies of indigenous peoples in Indonesia. So the results and research can be obtained. Law enforcement institutions in the criminal justice system have responded very well to the practices of peaceful resolution mechanisms in criminal cases such as forgiveness and peace agreements that often occur in society. These institutions, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia have accommodated the mechanism for peace between victims and perpetrators with a restorative justice approach, namely formulated in the internal regulations of each institution.
Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan Imelda Martinelli; Fricila Anggitha Sugiawan; Renita Zulianty
JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol. 2 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jamparing.v2i2.2922

Abstract

Globalisasi membuat banyak sekali dampak kepada setiap sektor kehidupan,salah satunya terhadap sektor keuangan. Pinjaman online sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum karena sistemnya yang sangat efisien.peranan kontrak perjanjian dalam pinjaman online juga dilakukan online (E-Contract) yang disetujui oleh Debitur dengan E-Sign. Dalam hal ini, diperhatikan bagaimana perlindungan hukum mengenai system E-Sign itu dilakukan dan keabsahannya dalam E-Contract yang berisikan klausa-klausa baku perjanjian dalam system pinjaman online yang dilakukan.
Co-Authors Andre Kurniawan Fricila Anggitha Sugiawan Imelda Martinelli