Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Jurnal Akta Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal ComunitA Servizio Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum Prioris JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Mompang L. Panggabean
Universitas Kristen Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Puri Pramudini; Elferida Sormin; Bernadetha Nadeak; Mita Yesyca; Formas Juitan Lase; Mompang L. Panggabean; Indah Novitasari; Audra Jovani
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v3i1.2925

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam rangka perayaan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak yang digagas oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta menggandeng sepuluh perguruan tinggi mitra kerjasama yang ada di DKI Jakarta yang salah satunya adalah Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan juga lembaga-lembaga terkait baik negeri maupun swasta. Kegiatan PkM ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, yakni: sosialisasi secara virtual dengan topik-topik yang berbeda namun tetap dalam tema besar yaitu anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan juga pembuatan video seruan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Rektor UKI. Dalam kegiatan PkM ini, Tim UKI memperoleh kesempatan untuk pelaksanaan sosialisasi secara daring untuk empat topik, yakni: 1) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), enjoy aja; 2) Cerdas Bermedia Sosial;3) Stop Trafficking! Tugas Kita Bersama; 4) Pencegahan Kekerasan di Tempat Publik. Dalam pelaksanaan sosialisasi secara Daring, selain dengan DPPAPP, UKI juga bekerjasama dengan UHAMKA dan STIE IPWIJA. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan sangat baik diikuti oleh peserta baik yang bergabung secara langsung melalui ruang zoom sekitar 500 orang, dan juga yang menyaksikan melalui youtube channel, Facebook dan Instagram DPPAPP. Kegiatan sosialisasi secara daring ini mendapat respon yang sangat positif dari warga masyarakat, terbukti dari antusiasnya para peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibawaka, yang selajutnya ditanggapi dengan sangat detail oleh para narasumber. Rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga mendapatkan penghargaan dari lembaga MURI dengan kategori viewers terbanyak, hampir mencapai 1 juta viewers. Kata Kunci: Pengabdian kepada Masyarakat; Kekerasan; Perempuan dan Anak; Sosialisasi
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA Mompang L. Panggabean
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2872.653 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.189-197

Abstract

Abstract The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people. In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia? Keywords : execution law, criminal law. Abstrak Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya. Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia? Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana.
Tracing the Criminal Policy on Castration and Community Response Mompang L Panggabean
Yustisia Vol 10, No 2: August 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i2.51730

Abstract

The act of chemical castration is now one of the sanctions in Indonesia's positive law. However, it is still limited to child protection based on Law Number 17 of 2016, which can be imposed on perpetrators of sexual crimes against children if the victim is more than one person, is seriously injured, has mental disorders, suffers from infectious diseases, reproductive system disorders, and lose their life. This paper analyzes criminal policy and people's reactions to castration concerning the objectives of punishment. This research is doctrinal research as prescriptive research using a legal approach regarding legal categories regarding castration, the relationship between rules, difficulties that arise and predicting future developments on criminal policy regarding castration in positive law as one of the new sanctions in the criminal system. The results of the study is that the birth of chemical castration in criminal policy reform is based on a balance between the interests of child victims of sexual crimes and perpetrators of crime, but its existence in positive law does not necessarily make the whole community accept even though the pros and cons of castration are still balanced based on the purpose of punishment based on Pancasila. The recommendations put forward are the need for socialization of castration for all levels of society in a balance between the interests of child victims of sexual crimes and the interests of criminals, increasing non-penal efforts and the application of selective castration sanctions, and providing assistance for child victims of sexual crimes.
Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Heni Angelina Deborah Mantow; Mompang, L. Panggabean
to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Tindak Pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan atau kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain disini yang dilakukan oleh pelaku atau beberapa pelaku yang berakibat terampasnya nyawa orang lain dengan adanya bentuk kesengajaan dari pelaku tersebut. sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan? Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana terhadap sanksi yang dijatuhkan Hakim dalam teori tujuan pemidanaan menjelaskan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana apakah putusan hakim merupakan putusan untuk pembalasan dari korban, putusan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam atau putusan untuk memberikan kepuasan baik untuk hakim yang memutuskan maupun korban. Kata kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana The crime of premeditated murder is an act or crime that can kill the life of another person. Losing the life of another person here is done by the perpetrator or some perpetrators which results in the deprivation of another person's life by the deliberate form of the perpetrator. the sanctions imposed by the judge are in accordance with the theory of the purpose of punishment? The Judge decided that the Defendant of Planned Assassination Attempt to the sanction imposed by the Judge in the theory of the purpose of punishment explained the conviction or conviction given by the judge to the perpetrator of attempted murder, whether the judge's decision was a verdict for retaliation from the victim, a decision for the welfare of the community without any retaliation revenge or a decision to give satisfaction to both the judge who decided and the victim. Keywords: Criminal Law, Planned Murder Crime
REFORMASI HUKUM DALAM HUKUM ACARA ATAS PELAKSANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Novanda Suryadarma; Armunanto Hutahean; Mompang L. Panggabean
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Peraturan mengenai Hak Tanggungan sudah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya eksekusi Hak Tanggungan masih dimungkinkan upaya hukum dari Debitur berupa gugatan agar pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan, sehingga Kreditur akan lama mendapatkan hak-haknya kembali. Seharusnya jika Debitur sudah wanprestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Kreditur, maka Debitur dengan suka rela menyerahkan Jaminan Hak Tanggungan kepada Kreditur untuk dilakukan eksekusi, dan hasilnya untuk membayar hutang kepada Kreditur. Upaya yang dapat dilakukan agar suatu eksekusi Hak tanggungan mudah pelaksanaan eksekusinya, maka diperlukan Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Kata Kunci: Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA (KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK) David hutahaean; Mompang L. Panggabean; Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Child trafficking is criminal act of trafficking children who are not yet 18 years, including unborn children. Children as victims experience psychological, mental, physic, sexual, economic and social suffering as a result of the criminal act of trafficking in persons.Children as victims mmust be protected by applying criminal weight, to enforce the law effectively , protect children from becoming victims again (victimization), guaranteeing children’s right in the form of restitution and compensation. The application of criminal weighting for perpetrators of the crime of child trafficking is based on human rights analysis study and an analysis of child protection law. With the application of criminal weighting, it is hoped that child trafficking will decrease if it cannot be eliminated complete. Kata kunci: Perdagangan anak
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Elyas M. Situmorang; Mompang L. Panggabean; Hendry Jayadi
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat extraordinary crime, karena sifatnya tersebut tidak heran dalam penanganannya diperlukan perhatian khusus, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Karena sifatnya yang khusus tersebut harus sungguh-sungguh diperhatikan tidak hanya dari segi peraturan juga kualitas dari penegakan hukumnya. Peraturan yang tepat dengan terus mengevaluasi setiap Perkara Korupsi yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang ada. Dengan semakin berkembangnya zaman khususnya dalam bidang teknologi tentu saja memiliki pengaruh secara tidak langsung terkait perkembangan pola kejahatan korupsi yang terjadi. Maka, kebijakan dalam penanganan Kasus Korupsi diperlukan mengingat dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya merugikan Keuangan Negara namun juga Kepentingan Masyarakat. Kebijakan Kriminal/Kebijakan Hukum yang dilakukan pemerintah khususnya Para Aparatur Penegak Hukum untuk menyempurnakan peraturan yang ada dalam rangka menegakan hukum dan menindak Pelanggaran Hukum khususnya dalam Kasus Korupsi, dalam kaitannya dengan salah satu Alat Bukti Petunjuk yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana Alat Bukti yang sah diakui untuk proses pembuktian yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.
Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal Mompang L. Panggabean
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1268.095 KB) | DOI: 10.25105/prio.v3i2.362

Abstract

Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan falsafah Pancasila dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka mengejawantahkan supremasi hukum.
Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara Dhimas Aji Prabowo; Mompang L. Panggabean; Armunanto Hutahaean
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam POLRI memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika.
Penerapan Kebijakan Legislatif Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (NO. 1959 K/PID.SUS/2021/MA) Taufan Rumawan; Mompang L. Panggabean; Djernih Sitanggang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6352

Abstract

Tesis ini mendalami rekonstruksi pemufakatan jahat dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan memfokuskan pada implementasi kebijakan legislatif. Fenomena tindak pidana korupsi, khususnya kasus Bupati Solok Selatan, menjadi latar belakang yang memperlihatkan dampak besar korupsi terhadap keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi dokumen, dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori utama: (a) Teori Keadilan, yang menyoroti keadilan sebagai tujuan utama hukum; dan (b) Teori Kebijakan Hukum Pidana, yang menekankan kebijakan sebagai landasan pembentukan peraturan hukum. Konsep keadilan menjadi krusial dalam pemahaman dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana korupsi. Secara akademis, penelitian ini menjadi kontribusi literatur untuk mahasiswa dan peneliti di bidang hukum. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti UU PTPK dan KUHP, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan literatur, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Proses analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan dan content analysis. Dengan berbagai kerangka teoritis dan konsep yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis bagi pemahaman dan penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi.
Co-Authors Alwer, Fransisco F Apri Listiyanto, Apri Armunanto Hutahaean Armunanto Hutahean Audra Jovani Bernadetha Nadeak Colly Lelang, Deny Ch. David hutahaean Dhimas Aji Prabowo Djernih Sitanggang Elferida Sormin Elyas M. Situmorang Fajriansyah, Agung Formas Juitan Lase Hadiwiyoso, Septyo Hendri Jayadi Hendry Jayadi Heni Angelina Deborah Mantow Ikhlas, Ikhlas Indah Novitasari Laia, Sri Wahyuni Manse, Yemima Reina Mario, Heru Mita Yesyca Novanda Suryadarma Puri Pramudini Rospita Adelina Siregar Simaremare, Simon Sitanggang, Djernih Sudjiarto, Tatok Taufan Rumawan