Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MAGISTRA Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Agus Wibowo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Program Pengembangan Kemampuan Soft Skills bagi Karangtaruna di Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Eko Nursanty; Agus Wibowo; Rahmad Purwanto; Putra Inter Perdana Waruwu
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v2i1.422

Abstract

Soft skills are non-technical skills that relate to how people operate, engage with coworkers, solve problems, and manage the task for which they are responsible. Soft skills are required for future leadership jobs and will influence their effectiveness in managing teams to execute diverse initiatives. Furthermore, the capacity to show attentiveness and empathy to clients indicates a dedication to solving problems or meeting their requirements. To strengthen the ability to work with others and positively impact one's profession, a soft skills development program was held for the community in Wonoplumbon Urban Village, Mijen Sub-district, Semarang City, and its stakeholders comprising of RW leaders. This activity aims to achieve one of the Sustainable Development Goals, namely that governments, workers' organizations, and employers all over the world work to improve workers' employability, place young people in decent productive jobs, and increase company productivity through higher quality and relevant training.
KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Bambang Budi Leksono; Agus Wibowo; Mashari Mashari
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5216

Abstract

Tindak kekerasan rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang cukup penting untuk dicegah. Proses pencegahan dan penindakan dari kasus ini melibatkan peran serta aparatur negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta aparatur negara, dalam hal ini kepolisian, serta seluk beluk dalam penanganannya oleh kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan dalam rumah tangga merajalela, realitas menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat dijangkau oleh pihak berwenang. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang merahasiakan masalah ini, menganggapnya sebagai urusan pribadi. Stigma sosial terhadap korban dan rasa malu juga menjadi hambatan dalam melaporkan kekerasan. Faktor yang memperparah situasi adalah adanya perselingkuhan, yang dapat menciptakan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan tugas kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjadikan peran Kepolisian sangat penting dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan jalur hukum. Melalui mediasi penal, Kepolisian bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Pentingnya kewenangan penyelidik dan penyidik kepolisian juga ditekankan dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Prosesnya melibatkan penyelidikan, olah TKP, dan pemberkasan sebelum penyerahan kasus ke kejaksaan untuk proses penuntutan. 
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian: Investigation of Violent Theft Crimes: A Police Policy Perspective Hamzah Mardiansyah; Kastubi; Agus Wibowo; Aribandi; Markus Suryoutomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7121

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan ini sangat bergantung pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan yang berkualitas dapat memastikan pelaku dibawa ke pengadilan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya kepolisian dalam menangani kasus curas sudah cukup baik, namun berbagai hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan masih menjadi tantangan yang signifikan dalam penyidikan kejahatan ini.
Peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana: The Role of the Central Java High Prosecutor's Office in Prosecuting Criminal Cases Kastubi; Agus Wibowo
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8428

Abstract

Kejaksaan sebagai unsur penegak hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teoritis hukum positif di Indonesia. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengelolaan Rekam Medis Elektronik Pasien Tuberkulosis Maida Kurniyati; Agus Wibowo
MAGISTRA Law Review Vol 7, No 02 (2026): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v7i02.7207

Abstract

Digital transformation in the healthcare sector has become an important part of health service reform in Indonesia through the implementation of Electronic Medical Records (EMR) under Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records. Although EMR improves the efficiency and integration of healthcare services, the digitalization of health data also creates risks to the protection of patients’ personal data, particularly for Tuberculosis (TB) patients who are vulnerable to stigma and discrimination if their medical information is disclosed. This research analyzes the implementation of personal data protection for TB patients in the management of EMR at Purbowangi Hospital based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. It uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, applying statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, documentation studies, and [interviews and field observation], then analyzed qualitatively through legal interpretation and descriptive analysis. The findings show that personal data protection for TB patients has been implemented through role-based access restrictions, user authentication, data encryption, audit trails, and electronic signatures. However, the implementation is not yet optimal due to limited information technology infrastructure, low digital literacy among healthcare workers, and insufficient harmonization between health regulations and personal data protection regulations. This study concludes that protecting TB patients’ personal data is essential not only for cybersecurity but also for protecting privacy rights, human dignity, and human rights in digital healthcare services.
Co-Authors Aribandi Bambang Budi Leksono Eko Nursanty Hamzah Mardiansyah Kastubi Maida Kurniyati Markus Suryoutomo Mashari Putra Inter Perdana Waruwu Rahmad Purwanto