Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Syntax Idea Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Kolaboratif Sains Rechtsnormen Innovative: Journal Of Social Science Research Ulil Albab Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Armunanto Hutahean
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
REFORMASI HUKUM DALAM HUKUM ACARA ATAS PELAKSANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Novanda Suryadarma; Armunanto Hutahean; Mompang L. Panggabean
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Peraturan mengenai Hak Tanggungan sudah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya eksekusi Hak Tanggungan masih dimungkinkan upaya hukum dari Debitur berupa gugatan agar pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan, sehingga Kreditur akan lama mendapatkan hak-haknya kembali. Seharusnya jika Debitur sudah wanprestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Kreditur, maka Debitur dengan suka rela menyerahkan Jaminan Hak Tanggungan kepada Kreditur untuk dilakukan eksekusi, dan hasilnya untuk membayar hutang kepada Kreditur. Upaya yang dapat dilakukan agar suatu eksekusi Hak tanggungan mudah pelaksanaan eksekusinya, maka diperlukan Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Kata Kunci: Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan
Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara Dhimas Aji Prabowo; Mompang L. Panggabean; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam POLRI memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika.
Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Pardosi Donnia; Hulman Panjaitan; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.6196

Abstract

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana meneliti data sekunder untuk mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1. melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; dan 2. melihat bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi sudah sesuai serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua kesimpulan, yaitu: 1. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Seharusnya pembuktian terhadap predicate crime harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunannya sehingga digabung penyidikan dan penuntutanya dalam bentuk kumulatif. 2.Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum.
Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur; Tatok Sudjiarto; Armunanto Hutahaean
Syntax Idea 2106-2118
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i5.3255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses peradilan pada pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres Badung Bali. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Badung Bali. Tipe penelitian ini penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research) dengan Pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, PERMA Nomor 12 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan-peraturan operasional lainya. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumen, observasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wiliyah Hukum Polres Badung Bali telah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas, karena sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Tetapi meskipun begitu dari E-tilang memiliki kelebihan pengawasan dan kecepatan deteksi yang lebih akurat dibanding tilang manual. Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres Badung Bali terdiri dari tantangan teknis dan infrastruktur, kemacetan dan mobilitas dan perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan
Efektifitas Penerapan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Mengatasi Aktor Non Formal dalam Praktek Perantara Fuji Pratama; Hendri J Pandiangan; Armunanto Hutahaean
Syntax Idea 3855-3863
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i9.4450

Abstract

Praktek perantara dalam pemilu seringkali melibatkan aktor non-formal yang berperan penting dalam mempengaruhi hasil pemilu melalui cara-cara yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan kendala penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara di Kabupaten Belitung. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mendalam. Informan adalah Masyarakat dan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non-formal dalam praktek perantara belum sepenuhnya efektif karena kesulitan dalam pembuktian. Dalam upaya menegakkan integritas dan keadilan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung, terdapat tantangan besar terkait praktik politik uang yang melibatkan aktor non-formal sebagai perantara. Tantangan ini mencakup kedudukan aktor non-formal, faktor regulasi, bentuk pemberian politik uang yang tidak teridentifikasi sebagai kasus politik uang, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat
KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA Armunanto Hutahaean
Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/tora.v12i1.670

Abstract

The judicial system is essentially synonymous with the system of law enforcement, as judicial proceedings fundamentally constitute a process through which the law is upheld.Effective law enforcement, however, requires more than a coherent and comprehensive body of legislation; it also depends on institutional actors that serve as the primary instruments of legal implementation. These law enforcement institutions operate within an integrated framework that collectively forms the Criminal Justice System. Within this framework , law enforcement authorities inevitably function as the principal actors responsible for operationalizing and safeguarding legal norms. Law cannot enforce itself, nor can it realize the normative intentions embedded in statutory provisions without the active involvement of law enforcement authorities.The law enforcement process typically begins with the preliminary inquiry stage, followed by the formal investigation phase, and subsequently advances to the prosecutorial stage.
Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap: Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Critical Analysis of Article 56 of the Criminal Procedure Code: Access to Free Legal Aid for Suspects/Defendants from a Human Rights Perspective Edi; Armunanto Hutahaean; Paltiada Saragi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9169

Abstract

Bantuan hukum cuma-cuma merupakan perwujudan dari negara hukum yang di amanatkan oleh konstitusi untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemberian bantuan hukum melalui Penasihat Hukum bagi tersangka/terdakwa dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya diatur melalui Pasal 54, Pasal 55 dan 56 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menjadi objek dalam penelitian ini, dimana dalam pasal ini menekankan kewajiban aparat penegak hukum untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun, dalam regulasi ini masih memiliki keterbatasan. Terdapat pembatasan cakupan pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang hanya diberikan dengan ancaman pidana di atas lima tahun, sedangkan bagi tersangka/terdakwa tidak mampu yang diancam dibawah lima tahun tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan HAM karena akan berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS.ANAK/2022/PN.JKT.UT Erwin Tampubolon; Tatok Sudjiarto; Armunanto Hutahaean
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5 No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4775

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang melibatkan Bima Tri Yudhayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sanksi berupa pidana penjara selama 2,5 tahun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. ABSTRACT Law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on the North Jakarta District Court Decision No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut involving Bima Tri Yudhayana. This research uses normative juridical method with statute approach and case approach. The results showed that law enforcement against children in this case was in accordance with applicable regulations, but had not fully considered the rehabilitation aspect as mandated in Article 54 of the Narcotics Law. Although the decision has fulfilled the element of legal certainty, the sanction in the form of imprisonment for 2.5 years has the potential to have a negative impact on the psychological development of children and is not fully in line with the principle of rehabilitation which should be the main priority for children as perpetrators of criminal acts.
Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek Serta Implikasinya terhadap Perlindungan Pemegang Hak Merek (Studi Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby) Harsono Yaputra; Armunanto Hutahaean
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20200

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak merek terdaftar. Perkembangan perdagangan elektronik meningkatkan risiko pelanggaran merek, seperti penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan peredaran produk tiruan. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby terkait pelanggaran merek terhadap produk PT. Millionare Group Indonesia (MGI). Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menilai efektivitas putusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Merek dan menerapkan asas legalitas, kesalahan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui kepastian hukum, perlindungan nilai ekonomi dan reputasi merek, serta perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Selain itu, putusan ini memperkuat penegakan hukum merek melalui optimalisasi hukum pidana, pemanfaatan bukti elektronik, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI.
Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Pemalsuan Kode QRIS di Rumah Ibadah: Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL Kurniati Cahyowulandari; Hendra Jayadi Pandiangan; Armunanto Hutahean
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v5i1.1834

Abstract

Perkembangan pesat QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk di rumah ibadah. Namun, penggunaan QRIS yang semakin luas juga menimbulkan peluang terjadinya kejahatan siber melalui pemalsuan kode QRIS dengan cara mengganti kode QR resmi menggunakan kode milik pribadi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan QRIS serta mengkaji pertanggungjawaban pihak terkait dalam transaksi elektronik melalui QRIS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan QRIS menerapkan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis terhadap kejahatan elektronik. Selain itu, Pasal 263 jo Pasal 391 KUHP Nasional dapat memperkuat konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga melibatkan Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran dalam pengawasan sistem pembayaran digital.
Co-Authors Dhimas Aji Prabowo Edi Erwin Tampubolon Fuji Pratama Harsono Yaputra Hendra Jayadi Pandiangan Hendri J Pandiangan Hulman Panjaitan Kurniati Cahyowulandari Mompang L. Panggabean Novanda Suryadarma Paltiada Saragi Pardosi Donnia Tatok Sudjiarto Tatok Sudjiarto Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur