Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PEMERITAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM MENUJU KEBUTUHAN HIDUP LAYAK BAGI PEKERJA DI JAWA TENGAH Dr. Mashari ,SH,MHum
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Pengupahan sebagaimana diatur pada pasal 88 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapannya pemerintah melibatkan para pekerja /buruh melalui Serikat Pekerja/Buruh dan Pengusaha Melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Penetapan upah minimum seyogianya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidupyang layak. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan Upah minimum untuk memberikan perlindungan bagi pekerja /buruh dengan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan, sehingga mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja /buruh dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan terjamin. Upah Minimum merupakan “Jaring Pengaman” yaitu ditentukan hanya untuk pekerja/buruh yang bekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ketentuan inin menuntut di berikannya upah yang lebih besar dari pada Upah Minimum bagi para pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU Mashari Mashari
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

CONCEPT OF APPLICATION OF WORKERS 'CONSTITUTIONAL RIGHTS JUSTICE OUTSOURCING Mashari Mashari
UNTAG Law Review Vol 3, No 2 (2019): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Indonesia as a state of law, which in the implementation of state power is carried outunder the rule of law. The logical consequence, the entire system of administration of stateadministration must be based on the constitution.1 Every implementation of state or government power is always built by and based on the principles and provisions of the constitution.The Indonesian Constitution states that the human rights of all citizens must not beviolated and must be fulfilled. The provisions of Article 1 paragraph (1) of Law Number 39 of1999 concerning Human Rights, which basically says that human rights are rights that areinherent and inherent in every person as God's creatures. As rights inherent in every humanperson, human rights are gifts that must be respected, upheld, guaranteed and protected by thestate, law and government, for the glory and protection of human dignity.

THE MODEL OF OUTSOURCING WORK RELATIONSHIP IN GLOBALIZATION ERA OF LABOR MARKET BASED ON PANCASILA Mashari Mashari
UNTAG Law Review Vol 2, No 1 (2018): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The outsourcing relationship model in the globalization of the labor market based on Pancasila is still reaping controversy among workers and employers. The issue of outsourcing employment relationships in the globalization era of the labor market is a common need among workers, employers and governments. In the implementation of this outsourced employment relationships lead to inconsistency in the element of the employment relationship itself, because workers get orders from employers, whereas employment agreements are made between workers and the Worker Service Company. This inconsistency leads to industrial disputes between outsourced workers and employers. The concept of outsourcing work relations in the era of labor market globalization is a product of liberalism adopted by the Indonesian people when entrepreneurs feel overwhelmed by high labor costs and obliges to provide severance pay, rewards of employment and compensation as regulated in Law Number 13 2003. The implementation of work relations between workers, employers and the government must be in accordance with the souls contained in the precepts of Pancasila, meaning that all forms of behavior of all subjects involved in the process must be based on the noble values of Pancasila as a whole. Outsourcing employment relationship model in the era of labor market globalization based on Pancasila has not run as expected, there are still many problems in the unfinished work of outsourcing industry. The outsourcing work relationship based on Pancasila should make employers and workers no longer across but have the same goal to achieve profit.

Membangun Sistem Peradilan Hubungan Industrial Yang Berwibawa Mashari Mashari
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Membangun sistem peradilan hubungan industrial mempunyai banyak dimensi dan keterkaitannya dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga Pengadilan Hubungan Industrial adalah untuk penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang diakibatkan karena banyaknya kepentingan yang saling bertentangan. Permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ? (2) Bagaimana membangun sistem Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial yang berwibawa ? Metode peneitian yang digunakan adalah socio legal research, yaitu penelitian yang melihat fenomena hukum dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial kurang sesuai dengan konsep dan teori hukum yangberlaku pada umumnya. Konsep membangun sistem peradilan hubungan industrial yang berwibawa dimulai dengan perubahan secara kelembagaan terhadap sistem Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengdopsi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan memberikan kewenangan penuh kepada Yudikatif. Perubahan secara kelembagaan ini diperlukan penyempurnaan diantaranya: penyempurnaan sistem satu atap; mengembangkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel; rekruitmen Hakim; batas usia pensiun Hakim; Hakim Karier dan Non Karier; pentingnya pelembagaan eksaminasi putusan; dan perkuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Selain itu juga para Hakim harus memiliki integritas dan profesionalisme untuk terwujudnya keadilan hukum bagi para pencari keadilan, terutama kalangan pekerja. Masalah sensitivitas hakim Pengadilan Hubungan Industrial terhadap persoalan buruh sangat diperlukan untuk penciptaan kondisi dan dukungan semua pemangku kepentingan (stake holders), termasuk negara dalam memberikan perhatian kesejahteraan kepada para hakim.Kata kunci : Membangun Sistem, Peradilan Hubungan Industrial, Berwibawa

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Mashari Mashari
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The aim of Act No. 2 Year 2004 about conflict settlement of industrial settlement normatively is very noble to realize harmonious, dynamic, and fair industrial relation for optimal based on the values of Pancasila, also the need of arranging institution and mechanism of conflict settlement of industrial relation in fair non-litigation way. The model of conflict settlement of industrial relation in ideal non-litigation way through involvement from government as regulator in the field of employment for balancing the bargaining position between employee and employer in order to create non-litigation conflict setlement of industrial relation with social justice valuea as the base. Keywords: Conflict settlement of industrial relation in non-litigation way, Social Justice Abstrak Cita-cita Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif amatlah luhur untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan secara optimal berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya penyediaan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berkeadilan. Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang ideal melalui campur tangan pemerintah sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan untuk keseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, sehingga terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berbasis nilai keadilan sosial. Kata kunci: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi, Keadilan sosial

Penerapan Strategi Prediction Guide Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Peserta Didik Kelas X MIA SMA Negeri 12 Makassar Mashari Mashari
Jurnal Pendidikan Fisika Vol 5, No 3 (2017): PENDIDIKAN FISIKA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Jenis penelitian ini adalah Pra-Eksperimen yang dilaksanakan di SMA Negeri 12 Makassar, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar fisika melalui strategi pembelajaran Prediction Guide. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIA SMA Negeri 12 Makassar sebanyak 32 peserta didik yang terdiri dari 15 perempuan dan 17 laki-laki. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes awal dan tes akhir, lembar observasi, instrumen penelitian dibuat oleh penuis. Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata peserta didik pada pretes sebesar 10,97% dan berada pada kategori rendah, dengan standar deviasi 2,87 sedangkan pada posttes diperoleh skor rata-rata sebesar 16,96% berada pada kategori tinggi dengan standar deviasi 2,55. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapai hasil belajar peserta didik berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 70,00, di mana pada pretes dari 32 orang peserta didik terdapat 16 orang peserta didik atau 64% yang tuntas belajarnya dan terdapat 9 orang peserta didik atau 36% yang tidak tuntas belajarnya. Sedangkan pada posttes dari 25 peserta didik terdapat 19 orang atau 76% yang tuntas belajarnya dan terdapat 6 orang atau 24% yang tidak tuntas belajarnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya pembelajaran dengan strategi pembelajaran Prediction Guide pada peserta didik kelas X MIA SMA Negeri 12 Makassar maka hasil belajar Fisika dapat meningkat.Kata kunci: Strategi Prediction Guide, Hasil Belajar FisikaThe research is a Pre-Experiments conducted at SMAN 12 Makassar, this study aims to improve learning outcomes through learning strategies physics Prediction Guide.The subjects were the students of class X of SMAN 12 Makassar MIA total of 32 learners consisting of 15 women and 17 men. Data collection was performed using the initial test and final test, observation sheets, research instruments made by penuis. The data collected were analyzed using descriptive statistical analysis techniques. The results showed that the average score of students in the pretest of 10.97% and is at a low category, with a standard deviation of 2.87, while the posttest obtained an average score of 16.96% at the high category with a standard deviation of 2 , 55. This shows that it has achieved learning outcomes of students based on a minimum completeness criteria (KKM) established in schools, 70.00, where the pretest of 32 learners there are 16 people or 64% of students who completed the study and there were 9 participants or 36% of students who did not complete her studies. While on the posttest than 25 learners there are 19 people or 76% of the completed study and there are 6 people or 24% who did not complete her studies. From these results it can be concluded that with the implementation of learning with learning strategies Prediction Guidelearnerson MIA X class SMAN 12 Makassar then physics can increase learning outcomes.Keywords: Prediction Strategy Guide, Physical Learning Outco.

KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Bambang Budi Leksono; Agus Wibowo; Mashari Mashari
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5216

Tindak kekerasan rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang cukup penting untuk dicegah. Proses pencegahan dan penindakan dari kasus ini melibatkan peran serta aparatur negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta aparatur negara, dalam hal ini kepolisian, serta seluk beluk dalam penanganannya oleh kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan dalam rumah tangga merajalela, realitas menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat dijangkau oleh pihak berwenang. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang merahasiakan masalah ini, menganggapnya sebagai urusan pribadi. Stigma sosial terhadap korban dan rasa malu juga menjadi hambatan dalam melaporkan kekerasan. Faktor yang memperparah situasi adalah adanya perselingkuhan, yang dapat menciptakan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan tugas kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjadikan peran Kepolisian sangat penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan jalur hukum. Melalui mediasi penal, Kepolisian bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Pentingnya kewenangan penyelidik dan penyidik kepolisian juga ditekankan dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Prosesnya melibatkan penyelidikan, olah TKP, dan pemberkasan sebelum penyerahan kasus ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada Area Perkotaan Surana Mahendra Jati; Mashari Mashari
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i2.3

The problem currently faced is that the amount of green open space that must be provided by the government has not yet reached 30% of the city area. The problems are as follows: 1) What are the responsibilities of the Semarang City Government in fulfilling green open space in urban areas based on Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Regional Spatial Planning for 2011-2031 as amended by the Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2021? 2) What obstacles does the Semarang City Government face in fulfilling green open space in urban areas? 3) What solutions can the Semarang City Government implement to face obstacles in providing green open space in urban areas? This research uses a normative juridical approach (normative legal research). The data analysis used is a qualitative approach to secondary data as main data and primary data as supporting data. The research results show that the responsibility of the Semarang City Government in fulfilling green open space in urban areas is in accordance with the plan for the distribution of regional service facilities in each part of the city area (BWK). The obstacles faced by the Semarang City Government, namely: juridical obstacles, technical obstacles. Solutions that can be implemented by the Semarang City Government are: enforcing regulations with punishment regarding local building regulations, including the Basic Building Coefficient (KDB) for all buildings so that there is open space in each site which will be useful for planting trees or reforestation, propose an additional budget in the Expenditure Budget Activity Plan (RKAB) according to real needs as well as plans for additional city park development. The proposal for additions outside the routine budget is intended to maximize the implementation of medium and long term work programs. recruiting honorary/contract workers to help with the maintenance of existing city parks.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search