Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Sabrina, Sarah
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia Sabrina, Sarah; Khalid, Khalid
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DRP. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian ini bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya tumpang tindih antara konsep negative legislator dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Konsep judicial restraint dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Merancang Lingkungan Kerja yang Baik: Meningkatkan Kinerja Melalui Tata Ruang Kantor yang Baik pada PT. Ebiz Prima Nusa Sabrina, Sarah; Dinah, Syafi'ah
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 3 (2024): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v1i3.2601

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya merancang lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui tata ruang kantor yang optimal, dengan studi kasus pada PT. Ebiz Prima Nusa. Artikel ini dimulai dengan pendahuluan tentang peran sumber daya manusia dan lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dilanjutkan dengan tinjauan teoritis mengenai konsep kantor, tata ruang kantor, dan kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Hasil diskusi menyoroti tentang jenis-jenis tata ruang kantor, penataan ruang kantor, serta kendala yang ditemui seperti kurangnya privasi untuk pimpinan, pencahayaan yang kurang, kabel terminal yang berantakan, dan gangguan suara dari luar di PT. Ebiz Prima Nusa. Kesimpulannya, merancang lingkungan kerja yang baik melalui tata ruang kantor yang optimal dapat meningkatkan kinerja karyawan.
Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia Sabrina, Sarah; Khalid, Khalid
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DRP. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian ini bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya tumpang tindih antara konsep negative legislator dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Konsep judicial restraint dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Penerapan Autonomous Weapon (Senjata Otonom) Berbasis Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) Berdasarkan Konvensi Den Haag : Penelitian Sabrina, Sarah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 2 Nomor 4 (April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v2i4.4132

Abstract

This study discusses legal protection for Batak Toba women subjected to patriarchal inheritance practices. The patrilineal system places men as the sole heirs, while women—especially daughters and widows—receive only limited rights before marriage. This practice contradicts the principle of equality guaranteed by the 1945 Constitution and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), ratified through Law No. 7 of 1984. The study aims to analyze the legal consequences of inheritance-based gender discrimination and identify forms of fair legal protection for women. A normative juridical approach is employed through literature review and field interviews. Findings reveal that discriminatory inheritance practices risk triggering agrarian conflicts and economic marginalization. Implementation of legal protection at the local level remains weak due to dominant customary norms and low public legal awareness. Therefore, harmonization between customary, national, and international law, along with community education, is needed to ensure gender justice and effective legal protection for Batak Toba women.
Co-Authors Dinah, Syafi'ah Khalid