Endin Lidinillah
Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa`id Al-Ahkam Endin Lidinillah
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah11137

Abstract

Walaupun sudah ada pengembangan dalam berbagai hal terkait hukum Islam, namun dalam bidang qawa`id al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam) pengembangan itu belum begitu tampak. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. Apalagi kalau kaidah fiqh itu didudukan sebagai bagian dari epistemologi hukum Islam yang membahasa bagaimana cara pembentukan dan perolehan hukum Islam, maka pengembangannya merupakan keniscayaan, karena akan sangat menentukan kemampuan hukum Islam sebagai produknya dalam merespon perubahan sosial yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi saat ini. Penelitian pustaka (library research) ini menelusuri permasalahan metode penerapan dan pengembangan qawa`id al-ahkam tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menerapkan qawa`idul ahkam, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan; dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang di¬gunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Adapun qawa`id al-ahkam yang perlu dikembangkan dan dikaji ulang mencakup: (1) kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilaf¬kan di kalangan para ulama, yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diper¬debatkan baik substansinya maupun formulasinya, apakah akan men¬jadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk penyem¬purnaannya, baik kaidah umumnya, kaidah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang.
Analisis Tentang Kepemimpinan, Hak dan Kewajiban serta Sanksi Anggota Organisasi Keluarga dalam QS. An-Nisa (4): 34 Endin Lidinillah
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2023): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah12316

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kontradiksi antara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan QS. An-Nisa (4): 34 dalam konteks tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Permasalahan muncul karena Pasal 5 melarang kekerasan fisik, sementara QS. An-Nisa: 34 secara tekstual seakan membolehkan pemukulan, membentuk konflik interpretasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan teknik analisis metode penafsiran serta analisis jender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan terhadap QS. An-Nisa (4): 34 menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada metode penafsiran yang digunakan. Penafsiran parsial dan tekstual mengarah pada konsep kepemimpinan laki-laki sebagai kodrat dan pembenaran pemukulan, sementara penafsiran tematis dan kontekstual menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki bukan kodrat melainkan fungsional dalam menciptakan keluarga "samawa". Pemukulan pada isteri dianggap sebagai tahapan keberangsuran (tadarruj) yang kompromistis terhadap realitas sosial dan kultural, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam tugas sebagai abdullah dan khalifah. Penelitian ini membuka wawasan terhadap kompleksitas interpretasi terhadap teks agama dalam konteks isu-isu gender dan memberikan kontribusi pada pemahaman terhadap reformasi sikap terhadap perempuan.