Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.49
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MATICS : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Journal of Computer Science and Information Technology) Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Jurnal Akta Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Halu Oleo Law Review Nagari Law Review JSiI (Jurnal Sistem Informasi) Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review INTEK: Jurnal Penelitian Systemic: Information System and Informatics Journal Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Pagaruyuang Law Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Law Development Journal Tameh : Journal of Civil Engineering Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Teknik Mesin Sinergi Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities IIJSE Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Komputer (JUMISTIK) Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Khalid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Khalid, Khalid
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.63 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v3i1.6019

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara tidak dapat hanya dengan meratifikasi pengaturan yang mengatur hak-hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyahuti tuntutan globalisasi, namun yang terpenting kemudian adalah political will dan konsistensi menjalankan pasal-pasal tersebut dalam tataran perilaku berbangsa dan bernegara, dan ini tidak bisa dilepaskan keharusan adanya Lembaga Negara yang menjaga, menjalankan dan mengawal terwujudnya pengakuan, perlindungan dan penegakkan HAM tersebut. Perwujudan ini dapat diupayakan dengan melakukan harmonisasi dan penguatan kelembagaan HAM dalam konstitusi agar efektif dan independen.
Sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara (Systematic Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online) Syahputra, Akmaluddin; Khalid, Khalid
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.11525

Abstract

Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.
Kombinasi Metode AHP dan VIKOR Untuk Pemilihan Santri Berprestasi Fauzi, Mohammad; Ridwan, Mujib; Khalid, Khalid
MATICS Vol 12, No 1 (2020): MATICS
Publisher : Department of Informatics Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.737 KB) | DOI: 10.18860/mat.v12i1.8270

Abstract

Penelitian ini mencoba melakukan seleksi pemilihan santri berprestasi, yang nantinya akan direkomendasikan juga untuk mengikuti Program Beasiswa Santri Berprestasi, biasa disingkat PBSB. Sebelumnya di Pondok Pesantren Manbaul Hikam belum ada rekomendasi nama santri untuk mengikuti PBSB. Untuk saat ini, santri mengikuti PBSB hanya sebatas siapa yang ingin mendaftar, kemudian pihak sekolah mengantarkannya untuk mengikuti tes yang diadakan oleh Kemenag. Untuk memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh nama - nama santri berprestasi, maka dibangunlah sistem pendukung keputusan pemiliihan santri berprestasi. Melalui sistem, pengguna dapat menambahkan data santri, data nilai santri, dan nilai bobot kriteria. Sistem akan memberikan rekomendasi nama - nama santri berprestasi menggunakan metode AHP dan VIKOR. Kedua metode tersebut dikombinasikan, AHP untuk menghitung bobot kriteria dan VIKOR untuk melakukan perangkingan alternatif. Penggunaan dua metode tersebut bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan dari masing - masing metode. Pengujian sistem menggunakan black box, uji sensitivitas nilai vikor, akurasi, recall, dan presisi. Pengujian dilakukan menggunakan data santri tahun lulusan 2015 - 2016 untuk jurusan IPA dan IPS. Berdasarkan pengujian sensitivitas nilai VIKOR, disimpulkan alternatif santri dengan NIS 150106 dan 150129 memiliki sensitivitas perubahan ketika nilai variabel v diubah dengan menggunakan 0.4 dan 0.6. Hasil nilai rata - rata dari uji akurasi sebesar 90,5%, nilai recall 87,5%, dan nilai presisi 35%.
Integration of Islamic Law and Customary Law on Inheritance (Case Study in Tanjung Pura District, Langkat Regency) Akmaluddin Syahputra; Khalid Khalid
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.36257

Abstract

This study discusses the integration between Islamic Law and Customary Law in the context of inheritance distribution in Tanjung Pura District, Langkat Regency. With an in-depth case study, this research presents an in-depth understanding of inheritance practices, the role of Islamic Law, and adaptation to local values. The results highlight the alignment of inheritance division with the principles of Islamic Law, while Customary Law also plays a role in shaping the norms that influence this process. It was found that the integration of these two legal systems is manifested in inheritance practices, which reflect tolerance, deliberation, and settlements that consider family values. Nonetheless, disagreements and divergent views on wills and property division were also identified, illustrating the dynamics and complexities of harmonizing these two legal systems. This study contributes to the understanding of how local communities integrate legal and customary aspects in managing inheritance, creating a balance between Islamic norms and local values passed down from generation to generation.
The Experience of Political Office as a Reason for Proficiency Khalid Khalid
JURNAL AKTA Vol 10, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i3.33881

Abstract

President or Vice President and under the age of 40, they must have experience in serving as an elected official through elections, such as members of the DPR, DPD members, DPRD members, Governors, Regents, or Mayors. However, this rule does not apply to directly appointed officials, such as acting or acting officials. Candidates who fall under the category of appointed officials can run for President or Vice President after reaching the age of 40. The existing secondary data collected was also analyzed using the inductive method. Subtilitas intellegendi or the accuracy of understanding and accuracy of explanation of the problem (subtilitas explicandi) of the problem is very relevant to resolving legal issues in this study. In running for a regional head position, it is important to demonstrate maturity and integrity. Focus on experience, a deep understanding of local issues, and concrete plans to move the region forward. Avoid provocative rhetoric and ensure your communications reflect professionalism and responsibility. Capacity to act and authority to act both relate to the event of taking legal action. Legal action is an everyday event, in social life establishing relationships with other members of society.  Because legal actions are everyday actions carried out by humans, it is necessary to regulate the capacity and authority to act.
TOPIC MODELLING SKRIPSI MENGGUNAKAN METODE LATENT DIRICLHET ALLOCATION Alfanzar, Alif Iffan; Khalid, Khalid; Rozas, Indri Sudanawati
Jurnal Sistem Informasi Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jsii.v7i1.2036

Abstract

Abstrak - Program Studi Sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) telah ditemukan permasalahan bahwa belum ada yang melakukan clustering pada topik skripsi mahasiswa. Clustering tersebut digunakan dalam topic modelling untuk melihat tren dan kesuaian minat pada Program Studi Sastra Inggris UINSA. Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) merupakan salah satu metode topic modelling yang paling populer saat ini. Dalam penelitian ini mengambil sejumlah 584 abstact skirpsi dalam bahasa inggris sebagai dataset. Penggunaan dataset berbahasa inggris dikarenakan pada pre-processing data yang tersedia standartnya baru untuk bahasa inggris. Setelah melewati proses tersebut, setiap kata yang muncul akan dihitung menggunakan metode Bag of Word. Metode LDA mengklusterkan dengan menglihat jumlah kemunculan kata pada Bag of Word, kemudian menentukan jumlah cluster atau jumlah topik dan menentukan jumlah iterasi. LDA menandai setiap kata pada topik secara semi random distribution kemudian menghitung probabilitas topik pada dokumen dan menghitung probabilitas kata pada topik setiap iterasinya. Penelitian ini melakukan percobaan pemodelan topik sebanyak 5 kali uji iterasi dan jumlah topik yang berbeda. Berdasarkan percobaan tersebut telah didapatkan hasil kemudian dianalisis bahwa 3 adalah jumlah topik yang paling fit. Hasil tersebut diujikan secara kualitatif kepada pihak stakeholder Program Studi Sastra Inggris UINSA, dan dinyatakan sesuai dengan tren serta minat pada Program Studi Sastra Inggris UINSA. Kata kunci :  Clustering, Iterasi, LDA, Probabilitas, Topic Modelling.
REVOCATION OF HADHANAH AT THE PEKANBARU HIGH RELIGIOUS COURT (DECISION ANALYSIS No.26/ Pdt.G /2023/ PTA.Pbr) Saragih, Chantika Andini; Khalid, Khalid
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.750

Abstract

The purpose of this writing is to know and understand the methods and concepts used by judges to determine the revocation of child custody (hadhanah). The method used in this study is normative legal research. Legal research is a method of examining documentary studies, which includes the use of several materials such as court decisions, legal theories, regulations and laws. The topic of discussion this time is the analysis of the judge's decision regarding the revocation of child custody at the Pekanbaru High Religious Court decision No.26/Pdt.G/2023/PTA.Pbr as the subject of this research. The results of this analysis show that the method for taking hadhanah in the Pekanbaru Religious Court's decision was carried out by the Pekanbaru Religious High Court's panel of judges while taking into account the signs in its decision, especially because the benefit of the life of a child who is not yet 12 years old is the right of the mother. Regarding this matter, according to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, it explains in more detail that if there is separation between husband and wife, among other things (1) custody of children under 12 years of age is the mother's right.
Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia Sabrina, Sarah; Khalid, Khalid
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DRP. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian ini bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya tumpang tindih antara konsep negative legislator dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Konsep judicial restraint dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Handling of IPR Violations at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Lubis, Tiva Novianti; Khalid, Khalid
Law Development Journal Vol 5, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.3.301-314

Abstract

Indonesia is the country with the largest population in the world. Of course, there are many cases and violations that occur, one of which is related to intellectual property, where everyone who creates a work certainly has the right to his work if it is registered. However, until now there are still many intellectual property owners who forget or even do not register their work. This is a major factor in the occurrence of intellectual property violations in Indonesia, especially due to the lack of understanding of the importance of registering intellectual property. This is what then attracts the author's attention to be able to examine and learn more about how the handling of IPR violations within the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra. This research uses normative-empirical research methods using two approaches, namely the statute approach and the case approach. The conclusion obtained is that the law enforcement efforts carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra are by conducting cooperation activities in the form of seminars, socialisation, and visits to every region in North Sumatra, in order to provide guarantees of legal certainty for owners of Intellectual Property Rights (IPR) and provide supervision of potential intellectual property violations in each region of North Sumatra.
Return of Sinamot Money from the Perspective of Al'adatu Muhakkamah (Analysis of the Decision of the Padangsidimpuan City Religious Court Number 129/Pdt.G/2015/PA.Psk) Baskoro, Bayu; Fatimah, Fatimah; Khalid, Khalid
Law Development Journal Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.1.1-17

Abstract

This paper is a study on the return of sinamot money in the decision of the Religious Court by examining based on the perspective of the fiqh rule Al'adatu Muhakkamah, which examines the reality that the lawsuit for the return of sinamot money submitted to the Padangsidimpuan City Religious Court, by the Panel of Judges was partially returned, with considerations that contain justice, certainty and legal benefits and cannot be separated from the consideration that custom is the law "al-adatu muhakkamah". Marriage dowry in Mandailing and Batak customs is generally known as Sinamot/Tuhor, referred to as Sinamot or Marhata Sinamot because it is a sale and purchase between the male party (paranak) and the female party (parboru) or it can also be said to be a dowry. Marhata Sinamot is one of the traditional events at the wedding and aims to explore the extent of the burden that can be shouldered by both parties, namely the male and female parties, so that the marriage can be carried out. In the Compilation of Islamic Law, Article 1 letter d states that dowry is a gift from the prospective groom to the prospective bride, whether in the form of goods, money or services that are not contrary to Islamic law, in line with this in chapter V of the Compilation of Islamic Law from Article 30 to Article 38 all discuss dowry with the provision that the dowry belongs to the wife after being given by the husband, but interestingly Article 35 paragraph 1 regulates that a husband who divorces his wife qobla al dukhul is obliged to pay half the dowry determined in the marriage contract. However, the reality in the decision of case 129/Pdt.G/2015/PA.Psk in the case of a divorce suit with a counterclaim for a full return of the dowry, but the Panel of Judges partially granted it with the consideration that after the marriage the Plaintiff and the Defendant had never had conjugal relations and the Plaintiff's status was still a girl, so the judge did istinbath law using the qiyas method of Article 35 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law for the case of a divorce suit. In addition, the judge's consideration also prioritizes customary law in the Mandailing indigenous community. In the customs of the mandailing community, if the marriage does not take place but the sinamot money has been given, and the cause is from the prospective husband, the sinamot money is considered forfeited, but if the cause is from the woman, she is obliged to return the sinamot money in full or larger. The decision of the Religious Court has provided justice, certainty, and legal benefits for the parties by deciding to grant in part, because part of the sinamot money has been used for the benefit of the party. with this decision, it is very wrong to say that customary law and positive law intersect, because in various conditions customary law and positive law work hand in hand to realize legal objectives in the frame of court decisions. Exploring the law that lives in the midst of the community where the parties are litigating is important, considering that society and custom are two things that cannot be separated. Society has lived with customary law even long before positive law existed, so the correlation between the two is a requirement for a quality decision from the perspective of sociological considerations. This research is expected to be an academic study among legal practitioners and academics, that customary law, positive law and Islamic law can work together to realize legal goals.
Co-Authors Adam Malik, Mohammad Ahmad Yusuf Akbar, Muhammad Faris Akmaluddin Syahputra Alfanzar, Alif Iffan Alim, Ahmad Amin, Faris Muslihul Amirul Mukhtar, Ahmad Wildan Armaini, Elza Azmi, Muhammad Nurul Azzahra, Destia Baskoro, Bayu Bintang, Ahdian Syahputra Chansa Damanik, Syabrina Yolanda Damanik, Irfan Mauliandi Dini, Aliefya Dwi Rolliawati Eriska , Reda Fahri, Sutan Farhan Akbar, Muhammad fatimah Fatimah Fatimah Zahara Hadi Firmansyah, Ryan Hafif Pasaribu, Kurniawan Hakim Harahap, Akmal Harahap, Aulia Khairani Harahap, Syakirah Alda Hasibuan, Wahyu Ardiansyah Indri Sudanawati Rozas Izzah, Khoirul Izzuddin, Andik Khairunnisa Khairunnisa khoirinnisa', nurul Khunaefi, Anang Lestari, Intan Mustika Lubis, Rifkha Azqiyah Lubis, Tiva Novianti Matondang, Maulidya Mora Moch Arif Bijaksana Mohammad Fauzi Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Mujib Ridwan Munawir1,, Munawir Mushlihul Amin, Faris Nasution, Inez Echa Aurel Nasution, Khairani Fitriah Nawar, Royyandana Ramadani Niken Niken Pratama, Dhendy Setiawan Pratama, Muhammad Hisyam Purba, Gita Rahmayani Putra, MZidane Andhika Putri, Gustina Tri Lestari Rambe, Dewiyanti Rambe, Noni Reza, M Fahmi Rifki Wijaya Roliawati, Dwi Rolliawati, Dwi Rosyadi, Muhammad Zaidan Sabrina, Sarah Salam, Fadil Muhammad Sani, Muhammad Saragih, Chantika Andini Siregar, Rahmat Insani Sopian sopian Sriwindari, Henny Suti, Muhammad Zulfikri Syaharuddin Rasyid Syahputra, Akmaluddin Tabita, Kanaya Ulumiyyah, Ikrimatul Uswat Hasnan, A. Wahyudi, Noor Yunita Ardilla Zuhri, Rasyid Ahmad