Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Ni Kadek Dwita Suardianti
Universitas Mulawarman
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum dan Nilai HAM Untuk Mengatasi Ketidakadilan Pihak Kepolisian Terhadap Rakyat Kurang Mampu Ni Kadek Dwita Suardianti
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2021): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v1i12.565

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakiran hubungan kerja karena sesuatu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajban antara para pekerja dan pengetahuan yang telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja terkadang muncul perselisihan. Perselisihan sendiri muncul cenderung karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja dengan perusahaan mengenai pengakhiran hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan ini biasanya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat tanpa campur tangan pihak lain sehingga dapat dihasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yaitu menekan biaya, tenaga dan waktu. Sedangkan di dalam artikel ini dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi sangat bertolak belakang karena dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan. Ketidakadilan pun muncul dikarenakan hal tersebut merugikan salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan keadilan dalam Hak Asasi Manusia.
Pengaturan Reklamasi Tambang Batubara Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup di Samarinda Citra Ayu Deswina Maharani; Mai Lidya; Ni Kadek Dwita Suardianti; Muhammad Yasri Faudzil; Revan Rachmad Ramadhan
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2291

Abstract

Provinsi Kalimantan Timur, terutama Kota Samarinda adalah pusat kegiatan pertambangan batubara di Indonesia. Meskipun aktivitas ini memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. Namun, dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas sektor pertambangan antara lain menurunkan produktivitas lahan, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya pergeseran tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu, praktik reklamasi tambang menjadi sarana yang krusial untuk memitigasi dampak tersebut. Reklamasi pertambangan sendiri adalah kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya Dalam tulisan ini, penulis mempertanyakan bagaimana pengaturan reklamasi tambang batubara dalam menjaga lingkungan hidup dan ingin mengetahui apakah sudah terimplementasi pengaturan reklamasi tambang batubara tersebut di kota Samarinda.
Co-Authors Citra Ayu Deswina Maharani Mai Lidya Muhammad Yasri Faudzil Revan Rachmad Ramadhan