Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian West Science Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Kharren Hadi
Universitas Pelita Harapan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPATK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Yuni Priskila Ginting; Erica Manuella Gunadi; Ester Natacha Londe; Hulia Laurellie Wijaya; Jennifer Laura; John Fisher Pandu Jawa Nio; Kharren Hadi; Novita Theodora Sanjaya
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i10.688

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. TPPU merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tindak pidana ganda (double criminality), kejahatan ini diawali dengan tindak pidana asal (predicate crime) dan dilanjutkan dengan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yaitu TPPU. Eksistensi dari UU No. 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU) digunakan sebagai  instrumen hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus TPPU. UU ini juga mengatur tentang keberadaan lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mencegah dan memberantas TPPU, yaitu PPATK. PPATK dalam melaksanakan tugasnya mengelola data dan informasi yang diperoleh, serta menganalisis hasil temuannya ke dalam Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun dalam hal pembuktian TPPU, LHA tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alasan satu dan lain hal.
Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yuni Priskila Ginting; Erica Manuella Gunadi; Ester Natacha Londe; Hulia Laurellie Wijaya; Jennifer Laura; John Fisher Pandu Jawa Nio; Kharren Hadi; Novita Theodora Sanjaya
Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i11.731

Abstract

Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal peralihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum waris sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam buku 2 (dua) tentang kebendaan atau van zaken. Pewarisan dalam hukum waris menurut KUH Perdata, umumnya dibagi kedalam dua sistem yaitu pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (ab intestato) dan kedua yakni pewarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair erfrecht). Dalam hal pembuktian hukum waris berdasarkan KUH Perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian terdiri dari lima macam yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk melihat bagaimana penerapan pembuktian dalam hukum waris di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan sumber data sekunder yang didapatkan.
Indonesia's Carbon Trading as a Decarbonization Effort in Achieving the Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Target Kharren Hadi; Jerry Shalmont
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.16181

Abstract

Carbon trading is one of the instruments in efforts to reduce emissions and encourage decarbonization. As a country with significant emissions, Indonesia contributes to global emissions reductions through carbon trading mechanisms conducted directly or through the Indonesia Carbon Market (IDXCarbon). However, carbon trading in Indonesia faces challenges such as lack of participation and issues that influence businesses decision to participate. This study aims to analyze the causes of low carbon trading in Indonesia and evaluate companies' efforts to reduce emissions, using empirical normative research methods, as well as qualitative data analysis with inductive methods. The results show that Indonesia's carbon trading is currently mandatory for the energy sector - power generation subsector, especially coal-fired power plants as the largest emission-contributing sector. While other sectors are still implementing carbon trading voluntarily. However, the obligation has not been followed by strict sanctions such as fines, but only administrative sanctions which are considered less effective. Therefore, there is a need for additional arrangements regarding fines. In addition, former President Joko Widodo's statement at the inauguration of IDXCarbon that Indonesia's carbon trading potential through the carbon exchange could reach Rp3,000 trillion has not been optimized, as evidenced by the low frequency of transactions and limited market participation. On the other hand, carbon trading has also not become the main choice for listed companies as a form of decarbonization, but only as an additional option to reduce their emissions.
Co-Authors Erica Manuella Gunadi Ester Natacha Londe Hulia Laurellie Wijaya Jennifer Laura John Fisher Pandu Jawa Nio Novita Theodora Sanjaya Shalmont, Jerry Yuni Priskila Ginting