Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Delegasi
JUNET HARIYO SETIAWAN
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENGGUGAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA: ANTARA UTOPIA DAN RECHTSVACUUM JUNET HARIYO SETIAWAN
DELEGASI Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 merupakan staatsfundamentalnorm atau disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara, atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Hal itu karena di dalam pembukaannya termuat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat kedudukan UUD 1945 itu, pada akhirnya dijadikan landasan atau dasar bagi penyusunan norma-norma yang ada di bawahnya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula, UUD 1945 juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Belakangan banyak eksponen yang menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Pancasila dan caranya pun tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam mengenai Perubahan UUD 1945 dan juga tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengembalikan UUD 1945 pada teks aslinya dengan dalih bahwa Konstitusi yang berlaku bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan berbagai teori dan pengaturan yang ada disimpulkan bahwa bila terjadi gugatan terhadap UUD 1945, hal itu menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persoalannya adalah bahwa MPR yang ada saat ini juga menjadi bagian dari apa yang dituduhkan sebagai lembaga yang bertentangan dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Kedua adalah adanya kemungkinan pengajuan gugatan kepada lembaga kehakiman di luar Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena kekuasaan kehakiman lahir berbarengan dengan hadirnya negara sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah dilahirkan dari UUD 1945 hasil amandemen. Kata Kunci : Amandemen, Undang-Undang Dasar Negara, Rechtvacuum
Rekonstruksi Peran Judex Facti dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI) Muh Amin Saleh; Junet Hariyo Setiawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 3 (2025): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i3.5569

Abstract

This research aims to analyze the reconstruction of the judex facti role by the High Court in narcotics cases involving law enforcement officials. Using a normative juridical approach, this study conducts an in-depth analysis of Appellate Court Decision Number 130/PID.SUS/2023/PT DKI in the case of Inspector General Teddy Minahasa Putra. The findings reveal that the High Court failed to carry out its corrective function substantively as a judex facti. The study identifies three fundamental weaknesses: first, factual reconstruction was not supported by scientific verification and in-depth evidence analysis; second, there was non-compliance with electronic evidence standards as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 and the Electronic Information and Transactions Law; third, structural bias was evident in handling this institutional case. This research recommends comprehensive reforms in the electronic evidence system through amendments to the Criminal Procedure Code (KUHAP), standardization of digital chain of custody, and strengthening the impartiality of appellate courts. The study makes a significant contribution to the development of criminal procedure law in the digital era, particularly regarding the accountability of the appellate judiciary system.
Co-Authors Muh Amin Saleh