Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Djernih Sitanggang
Universitas Kristen Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA) Taufan Rumawan; Mompang L. Panggabean; Djernih Sitanggang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6352

Abstract

Tesis ini mendalami rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan legislatif. Fenomena tindak pidana korupsi, khususnya kasus Bupati Solok Selatan, menjadi latar belakang yang memperlihatkan dampak besar korupsi terhadap keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi dokumen, dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademis, penelitian ini menjadi kontribusi literatur untuk mahasiswa dan peneliti di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti UU PTPK dan KUHP, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Proses analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan dan content analysis. Dengan berbagai kerangka teoritis dan konsep yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman dan penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi.
Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Berat: Kajian Yuridis Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst Agung Fajriansyah Agung Fajriansyah; Djernih Sitanggang; Mompang L. Panggabean
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 11 No. 2 (2025): Published 31 Desember 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i2.5866

Abstract

AbstractChildren who become victims of serious crimes have rights guaranteed by the state through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the fulfilment of these rights, particularly restitution and rehabilitation, remains suboptimal. This study is important to analyse the extent to which the law ensures the fulfilment of child victims’ rights and how its implementation is reflected in the Central Jakarta District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results show that although the Child Protection Law provides a strong normative basis, judicial practice still prioritizes the best interests of the child offender. This study concludes that strengthening the implementation mechanism for fulfilling child victims’ rights is essential to achieve a balance between the protection of offenders and victims within the juvenile criminal justice system.AbstrakAnak sebagai korban tindak pidana berat memiliki hak yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pemenuhan hak tersebut, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, masih belum optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut menjamin pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana berat serta bagaimana implementasinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap korban anak telah diatur, praktik peradilan lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme implementasi pemenuhan hak korban anak guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban. 
Co-Authors Agung Fajriansyah Agung Fajriansyah Mompang L. Panggabean Taufan Rumawan