Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.4

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Indonesian Journal of Criminal Law IBLAM Law Review Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Ilham Abbas

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3965512

Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks Muhammad Affan; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective to analyze the validity of the receivable transfer agreement which was carried out without the knowledge of the debtor in the decision number. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks and the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data, which is obtained directly through interviews with sources and parties related to this research, namely Judges at the Makassar District Court and related Lawyers; and (2) Secondary Material, namely in the form of Decision Number 124/Pdt.G/2019/PN. Thanks and literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of research is normative & empirical research. This research was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks dan factor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder, yaitu yaitu berupa Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN. Mks serta literatur, dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur belum (kurang efektif); (2) Bahwa faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Corporate Responsibility Towards Employees Welfare Ilham Abbas; Salle Salle; Hardianto Djanggih
Yuridika Vol. 34 No. 1 (2019): Volume 34 No 1 January 2019
Publisher : Universitas Airlangga

Essentially, in carrying out its business activities every company is certainly cannot be separated from responsibility, as responsibility is one of the obligations of the business actor towards consumers, employees and the surrounding environment. Responsibility also means doing something as an embodiment of awareness of obligations. In this study will analyze the company’s responsibility for employee welfare and the efforts made by the Company to improve employee welfare at PT. Semeru Ratu Jaya Makassar. The results of the study are expected to contribute thought to business actors in spreading their business activities, because employee welfare is very urgent and fundamental for employees. This is in accordance with what is mandated in Pancasila as the source of all sources of law in Indonesia and this is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, precisely in the opening of the 1945 Constitution in paragraph 4 (four) concerning the national goal of promoting general welfare.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Kota Makassar Sarifa Nabila; Said Sampara; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.

Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina Sholihin Halafah; Hamza Baharuddin; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tipe dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif adalah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana atau fasilitas. This Research is done with the aim of: (1) to know and analyze how the effectiveness of execution of civil litigation that has remained legal force in Sungguminasa District Court; (2) to know and analyze the factors affecting efektivity execution of the ruling of the civil lawsuit that has been fixed in the Sungguminasa District Court. The type in This research is Empirical Law research. The results of this research show that: (1) the effectiveness of execution of civil litigation that has remained in the Sungguminasa District court within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively based on prevailing laws and regulations; (2) Factors affecting the execution of a civil lawsuit that has been legally fixed in the Sungguminasa District court in class IA within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively is the substance of law, legal structure, legal culture, and means or facilities.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Bone M.Y. Khaerul Umam; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan sosio yuridis. Hasil penelitian bahwa Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terdiri dari Kebijakan dan aturan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori di kawasan rawan bencana, Kebijakan dan aturan perlidungan daerah tangkapan air yaitu Pengurangan frekuensi dan dampak bnecana banjir melalui perlindungan perlindungan daerah tangkapan air, Mendirikan Forum DAS bertujuan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai, Kebijakan dan aturan penguatan lereng pada kawasan rawan bencana yaitu pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor, Kebijakan dan aturan pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan banjir bandang, Kebijakan dan aturan sistem perizinan bangunan tahan gempa dalam pemberian IMB yang sesuai dengan aturan zonasi gempa bumi, Kebijakan dan aturan pembangunan atau revitalisasi tanggul, embung,waduk, dan taman kota di daerah rawan banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terbagi menjadi tiga faktor yaitu, faktor utama, faktor pendukung kebijakan dan faktor penghambat kebijakan. This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Nurantiana Nurantiana; Ahyuni Yunus; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penulisan ini bertujuan menganalisa dan memahami fenomena sewa rahim atau surrogate mother melalui pandangan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan dilandasi dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten terhadap bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian didapat penganalisaaan pandangan hukum bervariatif dan komlikatif dari pandangan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam,bahwa; KUHPerdata menyamakan kedudukan status anak hasil surogasi dengan anak sah,menurut KHI anak hasil sewa Rahim adalah anak kandung diluar kawin sedangkan segi hak kewarisan menurut KUHPerdata anak hasil sewa Rahim tidak melebihi 1/3 bagian dari pewaris bagiana naksah sedangkan menurut KHI hanya boleh mendapat kewarisan dari garis turunan ibunya. This writing aims to analyze and understand the phenomenon of surrogate mother rent through the perspective of the applicable law in Indonesia, especially according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative based on a statutory juridical approach, as well as a descriptive qualitative approach using content analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that the analysis of the varied and comlicative views of law from the view of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, that; The Civil Code and KHI equalize the status of a child resulting from surrogation with a child outside of marriage, whereas in terms of the inheritance rights according to the Civil Code, the child who leases the uterus does not exceed 1/3 of the inheritance of the legal part of the child, while according to KHI only inheritance is allowed from the line of the mother'sdescent.

Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa Andi Mulawarman; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat di upayakan diversi begi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum masuk ke persidanga. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Marisa, terdapat 12 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 6 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 6 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi yaitu, dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. Children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system are obliged to seek diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the judicial process to non-criminal proceedings using restorative justice. The goal is to avoid negative stigma and pay attention to the best interests of the child. Every child in conflict with the law has the right to undertake diversion attempts at every stage of judicial examination. One of them is in the examination stage in court. The court is the last institution to seek diversion for children who are in conflict with the law before entering trial. However, based on data in the Marisa District Court, there were 12 cases of children in conflict with the law, 6 of which were attempted to be diversified while 6 other cases of children entered the trial process. This research was conducted at the Marisa District Court, Pohuwato Regency. Judges' considerations in the application of diversion are based on the results of the BAPAS Community Advisory report.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim Nur Alimah Zainuddin; Ilham Abbas; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah berjalan secara efektif sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu, memeriksa dan mengadili asal-usul anak dalam bentuk penetapan pengangkatan anak yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum yang timbul yaitu tidak mengubah status nasab, perwalian dan kewarisan terhadap orang tua kandungnya dari anak angkat tersebut, namun dalam hal kewarisan anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA antara lain: substansi hukum, budaya hukum dan psikologi hukum. This study aims to analyze the implementation of adoption and its legal consequences in the Class IA Makassar Religious Court, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the authors' research found that: The implementation of adoption in the Class 1A Makassar Religious Court has been effective in accordance with the authority of the Religious Court, namely, examining and judging the origin of the child in the form of adopting a child in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, The law that arises is that it does not change the status of the lineage, guardianship and inheritance of the biological parents of the adopted child, but in the case of inheritance the adopted child is entitled to inheritance from the adoptive parents in the form of compulsory will. Factors that influence the adoption of children at the Class IA Makassar Religious Court include: legal substance, legal culture and legal psychology.

Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg Nurul Fuadi Yunus; Ma'ruf Hafidz; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas ultra petitum partium serta pertimbangan hakim dapat Mengeyampingkan Asas Ultra Petitum Partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa penerapan asas ultra petitum partium dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, masih dalam koridor yang dibenarkan meskipun bergeser dari apa yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena dalam petitum permohonan Majelis Hakim menghukum bekas suami dengan menjatuhkan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan hak ex officio hakim dalam perkawinan yang secara hukum belum terjadi hubungan antara suami istri (qabla al-dukhūl) sedangkan adanya ketentuan bolehnya hakim mengenyampingkan larangan menjatuhkan putusan di luar tuntutan para pihak apabila perkara tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba’da al-dukhūl). Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara cerai talak No.30/Pdt.G/ 2016/PA.Prg. The research objective was to analyze the application of the ultra petitum partium principle and the judge's consideration of overriding the Ultra petitum partium principle in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg in the Pinrang Religious Court. The research method uses the type of empirical law research. The results showed that the application of the ultra petitum partium principle in the case of divorce talak No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg. in the Pinrang Religious Court, it is still within the justified corridor even though it is shifting from what has been outlined in the Islamic Law Compilation (KHI), because in the petitum of the request the Panel of Judges punished the ex-husband by dropping the iddah and mut'ah livelihoods based on the ex officio rights of the judge in a marriage legally, there has been no relationship between husband and wife (qabla al-dukhūl), while there is a provision that the judge may override the prohibition against making decisions outside the demands of the parties if the case has occurred husband and wife relationship (ba'da al-dukhūl). While the basis for the judges' considerations used in the divorce case No.30 / Pdt.G / 2016 / PA.Prg.

Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt Lestarina Alfianika Saipe; Ilham Abbas; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.074 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membatalkan hibah dalam dalam perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in deciding cases at the Limboto Religious Court in Case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding cancellation of grants and to find out the factors that can cancel the grant in case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding grant cancellation. This research is a normative legal research. The results showed that the panel of judges decided the grant case based on the reason for their decision that the grant cancellation was due to the first, the grantee had attempted to kill the grantor by crashing the grant giver with a motorbike but it did not work because it was prevented by the grantees of the grantee. Second, there is no object submission yet. Third, do not reciprocate or do not provide compensation for the grants given. The factors that canceled the grant in case number 245 / PDT.G / 2009 / PA.Lbt, namely in Article 1688 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 210 Compilation of Islamic Law.

Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Achmadi Ali Adelia Apriyanti Adeliya Azzahra Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Mustapa Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Andika Prawira Buana Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Aslamiah Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Kharismawati Kharismawati Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laeli Fajriyah Lao De Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M. Kamal Hidjaz M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Media Imas Raya Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nur Rahma Asjaksan Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin

Title

Found 69 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 69 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 69 Documents
Search