Nurjaya Nurjaya
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Nurul Hidayah; Nurjaya Nurjaya; Dinaryati Rahim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of adoption within the scope of the Religious Courts. This study uses empirical research methods. The location of the research was carried out in Makassar City, especially in the Class 1A Makassar Religious Court. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, library research and field research. Data analysis, namely data that has been obtained, both primary and secondary data, will then be processed and analyzed to produce conclusions, then presented descriptively. The results of research in the implementation of adoption at the Makassar Religious Court are in accordance with government regulation number 54 of 2007 concerning the implementation of adoption as judges consider in giving a decision based on statutory regulations and the Qur'an relating to cases of adoption in religious courts. Makassar. The research recommendation is that religious courts need to provide an understanding of the principles of adoption so that the rights and obligations between children and adoptive parents can be fulfilled and for people who intend to adopt children so that they can continue to implement it through the judiciary because it can provide legal certainty for an adopted child. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam lingkup Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar Khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, penelitian Pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data yakni data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Makassar, telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anaksebagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sebuah putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan al-qur’an yang berkaitan dengan kasus pengangkatan anak di pengadilan agama makassar. Rekomendasi penelitian bahwa pengadilan agama perlu memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dalam pengangkatan anak sehingga hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat dapat terpenuhi dan untuk masyarakat yang berniat melakukan pengangkatan anak, agar tetap melaksanakannya melalui peradilan karena dengan demikian maka dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak yang diangkat.
Keabsahan Kawin Sirri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Risna Amelia; Nurjaya Nurjaya; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and to determine and analyze the legal consequences of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage The research method used in writing this thesis is a normative method, with the coverage of premiere material and secondary material, the research is carried out in the library. The results of this study indicate that the legal status in unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 is not considered valid because there is no recording from the VAT and the competent Office of Religious Affairs. However, if a sirri marriage has fulfilled the pillars and conditions according to religion as stipulated in Article 2 paragraph 1, the marriage is considered religiously valid. The legal consequence of sirri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is that the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, the child and wife cannot claim a living and inheritance rights to their husband. Recommendations for research on the validity of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974, the authors provide suggestions, namely it is hoped that public awareness of the importance of registering marriages needs to be increased again. authorized to establish a legal marriage bond and have strong legality. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan cakupan bahan premier dan bahan sekunder, penelitian dilakukan di Perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah tidak dianggap sah karena tidak adanya pencatatan dari PPN dan Kantor Urusan Agama yang berwenang. Namun jika nikah sirri yang telah memeuhi rukun dan syarat menurut agama seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan isteri tidak dapat menuntut nafkah dan hak waris kepada suami. Rekomendasi penelitian keabsahan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan lagi.Kepada pemerintah dan para ulama untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang untuk membangun ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.
Analisis dan tanggung jawab travel umrah atas kegagalan pemberangkatan jamaah umrah di kota makassar Ainun Jariyah Amha; Nurjaya Nurjaya; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The research entitled "Responsibility of the Umrah Travel Bureau for theFailure of the Departure of Umrah Congregants (Global Tour Case Study)"raises two problem formulations, namely How is Legal Protection forConsumers of Umrah Congregations Who Have Failed Umrah Departures inthe Global Tours case and How is the Responsibility of Service Businesses?Umrah for Problems That Harm Consumers in the Implementation of theUmrah Worship. The research data was collected by means of documentstudies, literature and interviews with representatives of PT. Global Tours asbusiness actors and Umrah Congregations as consumers and the institutionsconcerned. The data obtained were then analyzed qualitatively and presenteddescriptively in accordance with the provisions of the Consumer ProtectionLaw combined with a direct approach to the parties concerned. The results ofthis study indicate that the legal protection of consumers of Umrah services isadequate with the establishment of regulations that can protect Umrahpilgrims as consumers, namely Law Number 8 of 1999 concerning ConsumerProtection, Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj,Ministerial Regulation Number 8 of 2018 concerning the Organization ofUmrah Worship Trips, and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, onlythat the legal protection for Umrah pilgrims as consumers has not been fulfilledoptimally in its implementation.The responsibility of business actors is chargedwith criminal responsibility in Article 372 of the Criminal Code regardingembezzlement, Article 378 of the Criminal Code on fraud, and Article 2paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention andEradication of the Crime of Money Laundering, and administrative liability byrevoking the company's license. PT. Global Tours. Based on the results of thisstudy, the authors suggest that Umrah pilgrims must be careful in choosing aTravel Bureau and pilgrims should find out the legality of the selected UmrahTravel Bureau, to avoid losses for Umrah pilgrims as consumers. Abstrak: Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Biro Travel Umrah Atas KegagalanPemberangkatan Jemaah Umrh (Studi Kasus Global Tour)” ini mengangkat duarumusan masalah, yakni Bagaimana Perlindungan Hukum bagi KonsumenJemaah Umrah yang Mengalami Kegagalan Keberangkatan Umroh kasusGlobal Tours serta Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Umroh atasPermasalahan yang Merugikan Konsumen dalam Pelaksanaan Ibadah Umrah.Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen, pustaka danwawancara kepada perwakilan PT. Global Tours selaku pelaku usaha sertaJemaah Umrah selaku konsumen dan Lembaga yang bersangkutan. Data yangdiperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumendipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yangbersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukumkonsumen jasa umroh sudah memadai dengan dibentuknya peraturan yangdapat melindungi para jemaah umrah selaku konsumen yakni Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PeraturanMenteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan IbadahUmrah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,hanya saja dalam perlindungan hukum bagi para jemaah umrah selakukonsumen belum terpenuhi secara maksimal dalam pelaksanaanya.Pertanggungjawaban pelaku usaha dibebankan pada pertanggungjawabanpidana Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentangpenipuan, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, danpertanggungjawaban administratif yakni dengan mencabut izin perusahaanPT. Global Tours. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwapara jemaah umrah harus berhati-hati dalam memilih Biro Travel danhendaknya para jemaah mencari tau legalitas dari Biro Perjalanan Umrahyang telah dipilih, untuk menghindari timbulnya kerugian bagi para jemaahumrah selaku konsumen
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia Taufik Jamal; Abdul Halim; Nurjaya Nurjaya
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze the status of children born frommixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, asamended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection forchildren born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. Theresearch method is the normative method. The types and sources of dataused are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques,namely library research. The results show that children born from mixedmarriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia,children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age orare married within a maximum of three years and children born in mixedmarriages also get protection as children in general are contained in LawNumber 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children inmixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with lawnumber 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specificallyregulated so that the government should make special regulations regardingthe status of children in mixed marriages so that children do not feel thelimitations of their rights As well as regarding the legal protection of childrenborn from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.mixed marriage Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yanglahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16Tahun 2019 tentang Perkawinan serta perlindungan hukum bagi anak yanglahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber datayang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknikpengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkanjaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dariperkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anakberusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun sertaAnak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungansebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undangnomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status anak dalamperkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Joundang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belumdiatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturankhusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidakmerasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta mengenai perlindunganhukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalamundang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak danundang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengandemikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruranperlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran