Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris Arifah Ayundari Dwitriani; Budi Santoso
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1234

Abstract

Advances in information technology also open up opportunities and challenges for Notaries and require that Notaries not only be able to work manually but can also utilize technology-based information. A professional code of ethics is a norm established and accepted by a professional group that provides instructions to its members on how to act and act while guaranteeing the moral quality of the profession in the eyes of society. The writing method applied is Normative Legal research. The aim of this research is to find out how technological developments influence and what challenges notaries face. Based on the results of this research, several influences and challenges due to current technological developments on Notary ethics include: a) Using social media as a promotional event. b) The existence of an electronic signature to be used as evidence. c) Cyber ​​crimes against personal data protection.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Aqilah Putri Andanni; Budi Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4039

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) dan dikomersilkan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek riset mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh kreator remix yang mengubah lagu tanpa izin pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sanksi hukum yang diterapkan dan hak perlindungan yang dapat diperoleh pencipta ketika hak moral atau ekonomi mereka dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya belum optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Regulasi membutuhkan pembaruan untuk mengakomodasi dinamika teknologi, sementara mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.
Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia Namira Audita; Budi Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4166

Abstract

Notaris wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris. Ketaatan terhadap kedua aturan tersebut menjadi pedoman utama dalam menjalankan profesi ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Notaris dengan Kode Etik Notaris serta pentingnya penerapan kode etik untuk meningkatkan kedudukan Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Notaris dan Kode Etik Notaris sangat erat, di mana kode etik memberikan aturan tentang kewajiban dan pelanggaran yang harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Penerapan Kode Etik Notaris berperan penting dalam memastikan integritas dan akurasi dalam profesi ini, serta membantu menghindarkan Notaris dari berbagai permasalahan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat kedudukan Notaris di masyarakat
Strategi Perlindungan dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira; Budi Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4432

Abstract

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam aspek perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap merek. Digitalisasi mempercepat proses registrasi dan penyebaran merek, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran, seperti pemalsuan, pembajakan, serta penggunaan tanpa izin di berbagai platform digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi pemilik merek dalam menegakkan haknya di tengah pesatnya perkembangan e-commerce, media sosial, dan teknologi berbasis blockchain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi perlindungan merek yang efektif dalam menghadapi tantangan era digital serta mengidentifikasi solusi inovatif guna meningkatkan optimalisasi HKI. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat perlindungan merek, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dalam ekosistem digital yang terus berkembang.
Peran Hak Paten dalam Mendorong Inovasi Teknologi di Indonesia Farah Aqilah Azzah; Budi Santoso
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4662

Abstract

Hak paten memiliki peran krusial dalam mendorong inovasi teknologi serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sistem perlindungan paten dirancang untuk memberikan hak eksklusif kepada para inovator guna meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan perlindungan hukum yang memadai, inovator lebih termotivasi untuk menciptakan teknologi baru yang dapat bersaing di pasar global. Namun, implementasi hak paten di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya paten, prosedur administrasi yang kompleks, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten. Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi paten dan kurangnya dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memperoleh hak paten turut menjadi faktor penghambat dalam perkembangan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi paten di Indonesia serta pengaruhnya terhadap inovasi di berbagai sektor industri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis kajian regulasi dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan sistem perlindungan paten dapat memperkuat daya saing inovasi teknologi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih fleksibel, penyederhanaan proses administrasi paten, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan ekosistem perlindungan paten yang lebih optimal. Dengan regulasi yang lebih efektif, inovasi berbasis teknologi diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang Mohammad Daffa Rizkiansyah; Budi Santoso
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1159

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas perdagangan, terutama dengan hadirnya platform marketplace sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Sayangnya, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan produk tiruan yang melanggar hak atas merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait tanggung jawab marketplace dalam mencegah dan menangani peredaran barang palsu yang melanggar merek di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun marketplace bukan pelaku langsung pelanggaran, mereka memiliki tanggung jawab hukum tertentu berdasarkan asas kehati-hatian serta kewajiban melindungi konsumen, dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai dalam melakukan pengawasan. Selain itu, perlindungan terhadap pemilik merek masih belum maksimal dan memerlukan penguatan dari sisi regulasi maupun implementasi di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan tegas mengenai kewajiban marketplace dalam konteks pelanggaran merek dagang.