Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
La Ode Husein
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dhea Salsabilah Nadia; La Ode Husein; Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“This Research is aimed at students, especially law faculty students who want to carry out research related to A Legal Review of The Cancellation of The deed to Replace thr Pledge deed of Waqf”. The practice of waqf that occurs in people's lives is not yet fully orderly and efficient. The statement to donate an asset that wants to be donated must be clearly stated by the person who owns the property that wants to be donated along with proof of ownership of the property, but if there is someone who wants to donate the property but is not the legal owner of the object of waqf from the property. that will be donated then a waqf cannot be implemented or has violated the existing regulations regarding waqf, as is the case in the case in Decision Number 349 / Pdt.G / 2013 / PA.Bkls concerning a Cancellation of a Deed in lieu of a Wakaf Pledge located at Siak Regency, Riau Province, where Defendant I clearly did not have a certificate of ownership of the land rights and its relationship with the KUA of Siak Regency as Defendant II who made or issued the Wakaf Pledge Deed. Therefore, the KUA as Defendant II and Defendant I violated several provisions in the Waqf Constitution and the Compilation of Islamic Law. Abstrak “Penelitian ini ditujukan kepada khususnya mahasiswa fakultas hukum yang ingin melaksanakan penelitian terkait Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harta benda yang ingin diwakafkan harus benar-benar dinyatakan oleh orang yang memiliki harta benda yang ingin diwakafkan beserta bukti- bukti kepemilikan dari harta bendanya, namun jika adanya seorang yang ingin mewakafkan harta benda tetapi bukan sebagai pemilik sah objek wakaf dari harta yang akan diwakafkan maka suatu perwakafan tidak dapat dilaksanakan atau telah melanggar peraturan yang telah ada mengenain perwakafan, seperti halnya dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tentang suatu Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang terletak di Kabupaten Siak Provinsi Riau dimana Tergugat I sudah sangat jelas tidak mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah tersebut dan keterkaitannya dengan pihak KUA Kabupaten Siak selaku Tergugat II yang membuat atau menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Maka dari itu pihak KUA selaku Tergugat II dan Pihak Tergugat I melanggar beberapa ketentuan dalam UUD perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Mengenai COVID-19 Widya Surya Cendekiana; La Ode Husein; Agussalim Andi Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An epidemic is a disease that begins to spread and infect the population in greater numbers than usual in an area or region. at the beginning of 2020, the Indonesian people were shocked by the emergence of a virus outbreak called Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 which is caused by a coronavirus which is a group of viruses that infect the respiratory system. That is why those WHO claim that covid-19 are categorized as a pandemic. This article discusses about government policies related to Covid-19 regulations as well as policies issued by the central, regional and provincial governments.the research method of this article uses a type of normative research, the results of this study describe local and provincial government policies. which aims to prevent the transmission of Covid-19. implementation of local government regulations governments. create some awareness about the importance of wearing masks, one of which is in the contents of the health protocol rules. The existence of a policy issued by a regulation has not become an antidote for the Covid-19 virus, but this policy only prevents the spawning of Covid-19. Abstrak Wabah merupakan suatu penyakit yang mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya di suatu area atau daerah wilayah, Pada awal permulaan di tahun 2020 ,masyarakat Indonesia digemparkan dengan munculnya suatu wabah virus yang disebutdengan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus yang merupakan kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan, mengklaim bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemic, dikarenakan penyebaranya terjadi secara luas diseluruh dunia dan telah terhitung pada akhir tahun 2019. Artikel ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah kota yang dituju terkait regulasi Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah dan provinsi. metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, hasil penelitian ini mendeskripsikan daerah dan provinsi. peraturan Pemerintah. yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. pelaksanaan peraturan pemerintah daerah. menyadarkan akan pentingnya pemakaian masker yang salah satunya terdapat pada isi aturan protokol kesehatan. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh regulasi memang belum menjadi penangkal virus Covid-19, namun kebijakan ini hanya mencegah pemijahan Covid-19.
Co-Authors Agussalim Agussalim Dhea Salsabilah Nadia Nurjaya Widya Surya Cendekiana