Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi Amelia Cahyani; Abdul Halim; Nurhaedah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the law of judges in accepting divorce cases for legal divorce for economic reasons in case Number: 514Pdt.G / 2020 / PA / Mrs. As well as to find out and analyze legal regulations related to divorce due to economic problems at the Maros IB Maros Religious Court.This research uses normative legal research methods, namely research that has the object of study of legal rules or regulations. The results of this study indicate that the Judge in deciding a divorce case due to economic factors is: divorce suit, which is based on the provisions of Article 49 paragraph (1) of Law Number 3 of 2006 concerning the first amendment to Law Number 7 of 1986 concerning the Religious Courts, including in the scope of absolute authority of the Religious Courts. Article 19 letter (f) of government regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (b) Compilation of Islamic Law one party leaves the other party for 2 (2) consecutive years without the permission of the other party and without valid reasons or for other reasons beyond its capabilities and therefore economic problems occur because the Defendant (husband ) do not provide a living, Indeed in the divorce law because economic problems are not regulated in a limitative manner, However, divorce can be granted if the reasons are fulfilled as stipulated in KHI Article 116 letter (f) between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household. And most of the disputes and fights that occur in households are due to economic problems.The recommendation of this research is to complicate divorce procedures in order to reduce the rate of divorce that occurs by maximizing the role of the mediator and the Government should make a law on divorce because economic problems see divorce cases in Indonesia because there are quite a lot of economic problems. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum hakim dalam menerima perkara perceraian cerai gugat dengan alasan ekonomi pada perkara Nomor: 514Pdt.G/2020/PA/Mrs. Serta untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum terkait perceraian karena masalah ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IB Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena faktor ekonomi adalah : gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan oleh karena itu terjadilah masalah ekonomi karena Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah, Memang dalam Undang-undang perceraian karena masalah ekonomi tidak diatur secara limitative, namun perceraian dapat dikabulkan apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan kebanyakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yaitu karena masalah ekonomi. Rekomendasi penelitian ini yaitu dipersulitnya prosedur perceraian agar mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dengan memaksimalkan peran mediator dan seharusnya Pemerintah membuat Undang-undang tentang perceraian karena masalah ekonomi melihat kasus perceraian di Indonesia karena masalah ekonomi lumayan banyak

Analisis Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Gedung Resepsi Pernikahan Selama Covid-19 Andi Winda Kurnia Taqwa; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In today’s world, is switched by the attack of Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) or commonly called Corona Virus that the status set to be pandemic by WHO (World Health Organization). Which means, the virus already spread all around the world. This Covid-19 effect many how lease agreement of the wedding hall works. This reaserch use normative method, by searching in library materials, books, magazines, and regulations that have each corralations to the research. That is why, this reaserch tend to the library research. The result of this case is indicate that Covid-19 can called to be relative’s force majeur, by meets unexpecting lemnts, there is obstacle that cause the achievement not to arried out, there is no bas faith from the debtor, and the debtor can’t risky the impact. The legal consequence is the agreement to be delay. Abstrak Dunia dewasa ini, sedang digemparkan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau awam disebut Virus Corona yang statusnya telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai Pandemi. Artinya, telah menyebar secara luas di dunia. Covid-19 ini mempengaruhi jalannya perjanjian sewa-menyewa gedung resepsi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid-19 dapat digolongkan sebagai force majeur relatif, memenuhi unsur tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan tidak terlaksananya prestasi,tidak adanya itikad buruk dari debitur, dan tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. Akibat hukum dari covid-19 adalah adanya penundaan perjanjian.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Mks) Suci Indah Nadhifah Sari; Abdul Halim; Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Suci Indah Nadhifah Sari 04020170408 : This study aims to determine and analyze how Islamic law views divorce due to forced marriage. Also, knowing and analyzing how judges consider divorce due to forced marri age (Decision Study Number 563 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks.)This study uses the (Legal Research) method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with the Panel of Judges. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia Taufik Jamal; Abdul Halim; Nurjaya Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the status of children born frommixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, asamended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection forchildren born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. Theresearch method is the normative method. The types and sources of dataused are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques,namely library research. The results show that children born from mixedmarriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia,children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age orare married within a maximum of three years and children born in mixedmarriages also get protection as children in general are contained in LawNumber 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children inmixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with lawnumber 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specificallyregulated so that the government should make special regulations regardingthe status of children in mixed marriages so that children do not feel thelimitations of their rights As well as regarding the legal protection of childrenborn from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.mixed marriage Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yanglahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yanglahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber datayang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknikpengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkanjaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dariperkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anakberusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun sertaAnak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungansebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undangnomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status anak dalamperkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Joundang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belumdiatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturankhusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidakmerasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta mengenai perlindunganhukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalamundang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danundang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengandemikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruranperlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ranti Ranti; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of the marriage ofpeople who believe in beliefs when viewed from Law Number 1 of 1974concerning Marriage and to determine and analyze the position of children bornfrom marriages of believers. This research is a research with a normativeapproach, where this method is a research that examines literature or documentstudies, using various legal materials such as legislation, court decisions, legaltheory and can be in the form of opinions of scholars. The technique of collectinglegal materials uses an in-depth marriage of believers according to the law. No. 1of 1974. The results of this study indicate that marriages of believers can be saidto be legal and marriages conducted before the Government Regulation No. 37 of2007 and have not been registered must be registered with the time limit givenuntil 2009 and meet the requirements in the form of a marriage certificate ofbelievers. , photocopy of ID card, photo of husband and wife, and/or passport ofhusband and/wife for foreigners. According to Government Regulation No. 37 of2007, the position of a child who believes in beliefs can be said to be legitimateand has a civil relationship with his parents, can also have a birth certificate orother administration like children in general. The recommendations of thisresearch encourage the public to be wiser and not consider anyone who does notfollow the six official religions recognized by the state as not believing in God,including atheists (or infidels), communists and so on. The government isresponsible as stated in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia to respect and protect the freedom of diversity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukumPerkawinan masyarakat penghayat kepercayaan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui danmenganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayatkepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif,dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka ataudokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturanperundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupapendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakanpendalaman studi kepustakaan dari analisis hukum terhadap Perkawinanpenghayat kepercayaan menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sahdan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktuyang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupasurat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami danistri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah danmemiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapatmemiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak padaumumnya. Rekomendasi penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijakdan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yangdiakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir),komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana dipasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untukmenghormati dan melindungi kebebasan beragama.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search