Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Alif Lofty; A. Muin Fahmal; Agussalim Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir di kecamatan tempe, kabupaten wajo dan menganalisis penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan dan adapun sarana penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui sarana penyelesaian sengketa adminitrastif. The research objective is to analyze government policies towards sand mining in tempe sub-district, Wajo district and to analyze the settlement of sand mining disputes in Tempe District, Wajo Regency. Empirical juridical research methods. The research location is in Wajo District, Tempe District, Wiringpalennae Village. The results of the research show that government policies on the implementation of rights and obligations for sand mining activities are in accordance with the procedures stipulated in the prevailing laws and regulations, the impact of sand mining on the environment is influenced by social impacts and economic impacts. and environmental impacts and law enforcement on the dispute resolution through administrative dispute resolution means.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba Ambo Radde Junaid; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.999 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba; dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang menjadi pelanggaran Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini : (1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba belum terlaksana dengan baik; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-netralan aparatur sipil negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba disebabkan karena faktor internal dan eksternal; (3) Dalam pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 belum sepenuhnya terealisasi. The Research objective to analyze the neutrality setting of the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency; and knowing the actions that constitute a violation of Neutrality for the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Pilkada in Bulukumba Regency. This type of research is empirical normative research. The results of this study: (1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency has not been carried out properly; (2) The factors that influence the non-neutrality of the state civil apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency are caused by internal and external factors; (3) In the implementation of the mechanism for imposing sanctions on State Civil Apparatus who are not neutral in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency in 2020, it has not been fully realized.

Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Hasmaniar Bachrun; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.538 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros. Populasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros, Komisi ASN, ASN Kabupaten Maros, Akademisi, dan Masyarakat Kabupaten Maros. Responden ditentukan sebanyak 50 orang.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kurang terlaksana dengan baik; dan 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat itu sendiri. The Research objective to analyze the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election and the factors that influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location of Bawaslu in Maros Regency. The research population of Maros Regency Bawaslu, ASN Commission, Maros Regency ASN, Academics, and Maros Regency Community. The respondents were determined as 50 people. The results showed that the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election was not carried out properly; and 2) The factors that influence the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Maros Regency Bawaslu in the Implementation of the 2020 Regional Head Election are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor itself.

Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Sektor Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sufriyanto Tengah; Abd Rahman; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.288 KB)

Tujuan penelitian. menganalisis Pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas dalam menjalin kemitraan dengan Masyarakat di Polsek Persiapan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar dan menganalisis kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Persiapan Matangnga yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Sektor Persiapan Matangnga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat belum maksimal, karena sarana dan prasarana belum mamadai, kurangnya personil, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. The Research objective to analyze the implementation of the Bhabinkamtibmas Program in establishing partnerships with the community at the Matangnga Preparatory Police, Polewali Mandar Regency and analyze the partnership in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the implementation of the Bhabinkamtibmas Program at the Matangnga Preparatory Police which has the obligation and duty to serve, protect, foster, maintain security and public order in accordance with the laws and regulations. The results of this study indicate that the Bhabinkamtibmas of the Matangnga Preparation Sector as the party responsible for implementing community development has not been maximized, because the facilities and infrastructure are not adequate, the lack of personnel, and the lack of community participation in realizing Kamtibmas.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Maros Tahun 2020 Andi Ahmad Wajdi Latif; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.676 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan baik. 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Maros adalah faktor adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon, pemberian sanksi yang lemah, adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan, dan ambiguitas peraturan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election in Maros Regency and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research. The research was carried out at the Maros Regency General Election Supervisory Agency and the Maros Regency Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM). The results of this study indicate: 1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Maros Regency has not been carried out properly. 2) Factors that influence the Violation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Election in Maros Regency are the factors of familial/kinship relations with candidates, weak sanctions, intervention/pressure from leaders/superiors, motives for obtaining maintaining position, and regulatory ambiguity, infrastructure factors, community legal awareness factors and community legal culture.

Efektivitas Penahanan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Agussalim Agussalim; La Ode Husen; Satri Satri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.013 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Court. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the West Sulawesi High Court, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that: The effectiveness of detention by public prosecutors against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office was not running effectively because many investigators found suspensions of detention by investigators. The factors that influence the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office are; legal structure, legal substance, legal culture.

Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dan Diskursus Dalam Pemeriksaan Pajak Pada Pengadilan Pajak RI: Studi Sengketa Pajak Nomor: 01033399/2020/PP Pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia Azwar Amiruddin; A Muin Fahmal; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (934.202 KB)

Tujuan peneltian menganalisis prosedur pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta Untuk menganalisis. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi Wajib Pajak, an: Haji Baji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Prosedur dalam Putusan pengadilan atas sengketa pajak nomor 010333.88/2020/PP Pemeriksa Pajak telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK Tatacara Pemeriksaan pada Pasal 42 dan 43 mengenai, pemenuhan hak waktu menyampaikan surat tanggapan atas SPHP, dan Penerbitan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. (2) Kedudukan Peraturan kebijakan/beleidsregel adalah kebijakan yang diperjanjikan yang berisikan peraturan yang dibuat Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan mengubah suatu undang undang dalam jangka waktu tertentu. Dimana kebijakan itu sendiri memiliki pengertian tersendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik diluar ketentuan yang ada semata-mata untuk mencapai tujuan diberikannya kewenangan kepadanya. This research objective to analyze tax audit procedures in accordance with the provisions of tax laws and regulations and to analyze. The type of qualitative descriptive research used in this study is intended to obtain information about the participation of taxpayers, an: Haji Baji. The results of this study indicate that: (1) The procedures in the court decision on tax disputes number 010333.88/2020/PP Tax Auditor has violated the provisions stipulated in the PMK Audit Procedures in Articles 42 and 43 regarding, the fulfillment of the right to submit a response letter to the SPHP, and Issuance of Invitation for Final Discussion of Examination Results. (2) Position of policy regulation/beleidsregel is an agreed policy that contains regulations made by the Government stating that the Government will not change a law within a certain period of time. Where the policy itself has its own meaning, namely actions taken by public officials outside the existing provisions solely to achieve the purpose of giving them authority.

The Presidential System with a Multiparty System is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Nur Afti Aulia; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Sovereign: International Journal of Law Vol 3 No 1 (2021): Januari – Maret
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Coalitions of political parties built within the presidential system, especially in Indonesia, are non-binding and permanent. If government policies or programs are not famous or inline, political parties tend to engage in opposition. This study aims to determine the implementation of the presidential system with a multiparty system and efforts to realize a stable and dynamic government based on the Indonesian constitutional system. This research uses a normative approach. Types and sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis technique used in this research is the hermeneutic analysis method. The study results concluded that with the implementation of the presidential system with a multiparty system, it is rare for a President to be elected and from the majority party. Furthermore, with the election of a minority President and a majority in Parliament, the President will strengthen his position by forming a coalition. However, building a stable coalition is difficult in a multiparty presidential democracy. In this regard, the institutional engineering agenda that needs to be designed includes simplifying the number of factions in Parliament by tightening the threshold requirements for fraction formation; parliamentary coalition regulations aimed at both political blocs (coalition and opposition); strengthening the institution and authority of the Regional Representative Council to balance the House of Representatives so that checks and balances not only occur between the President and the House of Representatives but also between the House of Representatives and the Regional Representative Council.

Tinjaun Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar Ilham Sabaruddin; Hambali Thalib; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. The research objective is to analyze the factors that cause drug abuse by children in the city of Makassar; (2) What efforts have been made by the Makassar Polrestabes to prevent and eradicate the abuse and circulation of narcotics in the city of Makassar. This research uses an empirical legal research type. The research results show that: (1) Narcotics abuse is generally carried out by children aged between 12 to 17 years who are very potential and productive. This is caused by a variety of very complex influences. There are several factors that trigger drug abuse by children, namely: family factors, social/environmental factors, economic factors, legal factors. (2) The efforts made by the Makassar Polrestabes to prevent and suppress abuse of narcotics against children, namely preventive efforts where the Makassar Polrestabes conduct socialization/counselling and anti-drug campaigns regarding the dangers of using narcotics. As for the repressive efforts carried out by the Makassar Polrestabes, they took tough action on people who were directly involved in the abuse of narcotics, including the perpetrators and narcotics dealers themselves.

Asas Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020: Studi Kasus di Kabupaten Maros Agussalim A. Gadjong
SIGn Jurnal Hukum Vol 3 No 2: Oktober 2021 - Maret 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v3i2.165

This study aims to examine and analyze the implementation, prevention, forms of violations, and factors influencing the ASN Neutrality principle in the 2020 Regional Head Elections in Maros Regency. This study uses empirical research methods. Primary data collection is done by direct interviews. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively to analyze the problem and answer the research objectives. The results showed that the neutrality of civil servants in implementing the 2020 Regional Head Elections in the Maros Regency had not been carried out correctly. The worst condition was because three unscrupulous employees violated ASN neutrality more than once. Meanwhile, Bawaslu has taken various forms of efforts to prevent violations related to ASN Neutrality in Maros Regency: through coordination and outreach meetings, letters of appeal, and visual aids. The factors that influence the neutrality of ASN in the holding of Regional Head Elections: are patron-client culture, primordial (kinship relations), law enforcement, and motivation for positions. Therefore, it is recommended that the Ministry of Internal Affairs increasingly consider the principle of neutrality in the selection process for ASN candidates. In addition, it is recommended that KASN provide strict sanctions for ASN who are not neutral. In this case, in the future, there will be no more violations of ASN neutrality that are committed more than once.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search